Creative Commons License

Ironi Indonesia 4.0 dan Pemerintah yang Hobi Bikin Aplikasi Nirfaedah

Ditulis oleh Foto & Teks oleh Video oleh Ditulis oleh Audio oleh
Rio Tuasikal

12/09/2022

Nelayan memperbaiki jaring yang rusak di kawasan Jalan Kerang, Desa Waruduwur, Kabupaten Cirebon, Kamis (4/8/2022). Saat ini nelayan di kawasan tersebut mengeluhkan tangkapan ikan menurun. Hasil tersebut tidak sebanding dengan modal. Bahkan untuk memperbaiki jaring pun mereka kesulitan membeli bahan. (Project M/Bukbis Candra Ismet Bay)

“Bayangkan, kita punya lebih dari 24 ribu aplikasi.”

Tentu kita masih ingat omelan Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut yang ia lontarkan dalam sebuah forum ekonomi digital, Juli lalu. Komplain itu langsung direspon oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate yang secara ambisius menyebut bahwa pemerintah akan mengintegrasikan semuanya ke dalam super-app.

Langkah efisiensi itu patut diacungi jempol. Namun, pernahkah kita menghitung, atau setidaknya membayangkan, berapa banyak anggaran, waktu, dan sumber daya manusia yang telah dialokasikan untuk aplikasi sebanyak itu, yang ujung-ujungnya akan dihapus? Kira-kira dengan sumber daya tersebut berapa sekolah yang bisa dibangun? Atau kira-kira berapa iuran BPJS yang bisa digratiskan?

Puluhan ribu aplikasi pemerintah itu mencerminkan semangat (atau obsesi) digitalisasi pemerintah baik nasional maupun daerah. Kita tentu sering mendengar frasa-frasa memukau seperti “internet masuk desa”, “cyber UMKM” sampai “kecakapan digital” dalam berbagai program pemerintah—dan bikin aplikasi nampaknya sudah menjadi tren di kalangan kementerian/lembaga.

Sejumlah aplikasi digital, seperti Peduli Lindungi, memang hadir di tengah persoalan nyata di masyarakat. Namun tak sedikit aplikasi yang gagal mengidentifikasi kebutuhan publik atau terlalu bersemangat memasukkan semua hal sampai fungsinya jadi membingungkan. Sebut saja aplikasi Pusaka untuk layanan pendidikan dan bursa kerja enam agama di Indonesia dengan fitur panggilan video. Iya, saya juga bingung. Lebih menyedihkan lagi, aplikasi ini hanya diunduh oleh 100+ pengguna.

Ada pula aplikasi yang urgensinya bisa dipertanyakan dan sebetulnya dapat digantikan dengan sistem pencatatan sederhana. Misalnya aplikasi Visitor Management Kemhan yang sebenarnya hanya buku tamu Kementerian Pertahanan yang baru diunduh tidak sampai 10 kali dan nampaknya bisa langsung diganti dengan excel atau spreadsheet.

Bahkan ada aplikasi yang fungsinya mirip-mirip tapi dibuat jadi dua aplikasi berbeda. Misalnya ada kementerian yang membuat sebuah aplikasi untuk layanan publik dan satu aplikasi lagi untuk layanan informasi publik. Jangan sedih, yang pertama baru diunduh 5 orang lebih dan yang kedua baru diunduh 10 orang lebih.

Paradigma Digital Pemerintah

Tidak ada yang salah dengan digitalisasi infrastruktur dan layanan, karena dalam banyak hal teknologi membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Kita juga mengerti bahwa pemerintah perlu maju mengikuti perkembangan zaman. Tapi sampai bikin 24.000 aplikasi? Mungkin tidak.

Melihat hobi bikin aplikasi itu kita patut bertanya, apakah frasa 4.0 telah didasari oleh proses berpikir yang solid? Apakah ada naskah akademik atau cetak birunya, tidak hanya sekadar jargon pepesan kosong? Apakah kementerian/lembaga benar-benar bekerja secara stratejik dan bukan mengalami FOMO (Fear of Missing Out)?

Serial liputan Project Multatuli kali ini bukan soal pemborosan anggaran dan efisiensi semata. Ini bukan pula soal efektivitas aplikasi atau sosialisasinya di lapangan. Lebih dalam, serial ini mempertanyakan paradigma pemerintah yang meyakini bahwa banyak hal bisa, dan entah kenapa harus, diselesaikan dengan aplikasi digital.

Ambil contoh aplikasi Laut Nusantara yang diperkenalkan kepada nelayan di Indramayu dan Cirebon, Jawa Barat, yang menjadi liputan pembuka dari serial ini. Ketika nelayan mengeluhkan hasil tangkapan berkurang setelah kehadiran PLTU, pemerintah justru datang dengan aplikasi digital yang disebut membantu nelayan untuk menemukan ikan.

Aplikasi Laut Nusantara, satu dari puluhan ribu aplikasi yang dibuat Pemerintah. Dengan penekanan pada “kecakapan digital”, Nelayan diminta untuk melatih diri menggunakan aplikasi tersebut. (Project M/Adrian Mulya)

Dengan penekanan pada kecakapan digital, nelayan pun dilatih untuk menggunakan aplikasi itu. Namun pemerintah nampaknya lupa bahwa bagi nelayan, harga sebuah ponsel pintar itu terlalu tinggi, belum termasuk pulsa internetnya. Nelayan mengandalkan penghasilan harian, dan uang yang dikumpulkan lebih baik digunakan untuk membeli solar, atau membetulkan jaring yang robek karena tongkang pembawa batu bara lewat di wilayah tangkapan mereka.

Boleh lah kita menganggap bahwa aplikasi nelayan tersebut belum tepat guna. Namun ide bahwa untuk meningkatkan pendapatan nelayan hanya diperlukan aplikasi digital saja, tanpa diikuti perlindungan habitat ikan, AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang kredibel, dan kompensasi bagi nelayan terdampak, tentu sangatlah menggelikan.

Tentu menyenangkan untuk membayangkan bahwa masalah seperti kesejahteraan nelayan dapat diselesaikan dengan sebuah aplikasi, algoritma, atau kode yang tepat. Namun permasalahan sosial tidaklah mekanis dan dipengaruhi tarik ulur kepentingan. Terlebih dalam contoh ini ada faktor ekologi. Karena itu mendekati masalah tersebut dengan digital fix sangatlah naif, terlalu menyederhanakan masalah, dan mengaburkan fokus kita dari masalah sebenarnya.

Techno-Solutionism dan Limitasi Teknologi

Paradigma yang menempatkan teknologi sebagai pusat solusi berbagai masalah dunia ini disebut oleh pengamat politik dan teknologi, Evgeny Morozov, sebagai techno-solutionism. Dalam bukunya To Save Everything, Click Here, Morozov mengkritik paradigma ini yang seolah-olah menghapus peran dari faktor politik, ekonomi, budaya, dan lainnya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. Ketika proses berpikirnya berangkat dari ‘aplikasi apa yang bisa dibuat’ dan bukan dari ‘apa yang diperlukan masyarakat’ maka hasilnya adalah intervensi yang tercerai dari realitas di lapangan.

Cara berpikir ini sejalan dengan yang disebut oleh Daniel Greene dalam bukunya, The Promise of Access, yang percaya bahwa akses terhadap informasi sebagai kunci keberhasilan banyak hal termasuk peningkatan kesejahteraan. Padahal sejumlah studi telah membuktikan bahwa kehadiran teknologi seperti telepon genggam dan akses terhadap informasi saja tidak serta-merta mengangkat sebuah kelompok masyarakat dari garis kemiskinan.

Studi market information service (MIS) di Tiongkok dan Uganda (Burrell dan Oreglia 2015), serta studi etnografi telepon genggam di Jamaika (Horst dan Miller, 2006), menunjukkan bahwa nelayan dan petani tidaklah sesulit itu untuk mendapatkan informasi mengenai komoditas. Ketika mereka sudah tahu informasi pasar mana yang menawarkan harga tertinggi, mereka justru terkendala modal dan biaya untuk pergi ke sana.

Studi-studi itu menunjukkan bahwa kadang solusi yang diperlukan rakyat bersifat konvensional namun fundamental, seperti bantuan modal. Bisa jadi yang dibutuhkan produsen tahu dan tempe adalah stabilnya harga kedelai, bukan pelatihan cyber UMKM. Bisa jadi yang dibutuhkan siswa sekolah di pedesaan bukanlah program tablet gratis, melainkan bangunan sekolah yang kokoh dan tidak bocor.

Dari Digital ke Struktural

Pada akhirnya yang dibutuhkan publik akan kembali kepada indikator tradisional seperti infrastruktur dan fasilitas umum, jaminan sosial, pekerjaan layak, hunian terjangkau, dan harga sembako yang stabil. Mungkin ini mengecewakan karena kebutuhan sebagian orang ternyata tidak ada unsur digitalnya. Atau mungkin kita telah terlalu lama menggunakan kacamata kelas menengah urban untuk menyelesaikan masalah semua orang?

Tentu kita tidak menyalahkan intensi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan menggunakan sarana digital. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah jangan abai akan kondisi masyarakat yang sedari awal sudah senjang dari segi pembangunan, pendapatan, dan pendidikan. Kita tentu sadar bahwa infrastruktur digital, kemampuan untuk membeli gawai, dan kemahiran pengguna, masih sangat terkonsentrasi pada pengguna di kota-kota besar.

Jika pemerintah hanya fokus ke yang digital, pemerintah telah secara otomatis menghapus kepentingan puluhan juta warga negara yang tidak punya akses. Mereka termasuk yang pendapatannya hanya cukup untuk makan sehari-hari, atau yang gaji UMR-nya senilai harga ponsel Android paling murah.

Perlu digarisbawahi bahwa teknologi digital tidak bisa menjadi jalan pintas, apalagi menggantikan, kewajiban pemerintah untuk membenahi tata kelola di jagat luring. Harus diingat pula bahwa teknologi digital semata tidak akan secara transformatif mendongkrak Koefisien Gini sebuah negara.

Karena itu, serial liputan ini menjadi pesan kepada pemerintah untuk tidak terjebak pada euforia digital dan kembali membenahi yang struktural. Jika tidak, akan semakin banyak institusi publik yang menjelma menjadi hackathon, di mana ukuran keberhasilan bukanlah peningkatan kesejahteraan masyarakat di dunia nyata, melainkan berapa aplikasi yang dihasilkan, berapa yang diunduh, dan berapa rating yang didapat.


Editor: Mawa Kresna

Tulisan ini adalah pengantar serial liputan #NegaraAplikasi. Serial ini didukung oleh Kawan M

Terima kasih sudah membaca laporan dari Project Multatuli. Jika kamu senang membaca laporan kami, jadilah Kawan M untuk mendukung kerja jurnalisme publik agar tetap bisa telaten dan independen. Menjadi Kawan M juga memungkinkan kamu untuk mengetahui proses kerja tim Project Multatuli dan bahkan memberikan ide dan masukan tentang laporan kami. Klik di sini untuk Jadi Kawan M!