Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto mengawal proyek strategis nasional diuji setelah kemenangan Partai Gerindra di sejumlah provinsi tempat berlangsungnya PSN. Totalnya ada 103 PSN di 24 provinsi yang dimenangkan koalisi yang melibatkan Gerindra dalam pemilihan gubernur 2024 berdasarkan hasil real count.
KOALISI gemuk yang dibangun Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto setelah terpilih sebagai presiden memang menguntungkan partainya. Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan KIM-Plus, yang melibatkan Gerindra, merajai kemenangan di Pilkada 2024.
Hal itu terbukti dari hasil hitung nyata (real count) pemilihan gubernur di 37 provinsi: 24 di antaranya dimenangkan koalisi yang melibatkan Gerindra. Jumlah itu termasuk empat provinsi yang koalisinya melibatkan Gerindra dan PDI Perjuangan. Empat provinsi itu yakni Aceh, Bengkulu, Jambi, dan Papua Barat.
Hasil ini berpengaruh besar pada implementasi program pemerintah pusat di daerah. Salah satunya adalah proyek strategis nasional (PSN). PSN adalah program pembangunan dan infrastruktur yang digenjot Presidein Jokowi. Sejak 2016 dimulai Jokowi, ada lebih dari 200 PSN yang hampir ada di setiap provinsi.
Dalam sejumlah liputan Project Multatuli, pelaksanaan PSN ini kerap bermasalah dan memunculkan konflik lahan baru.
Sebagai contoh PSN pembangunan Bendungan Bener yang merembet pada penambangan batu andesit di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Penolakan warga atas penambangan batu di Wadas berujung represi aparat kepolisian. Atas nama PSN, warga menjadi korban represi.
Konflik terjadi di banyak PSN lain, seperti PSN Rempang Eco-City di Batam (Kep. Riau) dan proyek geothermal di Poco Leok (NTT).
Secara politis, agar PSN bisa berjalan lancar, perlu pengawalan dari kepala daerah. Misalnya seperti yang dilakukan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah saat itu yang mengawal PSN Bendungan Bener di Wadas.
Ganjar merupakan kader PDI Perjuangan, partai penguasa dan pemenang Pemilu 2014 dan 2019 bersama Presiden Joko Widodo. Ganjar mengawal proses perizinan dan meyakinkan warga agar menyetujui penambangan di sana.
Saat itu hubungan antara Jokowi sebagai presiden sekaligus petugas partai masih sangat mesra dengan PDI Perjuangan dan didukung penuh oleh kader partai yang menjadi kepala daerah. Tanpa dikawal Ganjar, penggarapan PSN Bendungan Bener mungkin akan terhambat.
Peran Ganjar sebagai gubernur dan kader partai PDI Perjuangan dalam memastikan PSN bisa berjalan lancar adalah gambaran pentingnya kekuasaan yang solid untuk mendukung kerja pemerintah. Karena itu memiliki kepala daerah sekaligus kader partai adalah kuncian penting bagi pemerintahan Prabowo.
Dengan asumsi Prabowo akan meneruskan program-program yang dimulai oleh Jokowi, maka PSN yang sudah dicanangkan akan dikawal oleh Prabowo dan para kader partai Gerindra dan koalisi besar yang terlibat di dalamnya.
Peran Kepala Daerah Mengawal PSN
Dari data yang dihimpun oleh Project Multatuli, totalnya ada 103 PSN di 24 provinsi dengan koalisi yang melibatkan Gerindra, memenangkan real count dalam Pilkada 2024.
Meski tidak seluruhnya kader Gerindra menjadi gubernur atau wakil gubernur, tapi semuanya masih berada dalam naungan koalisi besar KIM-Plus.
Di Kepulauan Riau misalnya, pasangan Ansar Ahmad-Nyanyang Harris Pratamura mendeklarasikan diri sebagai pemenang Pilgub. Ansar merupakan kader Golkar, sementara Nyanyang merupakan kader Gerindra.
Di wilayah yang kelak akan dipimpin oleh pasangan itu, terdapat PSN yang terus ditolak warga, yakni Rempang Eco-City. Proyek ini digarap PT Makmur Elok Graha (MEG) milik Tomy Winata.
Pada 7 September 2023, aparat polisi melakukan represi terhadap warga yang menolak penggusuran di pulau Rempang. Sejumlah warga mengalami luka-luka akibat peristiwa tersebut.
Sehari setelah kejadian itu, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad yang kini terpilih lagi, mendatangi rumah tokoh masyarakat setempat, Gerisman Ahmad, untuk melakukan silaturahmi dan membahas situasi yang terjadi. Ansar mengambil peran lebih jauh sebagai gubernur meski proyek itu kewenangan BP Batam.
Hampir dipastikan, ketika Ansar menjabat lagi sebagai gubernur dan didampingi oleh Nyanyang yang merupakan kader Gerindra, maka akan mengambil peran serupa seperti yang sudah terjadi saat ini.
Kondisi serupa mungkin juga akan terjadi dengan PSN di Sumatera Utara. Bobby Nasution yang terpilih menjadi gubernur Sumut akan memuluskan PSN di sana. Bobby yang kini kader Gerindra adalah menantu Jokowi.
Beberapa PSN di Sumut yakni Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, food estate Humbang Hasundutan, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, dan Jalan Tol Medan-Binjai.
Dari empat proyek itu, food estate Humbang Hasundutan menjadi perhatian publik karena dianggap melakukan penggusuran dan perampasan wilayah adat dalam skala besar. Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat ada dua kali letusan konflik seluas 215 hektare di sana.
Meski bermasalah, pemerintah tetap akan melanjutkan proyek ini. Dengan keberadaan Bobby sebagai gubernur, proyek ini akan makin mudah dikawal. Seperti Ansar mengawal PSN di daerahnya, Bobby sebagai kader Gerindra sekaligus gubernur terpilih akan memiliki peran penting.
Nasib Masyarakat Terdampak
Para gubernur sebagai pengawal PSN dapat dipastikan akan membuat aspirasi rakyat diabaikan. Cara-cara represif yang selama ini digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah, serta dialog yang justru terjadi di belakang, menunjukkan prioritas yang berbeda.
Sejak awal penentuan PSN dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat. Dalam beberapa kasus, status PSN justru digunakan sebagai landasan untuk abai terhadap partisipasi masyarakat. PSN adalah jalan pintas agar proyek-proyek yang lapar lahan bisa berjalan mulus meski ditolak masyarakat.
Cara itu terbukti membuat eskalasi konflik di wilayah PSN semakin meningkat.
Catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), PSN menimbulkan semakin banyak konflik agraria. Pada 2021, KPA melaporkan ada lebih dari 1.500 kepala keluarga menjadi korban PSN.
Jumlah korban pun semakin bertambah seiring semakin banyak konflik agraria akibat PSN. Masih dari catatan KPA, sepanjang 2020 hingga 2023, letusan konflik agraria akibat PSN semakin bertambah banyak. Pada 2020 ada 17 konflik, tahun 2021 sebanyak 40 konflik, tahun 2022 sebanyak 16 konflik, dan tahun 2023 sebanyak 42 konflik. Totalnya 115 konflik.
Jika cara-cara pemaksaan dan peminggiran warga terdampak terus digunakan oleh pemerintah dalam PSN, maka akan semakin banyak masyarakat yang menjadi korban, mengingat PSN akan terus digenjot dalam pemerintahan “berkelanjutan” Prabowo Subianto.
Pada saat yang sama, masifnya kemenangan partai pendukung pemerintah di Pilgub, membuat nyaris minim kekuasaan di daerah yang berpihak pada rakyat.
Baca laporan kami mengenai serial pemilu daerah:
