Ibu Kota Nusantara (IKN) mengumbar banyak janji manis, utamanya pemerataan pembangunan. Tetapi benar kah begitu kenyataannya? Serial ini menyoroti proyek IKN dibangun di atas peminggiran dan eksploitasi ruang hidup masyarakat setempat, proses kebijakan yang ugalan-ugalan termasuk pembuatan undang-undangnya yang super kilat, serta minim konsultasi publik yang terbuka dan berkeadilan untuk sebuah kebijakan besar yang akan mengubah lanskap politik kenegaraan Indonesia. Tersentralisasi sepenuhnya di tangan Presiden Jokowi dan para pembantu setianya, kami mengulas bagaimana megaproyek ambisius yang menelan proyeksi dana hampir Rp500 triliun ini menjadi kebijakan sarat kepentingan oligarki, yang skema pembiayaan dan tata kelolanya nyaris sepenuhnya diserahkan kepada para pengusaha dan jaringan utang internasional. (Project M/Adrian Mulya)
Dukung kami untuk terus menyajikan serial liputan yang melayani masyarakat terpinggirkan dan mengawasi kekuasaan agar tidak ugal-ugalan.
Berbagai keputusan terkait IKN dibuat di Jawa; perencanaan dan desainnya berasal dari Jawa, termasuk merencanakan pemindahan para aparatur sipil negara dari Jawa. KEPUTUSAN pemerintah menamakan calon Ibu Kota Negara (IKN) dengan “Nusantara” ramai menjadi perbincangan publik. Nusantara bukan istilah yang…
