Liputan ini didukung oleh Pulitzer Center on Crisis Reporting.
Privatisasi dan krisis iklim mengancam eksistensi pulau-pulau kecil yang tersebar di Indonesia. Pulau Pari hanyalah satu dari sekian banyak pulau yang terancam hilang ditelan gelombang dan ketamakan manusia.
GELAP masih panjang menyelimuti Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Waktu baru menunjukkan pukul 8. Arif Pujiyanto tengah bersantai sambil memainkan ponsel di balai rumahnya selepas makan malam yang tertunda ketika seorang tetangganya berteriak panik.
“Bang, air laut naik!” seru tetangganya berulang-ulang.
Arif sontak bangkit, menyeret sandalnya, dan mendatangi sumber suara. Dalam perjalanannya ia tersadar, air sudah menggenangi kampungnya.
Warga bergegas memindahkan barang-barang ke tempat aman. Arif lekas menutup pintu dengan harapan dapat menghalau banjir tetapi gagal karena air masuk melalui celah-celah dinding dan pintu rumah.
Ia sempat berharap banjir hanya sesaat, tapi sampai pukul 11 malam, banjir rob malah bertambah tinggi. Di beberapa bagian kampung genangan rob mencapai lutut orang dewasa. Warga pun mengungsi ke bagian tengah pulau yang secara topografi sedikit lebih tinggi, menumpang ke saudara atau rumah warga lain.
Rumah Arif membelakangi Pantai Bintang, di ujung barat Pulau Pari. Jarak dari rumah ke pantai kurang dari 30 meter. Meski cukup dekat, Arif termasuk beruntung. Cuma bagian dapur rumahnya tergenang, sementara bengkel lasnya terendam cukup parah. Banjir rob perlahan turun sekira pukul 1 dini hari, dan baru benar-benar surut pada pagi hari.
“Saya baru bisa tidur dini hari,” kenang pria berusia 50 tahun itu.
Banjir rob pada awal Desember 2021 itu menjadi terparah yang pernah dialami warga Pulau Pari selama lima tahun terakhir.
Pari di Antara Proyek Resor Pengusaha
Juli 2022. Kabar tentang empat warga Pulau Pari bersama beberapa lembaga non-pemerintah menggugat raksasa semen LafargeHolcim, produsen bahan bangunan asal Swiss, beredar. Empat warga melaporkan dugaan emisi karbon perusahaan menyebabkan kerusakan lingkungan dan banjir di Pulau Pari ke pengadilan di negara Eropa itu.
Kabar itu membuat saya penasaran. Setelah melakukan beragam riset tentang dampak industri dan polusi bagi pulau-pulau kecil, saya memutuskan berangkat ke Pulau Pari.
Sabtu, jam 7 pagi, awal September, kapal motor cepat bernama Alodia Cruise sudah bersandar di bibir dermaga, menanti calon penumpang yang hendak menuju Pulau Pari di Kepulauan Seribu.
Orang-orang menyebut kapal cepat macam itu sebagai “predator”, mungkin karena bentuknya mirip superyacht Predator buatan Belanda, atau mungkin mirip speedboat dengan nama yang sama buatan Norwegia.
Sekitar 1 jam perjalanan, saya tiba Pulau Pari. Ada tiga pantai yang dibuka untuk publik di pulau ini: Pantai Pasir Perawan di sebelah timur laut, Pantai Tanjung Rengge di tenggara, serta Pantai Bintang di barat daya. Semua tempat wisata itu dibuka dan dikelola atas inisiatif warga, tanpa campur tangan pemerintah.
Hanya ada dua akses jalan di Pulau Pari. Pertama, Jalan Pari Utama, jalan konblok yang membelah pulau; dan kedua, jalan akses dari yang memutari separuh pulau, sebelum bertemu kembali di jalan utama.
Saya memilih Pasir Perawan sebagai destinasi pertama. Cuma butuh waktu 5 menit berjalan dari penginapan. Biaya masuk ke pantai Rp5.000, katanya untuk ongkos kebersihan.
Nyaris tak ada sampah di sepanjang pantai berpasir putih tersebut. Beberapa anak muda bermain bola voli, yang lain bersantai di balai-balai, sisanya bermain air di bibir pantai yang tenang tanpa ombak. Ada pulau reklamasi kecil yang amat dekat bibir pantai, dikelilingi deretan pohon bakau. Di ujung timur pantai, beberapa wisatawan mendirikan kemah di antara rimbun cemara laut dan mangrove.
Dari tangkapan kamera pesawat nirawak, Pulau Pari lebih mirip seperti senjata bumerang. Namun, bagi orang lokal, bentuknya lebih mirip ikan pari, sebagaimana nama yang akhirnya disematkan ke pulau itu. Luas Pulau Pari lebih kurang 41 hektare dan dihuni sekira 1.400 jiwa. Ia dikelilingi perairan dangkal yang tenang tanpa gelombang. Tak butuh satu jam mengelilingi pulau ini dengan berjalan kaki.
Dari ketinggian 150 mdpl, kamera nirawak menangkap ekskavator biru muda yang terparkir di dekat formasi bakau, di sebelah utara. Di sampingnya ada bak besi berukuran besar. Ekskavator itu berada di atas timbunan pasir dan membentuk kolam raksasa dengan air berwarna hijau pirus.
Saya menanyakan kepada salah satu tukang dayung perahu wisatawan perihal pemandangan tersebut.
“Oh proyek Pak Joni itu, buat resor,” kata seorang di antaranya.
* * *
Ali Hasan membawa perahu berwarna pink melewati barisan pohon mangrove. Laki-laki berusia 56 tahun itu mengenakan kaos lengan panjang oranye bertuliskan ‘rescue’, celana pendek dan sandal karet hitam, topi hutan, serta kacamata hitam.
“Mangrove ini mungkin usianya lebih tua dari saya,” kata Ali. “Ratusan tahun, mungkin. Pas saya pindah ke sini, sudah ada ini mangrove. Udah lebat, tinggi-tinggi.”
Siang itu, Ali hendak mengantar saya melihat proyek resor yang dimaksud.
Sudah satu tahun Ali menjadi tukang dayung perahu wisatawan, sejak Pasir Perawan pertama kali dibuka untuk publik. Awalnya ia adalah nelayan, sama seperti mayoritas warga. Namun, kondisi laut makin tak menentu berbanding lurus dengan hasil tangkapan.
Meski pendapatannya tak membaik, setidaknya Ali kini memiliki waktu lebih luang di darat. Biasanya Ali menagih Rp50 ribu per penumpang, tapi siang itu, ia tidak mematok harga. “Seikhlasnya aja.”
Sepanjang perjalanan kami mengelilingi mangrove, Ali cerita banyak hal. Dari soal ikan kerapu batu, kondisi Pulau Pari zaman dulu, hingga perkembangan pariwisata yang amat pesat.
“Ikan kerapu batu itu paling beracun. Nginjek itu sebentar saja. Wah, udah itu badan langsung sakit.”
“Maaf-maaf aja nih, kalau udah nginjek itu, biji pelir kayak hilang. Mati rasa. Demam bisa seminggu. Nggak bisa bangun.”
Kerapu batu atau ikan batu tersebar di perairan tropis dan dangkal, suka berkamuflase di terumbu karang. Punggungnya beracun dan tajam, hingga dapat menembus sol sepatu bot karet.
Perlahan kapal mulai menembus lebatnya formasi mangrove. Kapal kadang tersangkut di rimbunnya akar bakau. Sementara suara burung blekok beradu di udara. Sejenak, sinar matahari tak sanggup menembus kanopi.
Ali pindah dari Tangerang, Banten, ke Pulau Pari pada 1980-an. Kala itu, industri perikanan meledak. Ia ingin ikut ambil peluang. Ketika ia pindah, hanya ada sedikit penduduk tinggal pondok-pondok sederhana.
Ali awalnya fokus berburu kerang kima, yang dijual Rp25 per kilogram waktu itu. Selain itu, ia menangkap kerapu yang dijual ke Jakarta. Namun, sejak awal dekade 2000-an, Ali memilih banting profesi jadi tukang perahu.
Istrinya membuka warung makan dan kelontong di rumah, sementara anak-anaknya sudah beranjak dewasa. Putranya yang terakhir kini bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit di Tangerang setelah sempat menganggur karena pandemi.
Saban pagi, sekitar jam 6, Ali sudah datang ke Pasir Perawan. Harinya dimulai dengan membersihkan pantai, lalu duduk-duduk bersama kawan-kawannya di bawah pohon menanti wisatawan. Ia pulang ke rumah menjelang gelap. Jika tak sedang melayani wisatawan, Ali menggarap sepetak kebun di dekat rumah.
“Bersyukur bangetlah sama pariwisata ini,” kata Ali.
“Sebenarnya bisa saja fokus ke perikanan, tapi tentu penghasilannya berkurang. Kalau pariwisata ini sudah pasti setiap akhir pekan ada. Dan nggak terlalu diforsir.”
* * *
Setelah beberapa menit berlayar, kami tiba di lokasi ekskavator biru muda itu. Ia berdiri di atas gundukan pasir sepanjang lebih kurang 100 meter.
Timbunan pasir itu rupanya diambil dari dasar laut yang dikeruk menggunakan ekskavator. Akibatnya, kedalaman laut di sekitar gundukan menjadi lebih dalam jika dibandingkan bagian lain yang secara alami tergolong dangkal.
Saya harus mendaki sekira dua meter untuk mencapai permukaan gundukan. Di ujung timbunan pasir, seorang nelayan mengambil batu-batu karang besar yang ditimbun di dalam kapal kecilnya.
“Buat bikin pondasi rumah. Batu karang ukuran besar itu berat dan awet buat bangunan,” kata Ali.
Ali bercerita, seorang pengusaha hendak membangun tempat tetirah pribadi di tengah kawasan mangrove. Timbunan pasir laut itu berfungsi sebagai dermaga buat kapal yang membawa material bangunan nanti. Sebenarnya sudah ada dua bangunan di antara mangrove yang dibangun oleh seorang pengusaha yang berbeda, tapi mangkrak dan belum ditinggali.
“Tahun 1982 mulai dibangun itu rumah di sini. Yang membangun Pak Robert, namanya. Tapi nggak tahu kenapa tidak ditinggali. Malah jadi [mangkrak] begini.”
Ali mengatakan sebelum rumah itu dibangun, ada musyawarah dan diskusi antara warga Pulau Pari dan si pengusaha. Warga sepakat, tapi dengan syarat tak boleh merusak mangrove. Maka, posisi rumah berada di tengah-tengah hutan mangrove.
Pulau Pari Dikuasai Swasta
SAYA baru menemui Boby alias Mustaghfirin, sosok yang dituakan di Pari, setelah dua hari berada di pulau. Beberapa bagian rumahnya belum diubin. Sementara fasadnya masih berupa semen ekspos, belum dicat.
Usia Boby menginjak 50 pada tahun ini. Perawakannya kecil dengan otot lengan yang menggembung. Rambut abu-abu tipisnya dibiarkan panjang tergerai. Gelang akar-akaran pohon melingkari pergelangan tangan. Cincin batu akik tersemat di jemarinya. Sementara, jenggot panjangnya yang memutih sudah mencapai dada.
Boby aktif berjejaring. Ia lantang membicarakan beragam persoalan di Pulau Pari melalui Forum Peduli Pulau Pari (FPPP), yang menjadi inisiatifnya dan warga lain di sana. Boby sering dipanggil ‘Ketua.’ Bukan hanya karena usia, tapi pengalaman dan konon yang mengusulkan untuk membuka Pulau Pari bagi wisatawan pada 2010.
Usulnya tak dapat banyak penolakan. Kala itu, warga sudah semakin sulit menjaring ikan dan memanen rumput lain. Di sisi lain, pariwisata Kepulauan Seribu tengah ramai, terutama di beberapa pulau seperti Tidung, Untung Jawa, dan Pramuka. Beberapa disokong pemerintah dan swasta, sementara cuma segelintir yang murni swadaya, seperti Pulau Pari.
Jika tak lagi sibuk berorganisasi, Boby menghabiskan hari-harinya sebagai nelayan yang membudidayakan kerapu, sesekali melaut jauh buat menambah hasil tangkapan. Meski kesannya angker dengan gaya bicara tegas, nada bicara Boby tak pernah meninggi dan tak menggurui.
Boby lahir dan besar di Pulau Pari. Ibunya lahir tahun 1946. Ia adalah generasi kelima dari moyangnya yang pindah ke pulau itu sejak zaman penjajahan Belanda. Ia tak tahu kapan keluarganya pertama kali pindah ke pulau itu. Sejak kecil, orangtuanya sering mengajak melaut dan mencari kayu bakar. Tak ada listrik di masa mudanya.
Belum diketahui pasti kapan orang mulai menetap di Kepulauan Seribu. Riset dari Sajogyo Institute pada 2017 menyebut Kepulauan Seribu adalah tempat menyepinya para penyebar ajaran Islam pada abad 18. Namun, penguasaan tanah di Pulau Pari oleh masyarakat masih sumir.
Masih dari riset Sajogyo Institute, penamaan Pulau Pari terjadi pada akhir 1800-an. Kala itu beberapa warga Banten kabur ke Pulau Pari demi menghindari kerja paksa pemerintah kolonial. Tak lama, semakin banyak warga yang betah menetap di sana, sembari menanam sukun, kelapa, serta menangkap ikan untuk bertahan hidup.
Kehidupan masyarakat berubah ketika pada 1960-an, para peneliti dari Lembaga Penelitian Laut (kini lembaga oseanografi Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN) melakukan penelitian di sekitar Pulau Pari. Melihat pulau ini telah cukup ramai dihuni, para peneliti mengajak masyarakat untuk membudidayakan rumput laut.
Kualitas yang baik membuat rumput laut Pulau Pari sempat jadi produk ekspor unggulan. Menurut pengakuan warga, kinerja penjualannya bahkan tak terpengaruh krisis moneter saat kejatuhan Soeharto tahun 1998.
“Kalau sedang panen, sepanjang pinggir jalan pulau berjejer rumput laut yang dikeringkan,” kenang seorang warga.
Untuk diketahui, pada 1980-an, Soeharto menetapkan Kepulauan Seribu menjadi taman nasional. Dalam penetapan itu, turut diatur pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di pulau-pulau utara Jakarta itu, termasuk pemanfaatan untuk wisata bahari.
Perekonomian pun meningkat beriringan bertambahnya jumlah warga pendatang yang menetap di Pulau Pari. Dari yang sebelumnya hanya gubuk, pelan-pelan warga membangun rumah berdinding bata dan membeli kendaraan, sementara anak-anak mereka bisa bersekolah hingga ke jenjang tinggi.
Namun, kehidupan damai ini tak bertahan lama.
Mimpi buruk warga dimulai setelah warga mengajukan pendaftaran tanah dalam bentuk surat girik. Pada 1985, seorang staf dari kelurahan meminta surat girik dan dokumen warga dengan alasan untuk dilakukan pembaruan. Tanpa prasangka buruk, warga menyerahkan surat-surat itu atas dasar kepercayaan. Namun, dokumen ini justru tak kunjung dikembalikan.
Pada 1989, musibah jadi kenyataan. Kala itu, warga cuma jadi penonton ketika calo tanah dan orang perusahaan dari PT Bumi Pari Asri, anak perusahaan Bumi Raya Utama, wara-wiri datang memborong tanah.
Dari laporan VICE, sebanyak 110 akta tanah milik generasi kedua warga Pulau Pari telah berpindah tangan ke perusahaan milik klan Adijanto Priosoesanto yang dekat dengan Soeharto. Di bawah Soeharto, Bumi Raya Utama adalah salah satu pionir konglomerasi serta menjadi pemegang konsesi pengelolaan produk hutan terbanyak yang berekspansi hingga Asia Tenggara.
Luasan Pulau Pari yang dikuasai Bumi Pari Asri mencapai lebih dari separuh luas pulau atau 23,1 hektare, dengan pembelian seharga Rp2.000/m2. Namun, tak cuma Bumi Pari Asri yang berebut kue di Pulau Pari, ada perusahaan lain dan perseorangan yang turut menguasai lahan Pulau Pari. Totalnya: 39,7 hektare.
Dalam laporan Sajogyo Institute, mekanisme jual-beli tanah itu sumir, yang diduga penuh muslihat dan intimidasi, serta menabrak aturan, sebab penguasaan pulau tersebut menyalahi Perda Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang menyebut bahwa Pulau Pari difungsikan sebagai permukiman.
Penguasaan pulau-pulau kecil terjadi secara masif sepanjang Orde Baru. Pada 2015 misalnya, dari total 110 pulau di Kepulauan Seribu, cuma 11 pulau yang dikuasai oleh masyarakat. Sisanya, 39 dikuasai pemerintah dan 60 dikuasai perorangan atau swasta.
Meski tanah yang berpindah tangan belum dimanfaatkan oleh perusahaan dalam beberapa tahun ke depan, tapi imbas komersialisasi dan privatisasi pulau langsung berdampak pada masyarakat.
Selama berada di Pulau Pari, saya menemukan plang bertuliskan, “Mohon Doa Restu, Pulau Pari Akan Dibangun.” Tapi, di berbagai sudut kampung—di dinding toilet umum, dinding rumah, hingga jendela warung—terdapat grafiti bertuliskan, “Pari Island Not For Sale, Save Pulau Pari.”
***
Pulau Tengah, pulau tak berpenghuni beberapa kilometer dari Pulau Pari, ikut terkena imbas pengambilalihan lahan oleh Hengky Setiawan. Hengky adalah pendiri dan Presiden Direktur Tiphone Mobile, perusahaan di bidang ritel dan distribusi produk telekomunikasi yang sempat disuspen Bursa Efek Indonesia (BEI) karena terlilit utang triliunan rupiah.
Pada awal 2000, Pulau Tengah yang seluas hanya sekitar 10 hektare jatuh ke tangan pengusaha. Bagi warga sekitar, pulau itu punya fungsi sangat vital dalam ekosistem laut dan kehidupan masyarakat.
Boby ingat bagaimana kondisi Pulau Tengah saat ia masih kecil. Pulau kecil itu dipenuhi pohon kelapa. Meski tak berpenghuni, tapi ada orang yang tinggal dan menjaganya.
“Yang jaga dulu pasangan yang sudah tua. Dulu kami bisa mendapat ikan banyak dari sekitar pulau itu,” kata Boby. Pulau tersebut menjadi tempat istirahat nelayan dan berlindung dari badai serta menjadi rumah bagi bermacam biota laut.
Penelitian bulan Mei 2021 oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)—kini juga menjadi BRIN—menyebut Pulau Tengah memiliki bakau, terumbu karang, dan padang lamun yang menjadi ekosistem sempurna bagi keragaman hayati. Ia juga menjadi tempat tumbuh rumput laut yang berkualitas. Saking beragamnya, pada 1976, LIPI mendirikan stasiun penelitian laut yang terletak di ujung barat Pulau Pari.
Kekayaan hayati itu seketika punah ketika ‘pemilik’ Pulau Tengah memutuskan membangun resor di sana. Media dan aktivis menyebutnya sebagai upaya ‘Maldivikasi’ ketika pengusaha swasta berduyun-duyun mengubah wajah Kepulauan Seribu layaknya negara Kepulauan Maladewa. Nama Pulau Tengah pun berubah menjadi Pulau H, mengikuti inisial Hengky.
Pembangunan di Pulau Tengah sempat mendapat sandungan regulasi. Dalam rekomendasinya, DPRD DKI Jakarta meminta Bupati Kepulauan Seribu membongkar bangunan di Pulau Tengah, sebab reklamasinya tak memiliki izin dan melanggar aturan. Disebutkan reklamasi Pulau Tengah mencapai 9,1 hektare, lebih dari permohonan 8 hektare. Rekomendasi tak dihiraukan.
Di pulau itu dibangun sederet vila mewah. Warga setempat menyaksikan kontraktor mengeruk pasir dari sekeliling pulau untuk reklamasi, yang imbasnya merusak ekosistem alami, termasuk terumbu karang, padang lamun, dan rumput laut. Stok ikan pun menurun drastis.
Itu belum termasuk limbah dari pariwisata di Pulau H. Gempuran limbah juga datang dari kapal-kapal yang singgah serta dari teluk Jakarta, tempat bermuaranya 13 sungai yang melintasi ibu kota.
Semenjak ada resor mewah itu pula, sekuriti kerap menghalau nelayan yang mendekat, kata Boby. Kehidupan tak pernah sama lagi di Pulau Pari.
“Kalau dulu enak ke laut nggak ada yang menjaga,” kata Boby, yang pernah melaut sampai Bangka Belitung hingga Indramayu. “Kalau sekarang nggak lagi. Kami ini nelayan, sulit bila laut itu dikotak-kotakkan.”
Hal ini yang turut mendorong Boby dan warga membuka Pasir Perawan. Warga juga membuat sebuah pulau reklamasi kecil di seberang Pasir Perawan dengan bergotong royong, menggunakan mesin diesel untuk menyedot pasir.
“Prosesnya nggak gampang, karena nggak pakai alat berat,” kenang Boby.
Intimidasi Dari Si ‘Pemilik’ Lahan
Pada 2010, Pulau Pari bersolek menjadi salah satu primadona wisata bahari. Setahun kemudian, warga kembali membuka pantai di barat pulau yang dinamai Pantai Bintang, dekat lokasi stasiun LIPI.
Gerigi perekonomian kembali bergerak. Beberapa warga membangun penginapan dan warung makan, sembari menawarkan atraksi wisata lain seperti scuba diving, snorkeling, dan wisata perahu. Sementara itu sebagian warga lain masih bertahan menjadi nelayan; menangkap kerapu, cumi, dan udang.
Namun, pada 2015, situasi berubah setelah perwakilan Bumi Pari Asri datang. Ketika itu, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara menerbitkan SHM dan HGB perusahaan.
Bermodal izin itu, Bumi Pari Asri, yang mengklaim “pemilik tanah sah”, melakukan berbagai cara untuk “mengusir” warga, mulai dari pendekatan persuasif sampai intimidatif. Pihak perusahaan juga mendirikan pos dan menempatkan sejumlah tenaga keamanan di Pulau Pari, yang berkali-kali terlibat gesekan dengan warga.
Awalnya, warga sempat ditawari kerja sama pengelolaan pariwisata dengan sistem gaji. Warga menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Perusahaan tak mau kalah, intimidasi dilancarkan. Puluhan warga yang gerah sempat menggeruduk pos keamanan Bumi Pari Asri pada 9 Maret 2017, menuntut personel keamanan hengkang dari Pulau Pari. Warga juga melakukan demonstrasi ketika perusahaan memasang plang kepemilikan lahan.
Dua hari kemudian, Boby dan dua warga lain bernama Bahrudin alias Edo dan Mastono alias Baok ditangkap oleh Tim Saber Pungli Polres Kepulauan Seribu ketika tengah menjaga kotak retribusi di gerbang Pasir Perawan.
Ada tiga orang lain yang juga ditangkap tetapi mereka tak lama dibebaskan.
Alasan penangkapan Boby dan warga lain karena tuduhan melakukan pungutan liar terhadap pengunjung. Tak jelas siapa yang melaporkan. Warga dan aktivis menuding kejadian tersebut sebagai upaya kriminalisasi dalam perlawanan terhadap privatisasi.
Kejadian itu menggemparkan seisi pulau. Beberapa kali warga berdemo di Jakarta menuntut pembebasan Boby dan kawan-kawan.
Pada 7 November 2017, Boby dan dua kawannya divonis enam bulan kurungan potong masa tahanan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dari bukti persidangan, ketiganya mengumpulkan Rp2,5 juta dari retribusi selama sepekan yang digunakan untuk perawatan pantai dan masjid serta untuk “gaji” penjaga gerbang sebesar Rp200 ribu-Rp300 ribu.
Ketiganya mendekam di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, sebelum diputus bebas oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada Oktober 2018.
Pernah merasakan angkuhnya tembok penjara tak lantas membuat Boby ciut, ia malah semakin gencar melawan lewat Forum Peduli Pulau Pari. Lewat forum tersebut, warga berjejaring dengan aktivis termasuk Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Indonesia dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara).
Salah satu upaya yang dilakukan adalah audiensi dengan Ombudsman RI, Kantor Staf Presiden, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pertanahan Nasional, dan Pemprov DKI Jakarta. Sejauh proses itu, Ombudsman menyatakan ada maladministrasi dalam proses penerbitan SHM dan HGB. Hanya saja, hingga kini belum juga muncul titik terang atas silang sengkarut itu.
“Sertifikat [tanah] itu produk hukum, sementara berdasarkan sejarah kami sudah lebih dulu di sini. Ada hak dan ruang hidup kami. Jadi lebih kuat mana? Sejarah atau produk hukum?” tutur Boby
Di situasi yang serba mengimpit itu, Boby dan warga lain tetap bersikukuh mempertahankan tanah mereka. Sebab warga merasa tak pernah menjual tanah tersebut barang sejengkal pun, kata Boby. Sebagai orang yang lahir dan besar di situ dengan silsilah keluarga turun temurun, Boby tak punya tempat selain di Pulau Pari.
“Di pulau ini banyak warga pendatang, yang bisa pulang ke kampung kapan saja. Kalau kami yang sudah turun temurun di sini mau ke mana? Istilahnya, setiap Lebaran kami tak pernah mudik, sebab rumahnya, ya, di Pulau Pari,” tandas Boby.
* * *
Meski secara administratif Pulau Pari masuk dalam Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, tetapi ibu kota dan kantor kelurahan justru terletak di Pulau Lancang Besar. Lokasinya sekitar 9 km di selatan Pulau Pari.
Warga menduga keputusan administratif tersebut berhubungan dengan penguasaan pulau oleh swasta. Hal itu juga berpengaruh terhadap absennya pemerintah di beberapa aspek kehidupan masyarakat, kata Boby.
Boby menduga akibat konflik tersebut pemerintah enggan mengembangkan pariwisata di Pulau Pari, sebagaimana pulau lain seperti Pramuka, Harapan, dan Tidung. Fasilitas milik pemerintah di Pulau Pari, selain stasiun oseanografi LIPI, cuma ada pelabuhan, sekolah dasar, Puskesmas, dan Dinas SDA. Untuk ke jenjang pendidikan berikutnya, anak-anak harus menyeberang ke pulau-pulau tetangga.
“Buat cari bantuan pemerintah sulit karena Pari sarat konflik,” kata Boby.
Asmania (39), perempuan anggota Forum Peduli Pulau Pari, sadar bagaimana perusahaan masih berusaha membeli lahan dan rumah yang belum dilepaskan warga. Perusahaan juga berusaha memecah belah warga dengan cara-cara persuasif seperti pemberian bantuan sembako dan iming-iming kerja di perusahaan.
Asmania, yang akrab disapa Teh Aas, menyebut warga yang mendukung perusahaan “sudah masuk angin” lantaran tergiur iming-iming sehingga lupa mempertahankan tanah leluhurnya. Tak jarang ia mendengar bagaimana perempuan-perempuan lain diintimidasi pihak perusahaan.
“Saya sering mendengar sekuriti sini bilang ‘kamu nggak usah ikut-ikutan Aas melawan, nanti kamu berurusan dengan hukum’ dari warga sekitar. Ya, itu bentuk-bentuk intimidasi supaya perlawanan kami lemah,” kata Aas.
Ketika hukum belum berpihak, cara yang ditempuh oleh warga adalah menduduki tanah itu, atau land reclaiming. Asmania dan para perempuan lain kini ikut sibuk menggarap ladang di dekat Pasir Perawan. Setiap pagi dan sore, mereka bersama-sama mengurus kebun.
Lahan ilalang seluas 300m2 itu dibuka tiga tahun lalu, sebelum pandemi merebak. Para perempuan dan warga bahu-membahu mengurus kebun yang ditanami bermacam sayuran seperti tomat, kangkung, sawi, dan cabai, dengan air yang dipompa dari sumur gali dan dialirkan melalui pipa-pipa. Hasil dari kebun lumayan untuk dibagi-bagikan ke warga. Sejak pandemi datang, kebun itu menjadi tumpuan warga ketika pariwisata sepi.
“Di saat sulit seperti ini, perempuan jadi punya peran ganda,” kata Asmania. “Kami harus mengurus rumah tangga dan dapur, sembari berjuang mempertahankan tanah kami.”
Air Pasang Tak Lagi Jadi Berkah
Perubahan alam dan lingkungan akibat kegiatan manusia tak cuma berdampak pada perubahan lanskap, tapi juga kehidupan manusia. Sejak lima tahun terakhir, Pulau Pari dilanda banjir rob yang semakin tinggi intensitasnya, selaras dengan musim yang semakin sulit diprediksi. Kedua fenomena alam ini turut mengancam eksistensi pulau dan isinya.
Usai bertemu Bobi, saya mendatangi Pantai Bintang dengan sepeda motor. Dari beberapa kesaksian warga, Pantai Bintang adalah wilayah yang paling terdampak ketika banjir rob karena kontur tanahnya lebih rendah.
Saya bertemu dengan Arif Pujiyanto, sosok yang bertanggung jawab membuka akses pantai itu.
Arif pindah ke Pulau Pari dari Malang, Jawa Timur, pada 1977, mengikuti bapaknya yang bekerja di stasiun oseanografi LIPI. Usianya masih lima tahun waktu itu. Sama seperti anak-anak lain, Arif banyak menghabiskan waktu di laut, sampai-sampai lupa sekolah.
Beranjak dewasa, Arif menjadi nelayan penuh waktu sebelum pindah profesi menjadi tukang las pada 2010. Semenjak bekerja untuk LIPI, bapaknya memutuskan menetap di Pulau Pari, membangun rumah di dekat komplek stasiun. Rumah Arif terletak tepat di samping rumah orangtuanya.
Saya menemui Arif di bengkel sederhananya yang terletak tepat di samping stasiun oseanografi LIPI. Ia tengah sibuk mengebor dan membubut besi dan menyuruh saya menunggu di belakang rumahnya. Sejak pariwisata Pulau Pari menanjak, beberapa penduduk memanfaatkan motor bak beroda tiga untuk mengangkut rombongan wisatawan.
Arif melihat peluang bisnis modifikasi motor pengangkut. Spesialisasinya adalah memasang kursi dan besi kanopi di atas bak motor. Tak jarang warga harus mengantre demi menggunakan jasa Arif, sebab ia satu-satunya tukang las di situ.
Pantai Bintang dibuka pada 2011 oleh Arif dan beberapa warga, menyusul kesuksesan Pasir Perawan. Di Pantai Bintang retribusinya malah jauh lebih murah, cuma Rp2.500. Meski tak seramai Pasir Perawan, pantai itu cukup menawan dengan sejumlah pohon ketapang dan cemara laut yang rimbun serta deretan gazebo. Hanya saja pantai itu tergolong landai akibat abrasi parah yang terjadi beberapa tahun belakangan.
Tinggal di Pantai Bintang nyaris seumur hidup membuatnya paham setiap seluk beluk perubahan yang terjadi di pulau itu. Arif juga paham musim tangkap ikan hanya dari arah embusan angin. Istilah yang dipakai nelayan secara turun temurun adalah musim baratan dan timuran. Mereka tahu kapan harus berlayar dan kapan harus berhenti. Namun musim tak bisa lagi diprediksi, tutur Arif, yang membuat nelayan tak berani melaut terlalu jauh dari pulau.
Saat matahari pelan-pelan terbenam di ufuk, Arif menemani saya berkeliling, menunjukkan beberapa perubahan yang terjadi di sepanjang bibir pantai yang semakin tergerus air laut. Dia menunjukkan sebatang pohon ketapang yang mati tetapi masih berdiri tegak tepat di bibir pantai dengan akar digenangi air laut.
“Pohon ini dulu terletak di darat. Jarak dari pohon ini ke pantai dulu sekira tujuh-delapan meter. Sekarang bisa dilihat seperti apa keadaannya,” kata Arif yang juga anggota Forum Peduli Pulau Pari.
Pantai Bintang sebelumnya memiliki kontur datar tetapi seiring kenaikan air laut, pantai itu menjadi sempit dan landai karena terjadi penumpukan pasir yang dibawa gelombang. Dulu, terdapat sebuah tugu bersimbol bintang laut menandakan kekhasan Pantai Bintang. Kini, pondasi tugu nyaris tak terlihat lagi. Hampir separuhnya tertimbun pasir dan letaknya kini hanya beberapa sentimeter dari laut.
Kampung Arif adalah salah satu yang terdampak paling parah ketika banjir rob datang, seperti yang terjadi pada awal Desember 2021.
Intrusi air laut tak cuma terjadi di permukaan, tapi juga secara senyap mencemari air bawah tanah. Sejak banjir rob terjadi, sumur-sumur milik warga kini tak bisa dikonsumsi lantaran terlalu asin, termasuk milik Arif.
Sebelum saya berpamitan, Arif mempersilakan saya mampir ke rumahnya. Rumahnya sederhana, dengan dinding anyaman bambu dan kayu serta lantai tanah di bagian dapur. Ia sempat memamerkan tiga ekor penyu kecil di dalam dua akuarium di belakang rumah. Penyu itu terdampar ketika banjir rob. Arif berencana melepaskan mereka saat sedikit dewasa.
Di dapur, Arif menunjukkan bekas banjir rob yang meninggalkan noda kecoklatan di dinding. Tingginya berkisar 30 cm. Ia mengajak saya ke sumur dekat dapur. Sumur gali itu memiliki kedalaman kurang lebih dua meter. Cukup dangkal, sebab dulu pasokan air bersih begitu melimpah di pulau itu, tutur Arif. Ia lantas mengambil air dari sumur dengan ember dan mendorongnya ke arah saya.
“Coba cicipin. Sedikit aja, nggak ap-apa,” kata Arif.
“Gimana, asin, kan?”
Saya meringis kecut.
Kondisi itu memaksa Arif dan warga lain yang terdampak, bergantung pada pasokan air bersih yang dipasok oleh Dinas SDA. Di bagian tengah pulau, Dinas SDA mendirikan stasiun desalinasi dari sumur air payau. Air desalinasi dijual seharga Rp500 per galon ke masyarakat yang membutuhkan.
Meski ada pasokan air bersih, Arif harus bersiasat. Sebab jika dikalkulasi, pengeluaran air bersih bisa membengkak. Dalam hitungan Arif, satu orang di rumah itu butuh tiga jeriken ukuran 25 liter untuk bermacam kebutuhan dalam sehari.
Jika ada tiga orang anggota keluarga, praktis mereka membutuhkan 225 liter air bersih dalam sehari. Dalam satu bulan, total air yang digunakan satu keluarga bisa mencapai 6.750 liter. Itu artinya, satu keluarga bisa mengeluarkan Rp742.500 untuk air bersih, angka yang cukup besar untuk kebanyakan warga.
“Makanya kami harus bersiasat, buat menekan pengeluaran untuk air bersih,” kata Arif.
Untuk mandi misalnya, Arif harus berhemat. Ia cuma mandi satu kali sehari. Jika ada keperluan mendesak, baru mandi dua kali sehari. Buat menghemat, triknya sederhana: air payau digunakan buat membasahi badan.
Setelah mencuci badan dengan sabun, barulah ia membilas dengan air tawar. Sebab jika tidak, badan terasa lengket dan busa sabun tak mau enyah. Trik yang sama juga berlaku untuk urusan mencuci piring, peralatan masak, dan pakaian.
Arif bertutur, bagi nelayan, air pasang adalah harapan dan berkah, sebab itu adalah saat terbaik untuk menangkap ikan, kata Arif.
“Tapi sekarang air pasang justru berbalik membawa kerusakan.”
Dampak Perubahan Iklim bagi Ekonomi Warga
Banjir rob tak cuma menggenangi Pantai Bintang, tapi juga sejumlah kawasan di bagian tengah dan timur pulau, termasuk Pasir Perawan. Di pantai itu, air laut masuk hingga puluhan meter, menggenangi warung-warung di sepanjang pantai hingga separuh betis orang dewasa.
Topografi Pulau Pari adalah pulau karang yang datar, dengan ketinggian 0-3 mdpl. Dengan kata lain, Pulau Pari sejatinya tak memiliki pertahanan sebab tak ada dataran tinggi untuk berlindung dari banjir rob.
Siti Badriyah (45), pemilik penginapan tempat saya bermalam, paham betul kondisi itu. Penginapannya menghadap langsung ke laut. Rumah dan warungnya hanya berjarak beberapa meter dari laut. Pantai sudah lama menghilang di bagian tersebut, digantikan tanggul sepanjang 100 meter setinggi lutut yang dibangun Dinas SDA sekitar empat tahun lalu. Tanggul itu menjadi tempat bercengkerama warga setiap pagi dan sore.
Ibad, sapaan karib Badriyah, lahir dan besar di Tangerang. Di masa mudanya ia bekerja sebagai buruh pabrik sepatu, sebelum menikah dengan lelaki asal Pulau Pari. Ibad pindah ke pulau itu pada pergantian tahun milenium. Ia turut merasakan perubahan corak sosial-ekonomi ketika banyak warga beralih ke industri pariwisata. Suami Ibad dulunya nelayan, tapi peluang di pariwisata ternyata lebih menjanjikan. Selain memiliki penginapan, suaminya menawarkan paket wisata lengkap.
Sehari-hari Ibad mengurus penginapan, warung, dan kedua anaknya SMP. Di malam hari, ia menyulap gazebo di seberang warung sebagai restoran, menawarkan aneka makanan laut yang dipanggang.
Kendati banjir rob menggenangi rumah dan tempat usahanya tak separah di kampung lain, Ibad hidup dalam kekhawatiran. Sebab jika banjir rob datang, air laut dengan mudah melewati tanggul di depan warung.
“Selama ibu di sini, jarang banjir sampai segitu. Kalaupun air laut naik nggak pernah seperti yang kemarin. Jadi kalau bisa tanggul itu ditinggikan. Syukur-syukur bisa dipasang mengelilingi pulau,” kata Ibad.
Kegelisahan warga atas tingginya intensitas banjir rob mengemuka ketika Forum Peduli Pulau Pari menggelar diskusi dengan WALHI pada 2016 di Jakarta. Sejak kasus penguasaan lahan oleh swasta mencuat, Forum memang kerap berdiskusi dengan sejumlah organisasi masyarakat. Diskusi yang berjilid-jilid mendorong kesadaran akan fenomena perubahan iklim yang memicu kenaikan muka air laut dan suhu Bumi. Warga pun menyadari kabar buruk bahwa pulau mereka terancam tenggelam cepat atau lambat.
Pada titik ini, warga mulai memahami imbas emisi karbon dari industri kepada pemanasan global.
Semua tetek bengek soal perubahan iklim itu tak pernah ada dalam benak Edi Mulyono sebelumnya. Yang ia tahu, musim tangkap ikan selalu meleset dari ilmu yang diturunkan dari moyangnya dan banjir rob terus naik tingginya.
Edi adalah nelayan berusia 37 tahun. Di samping melaut, keluarganya turut serta meramaikan jasa pariwisata, yang mereka jalankan setiap akhir pekan. Dengan adanya banjir rob, usaha pariwisatanya pun terancam.
“Banyak tamu yang membatalkan reservasi kalau ada banjir rob. Ini berdampak pada perekonomian mereka yang sepenuhnya mengandalkan pariwisata,” kata Edi.
Proses konsolidasi dan pemberdayaan masyarakat itulah yang mengantarkan kisah ini pada gugatan hukum terhadap LafargeHolcim di pengadilan Swiss pada Juli 2022.
Boby, Arif, Edi, dan Asmania sebagai penggugat dan perwakilan warga Pulau Pari, sepakat bahwa emisi karbon yang dihasilkan Holcim sebanyak 7,1 juta ton dari 1950 hingga 2021, membawa dampak serius terhadap kondisi Pulau Pari, berdasarkan bukti-bukti perubahan Pulau Pari yang terdokumentasi sejak 2015.
Didampingi WALHI, European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), dan Swiss Church Aid (HEKS/EPER), empat warga Pulau Pari itu menuntut Holcim untuk menurunkan emisi karbon 43% pada 2030, dan 69% pada 2040. Selain itu, mereka menuntut kompensasi materiil dan imateriil sebesar kurang lebih $3.000 untuk masing-masing penggugat.
Bagi Asmania, gugatan dan tuntutan kompensasi tersebut masuk akal. Sebab tak cuma mengalami kerugian ekonomi akibat banjir rob, warga turut memeras tenaga dan psikis untuk merawat lingkungan, salah satunya dengan menanam mangrove di sekeliling pulau.
Sejak beberapa tahun terakhir Asmania dan beberapa perempuan Pulau Pari bertanggung jawab membudidayakan mangrove. Para warga biasanya mengambil buah dari mangrove yang sudah dewasa untuk pembibitan.
Mereka belajar teknik menanam agar mangrove tahan terhadap gempuran gelombang. Jika dulu mangrove itu ditanam satu per satu, dan selalu gagal, kini warga menanamnya dengan sistem rumpun berjarak. Dalam satu lubang, misalnya, diisi 30 bibit mangrove. Dengan begitu, mangrove dapat bertahan di lingkungan dengan arus gelombang ekstrem. Sudah lebih dari 6.000 bibit mangrove ditanam di sekeliling pulau, kata Asmania.
“Kami juga mengajak wisatawan untuk menanam mangrove,” tambahnya.
Gugatan Perubahan Iklim
Kepala divisi kajian dan hukum lingkungan, Puspa Dewy, mengatakan bahwa industri semen adalah penyumbang emisi terbesar ketiga setelah migas dan batubara. Holcim termasuk dalam 100 besar perusahaan penyumbang emisi global yang dikenal sebagai Carbon Majors, di samping nama-nama raksasa seperti Shell, British Petroleum, Anadarko, dan sebagainya.
Sejak 1950 hingga 2021, Holcim menyumbang 0.48% dari total emisi global, berdasarkan riset Climate Accountability Institute pada 2022. Sementara itu, riset dari University of Massachusetts Amherst menunjukkan Holcim berada di ranking 47 dari 100 penyumbang emisi karbon global.
PT Holcim Indonesia mengakuisisi PT Semen Cibinong Tbk yang telah berdiri sejak tahun 1971, pada 2006. Sejak itu, perusahaan terus berekspansi. Pada 2018, perusahaan dibeli oleh Semen Indonesia dan berganti nama menjadi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (Dynamix).
Parid Ridwanuddin, Manajer kampanye pesisir WALHI Nasional, mengatakan gugatan ini adalah bentuk eksperimen dan upaya untuk menumbuhkan kesadaran, bahwa tak hanya industri migas yang membuat Bumi tak layak dihuni dalam 50 tahun ke depan, tapi juga industri semen, sehingga layak dituntut pertanggungjawabannya.
“Jadi ini proses konsolidasi yang panjang, sebelum akhirnya kami memutuskan untuk menggugat Holcim. Mungkin ini pertama kalinya produsen semen digugat soal lingkungan. Jadi ini juga eksperimen,” kata Parid.
Pada awal Oktober 2022, pihak tergugat menolak semua gugatan setelah melalui proses konsiliasi dengan penggugat di Swiss. Holcim beragumen tidak bertanggung jawab terhadap perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.
WALHI dan para warga Pulau Pari berencana melayangkan gugatan ke pengadilan tahun depan.
Apa yang terjadi dengan gugatan tersebut adalah bukti bahwa pemerintah telah gagal menangani krisis iklim, sehingga masyarakat mencari keadilan dan penyelesaian permasalahan akibat perubahan iklim lewat pengadilan, kata Agung Wardana, pakar hukum lingkungan Universitas Gadjah Mada dan Humboldt Fellow di Max Planck Institute for International Law, Heidelberg, Jerman.
Gugatan yang dilayangkan empat warga Pulau Pari tersebut tergolong inovatif, sebab ini pertama kali gugatan dilakukan melalui proses litigasi transnasional. Sehingga ini dapat menginspirasi perjuangan masyarakat di daerah lain, kata Agung.
Gugatan yang hampir sama pernah diajukan oleh seorang petani di Huaraz, Peru bernama Saúl Luciano Lliuya yang menggugat raksasa energi Jerman RWE AG pada Maret 2015. Dalam gugatan bersejarah itu, Saul menuding RWE (penyumbang 0.47% emisi global) telah menyebabkan banjir bandang di desanya akibat mencairnya es yang membuat danau glasial Palcacocha meluap. Kasus itu masih bergulir.
Berkaca dari dua gugatan bersejarah itu, riset London School of Economics Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment juga menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam gugatan terkait iklim meningkat sejak 2015. Tercatat ada 2.002 gugatan sejak pertengahan 1980 yang dilayangkan ke pengadilan, sekitar 500 gugatan di antaranya diajukan hanya dalam kurun dua tahun belakangan.
Kemenangan bukannya mustahil direngkuh. Pada Mei 2021, pengadilan negeri di Den Hague memutuskan bahwa Royal Dutch Shell harus memangkas emisi karbonnya 45% pada 2030 dalam gugatan yang dilayangkan oleh organisasi lingkungan Milieudefensie bersama beberapa organisasi lain. Putusan itu menjadi kemenangan bersejarah melawan korporasi dalam kaitannya dengan perubahan iklim.
“Yang jadi pekerjaan rumah dalam kasus Pulau Pari adalah upaya pengumpulan bukti kausalitas, bahwa ada korelasi antara kegiatan Holcim dan dampak perubahan iklim di pulau itu,” kata Agung.
* * *
Kerusakan pesisir dan ancaman tenggelam terjadi di banyak daerah di Indonesia, dari pantai barat Sumatera, pesisir Kalimantan Barat, sepanjang Pantai Utara Jawa, sampai beberapa daerah di selatan Jawa Timur. Berbagai upaya dilakukan, termasuk pembangunan tanggul raksasa, seperti yang terjadi di Jakarta dan sebagian Jawa Tengah.
Akhir tahun lalu, BRIN memprediksi 115 pulau di Nusantara terancam tenggelam. Pada 2007, riset Departemen Kelautan dan Perikanan (kini KKP) menyebut Indonesia kehilangan 24 pulau dari Sumatera Utara hingga Papua dalam kurun dua tahun akibat abrasi, pertambangan, dan bencana alam seperti tsunami.
Parid Ridwanuddin dari WALHI Nasional mengatakan angka yang diberikan BRIN hanyalah angka minimal, berdasarkan perhitungan emisi global yang belum diperbarui. Jika berkaca pada laju emisi karbon global dan aktivitas pertambangan saat ini, bukan tak mungkin akan lebih banyak pulau kecil terancam tenggelam, kata Parid.
Dua hal yang mendesak, bagi Parid, adalah hilangnya batas kedaulatan negara serta arus pengungsi iklim. Dua hal ini belum menjadi fokus pemerintah.
“Jika satu pulau terluar tenggelam, itu berarti batas negara juga ikut mundur. Sebab batas negara dihitung dari pulau terluarnya,” kata Parid.
Sementara itu pemerintah Indonesia justru berniat mengeksploitasi pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu lewat proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di bawah administrasi Joko Widodo.
Dalam program KSPN itu, pemerintah menetapkan Sepuluh Destinasi Prioritas Wisata dengan janji peningkatan perekonomian dan percepatan pembangunan infrastruktur. Pada 2019, Kepulauan Seribu, yang ditunjuk sebagai kawasan wisata bahari, ditargetkan mendapat lima investor pariwisata dan dapat menerima kunjungan minimal 1,7 juta wisatawan per tahun, lewat skema satu-resort-satu-pulau dan ekowisata swadaya masyarakat.
Bagi nelayan sekaligus pelaku usaha pariwisata kecil seperti Edi, industri pariwisata skala besar macam itu tak pernah diinginkan oleh masyarakat, apalagi jika harus merampas ruang hidup masyarakat dan mengancam lingkungan.
“Yang paling kami khawatirkan ketika air laut itu lebih tinggi dari daratan, kami mau lari ke mana?” kata Edi Muyono.
