PERINGATAN terjangan banjir bandang dari hulu Sungai Batang Kuranji masuk ke telepon genggam Ermidawati pukul 05.30 pagi. Saat itu ia masih menjadi ketua RT 1 , Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang.

“Bro, keluarkan warga, air tambah naik,” demikian isi pesan dari Eka Eri, ketua RT 3. Rumah Eka Eri terletak lebih di hulu sungai, berjarak 1 km dari rumah Ermidawati.

Ermidawati langsung merespons dengan membuat pesan ke grup WhatsApp RT 1 untuk memperingatkan warga. Namun sebelum pesan itu selesai ia ketik, suara air bah dan suara batu-batuan yang menggelinding tiba-tiba muncul dari arah sungai di belakang rumahnya. 

Ia bergegas keluar rumah dan menyaksikan Sungai Batang Kuranji yang berjarak sekitar 300 meter dari rumahnya seperti mengamuk. Air bercampur lumpur dan bebatuan meluap melebihi lebar sungai, menyapu pohon-pohon di belakang rumahnya hingga tumbang.

Banjir membawa batu-batu, pohon-pohon besar dengan akarnya, dan tiang listrik melewati depan rumahnya. 

“Saya lari menyelamatkan diri ke tempat yang tidak terjangkau air, di sana saya pasrah, kalau memang harus mati saat itu, ya di situ ajal saya,” katanya mengenang peristiwa pada Kamis pagi, 27 November 2025 itu.

Suasana pagi itu semakin mencekam saat tetangganya, Sendi Mutia bersama suami dan seorang anaknya yang masih balita terjebak di rumah mereka. Separuh rumah mereka sudah diterjang banjir bandang.

Ia segera menelepon petugas BPBD dan Tim SAR yang bertugas di posko darurat sekitar 500 meter dari rumahnya. Ia juga mengirimkan suara rekaman Sendi Mutia yang terjebak di rumahnya. 

Rekaman suara Sendi Mutia yang terjebak di rumahnya membuat Tim BPBD, Tim SAR, dan warga segera berupaya mengevakuasi mereka. Namun karena banjir terlalu deras, evakuasi baru bisa dilakukan satu jam kemudian, sekitar pukul 7 pagi.

“Keluarga itu bisa diselamatkan. Saya bersyukur mereka selamat, kalau tidak berarti saya sudah gagal menyelamatkan warga saya,” kata Ermidawati. 

Dua hari sebelum banjir bandang, warga sudah membangun posko darurat yang terletak di SMP Negeri 44, karena air sungai sudah meluap dan menghanyutkan dua rumah. Air bah datang setelah hujan lebat tanpa henti melanda kawasan itu selama sepuluh hari.

Empat rumah di RT Ermidawati hanyut dalam peristiwa itu. Hujan ternyata belum berhenti, justru makin lebat. Akibatnya, Kamis itu sekitar pukul 10 malam banjir bandang kembali menghantam. Kali ini 10 rumah dan satu musala di RT-nya hanyut. Jalan aspal, satu-satunya akses jalan di Dusun Batu Busuk juga hanyut. Banjir juga menyapu semua area persawahan dan perkebunan warga di sepanjang sungai.

Rumah Ermidawati rubuh keesokan harinya karena tergerus banjir. Kanal PLTA tinggalan zaman Belanda yang kokoh di sebelah rumahnya juga ikut hanyut.

Banjir Terbesar yang Pernah Datang

Dalam ingatan Ermidawati, itu adalah banjir paling besar yang ia saksikan seumur hidupnya, 53 tahun, tinggal di lembah Batu Busuk.

Banjir pertama datang saat ia masih Sekolah Dasar pada 1986. Saat itu satu rumah dan satu jembatan peninggalan Belanda hanyut. Banjir datang lagi pada 2012 menghanyutkan tiga rumah dan satu musala. Pada 2023 banjir besar datang lagi dan airnya masuk ke rumah-rumah warga. Banjir terakhir yang paling besar terjadi pada 27 November 2025.

Darnis, 83 tahun, ibu Ermidawati yang rumahnya tidak terkena banjir bandang mengingat, pada zaman dulu Batang Kuranji sering banjir jika musim hujan, tapi tidak pernah meluap melewati badan sungai.

“Banjirnya tidak seperti sekarang yang sangat besar dan membuat sungai jadi melebar, dulu banjir hanya air sungai yang lebih tinggi,” katanya.

Banjir yang ia alami pada masa lalu hanya terjadi sekitar lima tahun sekali.

“Itu kesempatan kami menangguk ikan sungai yang lebih banyak, karena saat banjir datang banyak ikan berenang ke pinggir seperti ikan garing dan ikan kapareh, jadi kalau air besar kesempatan bagi kami mencari ikan,” kenangnya.

Karena itu, tambahnya, dulu warga Batu Busuk tidak takut banjir, karena hanya ketinggian sungai yang bertambah.

“Kalau sekarang sangat menakutkan, datangnya seperti bergelombang dan sungai jadi melebar, semua hanyut, pohon, batu….” ujarnya.

Menurut perkiraan Ermidawati, penyebab banjir, selain curah hujan yang sangat tinggi selama sepuluh hari berturut-turut, juga karena maraknya masyarakat membuka lahan di hulu sungai untuk kebun durian.

“Dulu saat kami tinggal di sini belum banyak yang berladang, di hulu masih hutan, sekarang bukit-bukit sudah banyak ditanami durian, di lerengnya juga ditanami cabe, jadi mungkin air tidak mampu lagi terserap ke tanah seperti dulu,” kata Ermidawati.

Kini Ermidawati tinggal di rumah orang tuanya yang selamat dari terjangan banjir. Ia tinggal bersama tiga keluarga adiknya.

“Jadi di rumah orang tua saya sekarang tinggal lima KK, karena tidak mungkin kami tinggal di huntara (hunian sementara), karena hanya bedengan kecil. Para ponakan masa harus tidur bersama orang tuanya,” ujarnya. 

Saat ini, ia dan warga Batu Busuk lainnya yang kehilangan rumah sedang menunggu bantuan hunian tetap (huntap) yang belum dimulai pembangunannya. Lokasi Huntap itu di lereng bukit di Batu Busuk, sekitar satu kilometer dari rumahnya yang sudah hilang di tepi sungai.

“Lahan huntap sudah ada, baru perataan lahan, belum dibangun,” katanya.

Kehilangan Sumber Penghidupan

Banjir bandang juga membuat warga Batu Busuk yang 60 persennya adalah petani kehilangan sumber penghidupan. Sawah, kebun buah-buahan, dan kebun sayuran mereka rusak tersapu banjir.

Sarkani, 61 tahun, warga RT 4 Batu Busuk kini mengandalkan menjual kayu gelondongan sisa banjir yang ia tarik dengan tali dari sungai. Kayu-kayu itu ia jual untuk orang yang memesan untuk kayu bangunan.

“Inilah kerja saya sekarang, maelo kayu (mengambil kayu dengan tali) dari sungai, sawah tidak ada lagi, sudah berubah penuh batu, tidak bisa ditanam lagi,” ujarnya.

Semula ia punya 400 meter persegi sawah di tepi sungai. Sawah itu yang menghidupi keluarga selain usaha menanam sayuran seperti terong, cabe, dan kacang panjang untuk dijual. Kebun durian dan manggis yang jadi andalan juga lenyap. 

“Tidak bisa lagi ditanami dan diolah, sudah batu semua, sekarang beras pun harus dibeli,” katanya. 

Selama tiga bulan pertama pasca bencana, Januari hingga Maret 2026, ia menerima bantuan jaminan hidup dari Pemerintah Kota Padang. Setelah itu, tidak ada lagi bantuan, sehingga para korban bencana seperti dirinya harus mencari pekerjaan apa saja.

Menurutnya banyak warga korban bencana Batu Busuk kini bekerja menjadi kuli bangunan, kuli pengambil batu, atau mencari kayu seperti dirinya untuk bertahan hidup. Sebagian perempuan yang dulu bertani dan berladang sayur beralih menjadi pembantu rumah tangga.

“Kalau rumah yang hilang bisalah diganti pemerintah, tetapi sawah dan kebun yang hilang sudah berubah menjadi tanah berbatu, bagaimana lagi kami masyarakat Batu Busuk bisa bertahan hidup,” ujarnya.

Yusnaini, 63 tahun, warga RT 1 Batu Busuk kini hanya bertahan hidup menumpang di rumah adiknya yang selamat dari banjir bandang. Yusnaini sebelumnya mengelola PAUD di sebelah rumahnya. Saat banjir bandang rumah dan bangunan PAUD miliknya juga diterjang banjir bandang. 

Sumber kehidupannya juga ikut hilang. Di belakang rumahnya sebelum banjir bandang ada 30 batang pohon manggis lima batang durian, pohon duku, sukun dan 500 meter persegi sawah. 

“Dari manggis selama ini saya bisa hidup, satu kilo harganya Rp80 ribu, terakhir saya panen 10 kg, sudah lumayan, belum dari jengkol dan durian, sekarang tidak ada lagi,” katanya.

Lahan bekas kebunnya yang tergerus air juga sudah berbatu tidak bisa lagi ditanami.

Tidak hanya di hulu, banjir bandang akhir November 2025 juga berdampak pada nelayan Ulak Karang di muara Sungai Batang Kuranji. Akibat banjir bandang, material pasir dan kayu dari hulu hanyut ke muara sungai yang menyebabkan pendangkalan dan menutupi muara. Kayu gelondongan juga tertimbun pasir di dasar muara.

“Perahu kami sering karam saat mau masuk atau keluar dari pintu muara, baling-baling mesin perahu juga sudah banyak yang rusak terkena kayu gelondong di dasar sungai,” kata Tanto, nelayan Ulak Karang Selatan.

Ia mengatakan, nelayan juga tidak bisa lagi melaut hingga malam hari karena khawatir perahunya kandas di pintu muara dan sulit ditarik kembali. Akibatnya nelayan hanya menangkap ikan siang hari sehingga hasil tangkap nelayan juga jadi berkurang.

“Pendapatan kami jauh menurun setelah banjir bandang ini, bahkan kami tidak mampu lagi mengganti baling-baling mesin perahu yang rusak,” kata Tanto.

Ia berharap Pemerintah Kota Padang segera menormalisasi muara Sungai Batang Kuranji dengan mengeruk pasir dan kayu gelondongan di dasar sungai agar perahu nelayan bisa lewat ke muara.

“Saya sendiri masih trauma dengan banjir bandang, kalau melihat awan tebal di hulu, saya tidak berani ke laut,” kata Tanto. Saat banjir bandang tahun lalu perahunya hancur tersapu kayu gelondongan yang dibawa banjir.

Normalisasi Lambat, Tergantung Pusat

Ahli Geologi Sumatera Barat Ade Edward mengatakan Pemerintah Kota Padang harus secepatnya melakukan telusur sungai, membersihkan material kayu dan batu yang menumpuk di hulu-hulu sungai hingga di muara agar aliran lancar.

Ia mengatakan, banjir bandang di hulu Sungai Batang Kuranji terjadi karena di hulu sungainya di Bukit Barisan terjadi longsor di bukit-bukit yang sangat terjal. 

“Longsoran itu kan isinya batu semua, batuannya itu sudah batuan pelapukan tua, sehingga stabilitas lerengnya rendah, ditambah lagi dengan curah hujan yang sangat tinggi rata-rata 300 mm yang terjadi selama 10 hari berturut-turut karena dampak krisis iklim,” kata Ade Edward.

Longsoran itu juga menumbangkan pohon-pohon yang ada dan terus masuk ke sungai menjadi banjir bandang dengan material kayu, batu dan lumpur yang merusak bangunan dan jembatan di kiri-kanan sungai.

“Dulu setelah banjir bandang 2012, selama dua minggu sebanyak 200 orang kami kerahkan dari BPBD kabupaten kota untuk naik ke hulu Sungai Batang Kuranji untuk membersihkan kayu dan batu,” kata Ade Edward yang pernah menjabat sebagai Koordinator Pusdalop BPBD Sumatera Barat.

Setelah itu hulu sungai dinormalisasi, digali, diperbesar, dan dipasang bronjong untuk pengaman tebing sungai di Batu Busuk.

“Karena itu, banjir bandang baru datang lagi 11 tahun kemudian pada 2023, itu kan cukup lama, karena sungainya cepat ditangani, dalam setahun sudah ditangani mulai hulu juga di muaranya,” kata Ade Edward.

Ia melihat saat ini penanganan pasca banjir sangat lambat, bahkan belum sampai setahun, pada Agustus lalu sudah terjadi banjir bandang lagi di Kota Padang.

”Sekarang pembersihan sungai itu lambat sekali, dalam satu tahun itu harusnya pembersihan sungai, normalisasi sungai sudah selesai, karena kalau terjadi banjir bandang lagi akan sangat rawan, dampaknya akan lebih besar lagi dari banjir bandang sebelumnya,” kata Ade Edward.

Lambatnya penanganan ini lantaran pemerintah daerah menunggu pemerintah pusat, terutama dari kementerian. 

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir mengatakan Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan hal-hal yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Terkait pengadaan lahan untuk huntara dan huntap tetap sudah disiapkan pemerintah daerah.

“Sekarang tinggal bagaimana kementerian-kementerian terkait melaksanakan tugas sesuai kewenangannya masing-masing,” katanya.

Selanjutnya ia sangat mengkhawatirkan kondisi sungai, yang kewenangannya ada di pemerintah pusat.

“Ini terus kami desak kepada pemerintah pusat karena kewenangannya memang berada di sana. Sungai sekarang sudah sangat dangkal. Akibatnya, ketika hujan turun sedikit saja, ada risiko banjir kembali melanda masyarakat,” katanya.

Ia juga mengakui bahwa persoalan sungai belum ditangani secara optimal. “Sampai hari ini, persoalan sungai itu masih menjadi kekhawatiran dan kecemasan kami karena belum ditangani secara optimal. Kami sudah berkali-kali menyampaikan persoalan ini melalui rapat koordinasi dan berbagai pertemuan.”

Menurutnya semua bergantung pada pemerintah pusat karena urusan sungai merupakan kewenangan balai, sementara aset-aset yang berada di sepanjang sungai, termasuk beberapa jembatan merupakan aset pemerintah pusat.

Masalah ini menjadi rumit karena menurut Maigus masalah teknis ini harus dikerjakan secara berurutan, dari normalisasi sungai ke perbaikan jembatan. 

“Coba kayak sekarang petani sudah tidak bisa mengolah lahannya, kenapa? Karena irigasi belum dilakukan perbaikan, karena mereka bergantung dengan air irigasi, sawah irigasi, ini satu contoh saja, jadi itu kendala yang terjadi di lapangan,” katanya.

Uang di Pusat, Pemda Tak Berdaya, Warga Bisa Apa?

Selain masalah kewenangan pusat, anggaran juga jadi masalah yang juga bergantung pada pemerintah pusat. Maigus mengklaim pemda juga sudah menyelesaikan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, namun lagi-lagi urusan uang adalah urusan pemerintah pusat. 

“Untuk Kota Padang ini [butuh] lebih kurang Rp3,7 atau Rp3,8 triliun. Itu [biaya] untuk semuanya. Mulai dari perbaikan sungainya, pembangunan jembatannya, kemudian jalan yang rusak, termasuk gedung-gedung sekolah dan perkantorannya.”

Untuk menanggung semua anggaran itu pemerintah daerah tidak berdaya. “Dengan kondisi keuangan daerah sekarang, kita tidak kuat, kita tidak berdaya. Justru itu kita sangat berharap bagaimana pusat untuk segera membangun.”

Menurut Maigus kerja pemerintah lebih lambat dibandingkan penanganan banjir tahun 2012 karena hari ini tidak ada yang mau ambil risiko karena berkaitan dengan administrasi birokrasi penganggaran atau pelaksanaan APBN. “Karena nanti ada pertanggungjawaban dan mekanismenya.”

Maigus mengaku sudah mendesak pemerintah pusat, namun jawabannya hanya sedang diusahakan. 

“Minimal dana operasional di balai sudah, kalau dilakukan pengerukan ada sedikit lega hati masyarakat. Karena masyarakat tidak tahu ini kewenangan siapa, tapi yang diminta masyarakat itu dilakukan pembenahan. Sehingga kalau hujan tidak lagi banjir karena sungainya hari ini sudah sangat dangkal, di pantai sudah dibersihkan tapi juga ada problem kayu-kayu gelondongan di dasar dan itu mengganggu nelayan dalam berusaha menangkap ikan,” katanya.

Keterbatasan anggaran pemda ini berdampak juga pada proses pembangunan huntap. Pemerintah daerah sudah menyelesaikan bagiannya dalam pengadaan lahan untuk relokasi korban banjir.

Namun untuk pembangunan huntap, tidak banyak yang bisa dilakukan selain menunggu pemerintah pusat. 

“Tapi untuk pengadaan tanah, Pemerintah Kota Padang siap. Kami menyiapkan dan membeli lahan untuk relokasi, baik di Koto Tangah, Kuranji maupun Pauh,” katanya. “Untuk pembangunan huntapnya, itu nanti melalui pemerintah pusat. Pemerintah daerah mengirimkan data masyarakat yang membutuhkan.”

Kelambanan kerja pemerintah dan saling lempar tanggung jawab ini seolah menggantung nasib para warga yang menjadi korban. Dengan kondisi sumber penghidupan yang lenyap diterjang banjir, tidak banyak hal yang bisa dilakukan warga selain menunggu. 

Sore awal Oktober, Yusnaini bersama beberapa perempuan RT 1 Batu Busuk sedang mengelola ladang sayuran di satu-satunya lahan yang masih bisa dikelola di pinggir sungai yang telah melebar.

Dua kelompok perempuan Batu Busuk itu didampingi Yayasan Bina Kelola Lestari yang memfasilitasi para perempuan itu untuk berkebun menanam sayuran untuk kebutuhan hidup.

“Hanya ini yang kami bisa kerjakan, bertani, rencana akan menanam jagung, sayuran pakcoy, dan cabe, kalau belum bisa dijual ya bisa untuk kebutuhan kami sehari-hari,” kata Yusnaini.

Ketua RT 1 Batu Busuk Iswanto mengatakan saat ini warga telah sampai ke tahap jenuh menunggu realisasi bantuan dari pemerintah.

Selama sembilan bulan setelah bencana menurutnya terlalu banyak sosialisasi yang harus diikuti masyarakat.

“Kami mendengar Wali Kota mengatakan akan ada bantuan Rp1,5 triliun untuk warga Batu Busuk, untuk infrastruktur maupun ekonomi, tetapi kami tidak tahu pembangunan ekonomi seperti apa yang dilakukan pemerintah nanti,” kata Iswanto.

Ia mengatakan perekonomian masyarakat sedang jatuh, karena sebagian besar sudah kehilangan lahan.

“Tabungan warga Batu Busuk di sini selama ini ada di kebun, berupa manggis, jengkol, durian, kulit manis, sayuran, padi, itu sudah hilang terkena banjir bandang, ekonomi masyarakat saat ini sedang down,” kata Iswanto.