Pandemi Covid-19 semakin tidak terkendali akhir-akhir ini. Masyarakat miskin kota menghadapi situasi yang lebih buruk dibanding awal pandemi. Sebagian besar dari mereka kehilangan nafkah dan sebagian lagi kehilangan nyawa setelah tidak kebagian akses fasilitas kesehatan, obat-obatan, atau oksigen. Sementara itu bantuan sosial selama pembatasan belum tiba.
Seorang sopir bajaj tiba-tiba ambruk tak sadarkan diri ketika memarkir bajajnya. Warga menemukan sopir bajaj sudah dalam keadaan tak bernyawa. Beberapa hari sebelumnya, si sopir sempat mengeluh sekujur tubuhnya panas dingin. Seorang ibu sedang mencuci baju di rumahnya ketika ia juga tiba-tiba jatuh lalu meninggal dunia. Ibu tidak pernah mengeluh sakit apa-apa sebelumnya.
Eny Rochayati selaku Koordinator Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) menceritakan kasus kematian itu sembari sibuk mencarikan oksigen untuk warga lainnya yang sedang sesak napas. Sejak Juni 2021, Eny menemukan bahwa kasus kematian di 18 kampung kota di DKI Jakarta yang didampingi oleh JRMK meningkat drastis. Menurutnya, banyak sekali kabar warga yang meninggal secara mendadak. “Setiap harinya, saya dapat kabar kematian tiga sampai empat orang,” katanya.
Eny masih kesulitan memproses kabar kematian yang datang bertubi-tubi itu. Meski pandemi Covid-19 telah berlangsung selama lebih dari setahun, ia tak menyangka kasusnya tiba-tiba melonjak—ketika masyarakat kampung kota sudah mulai bekerja dan beraktivitas seperti biasa lagi.
“Kemarin kan sempat mereda. Nggak ada kabar apa-apa [tentang Covid-19]. Tiba-tiba sekarang meledak lagi,” ujar Eny. “Kabar duka datang dari setiap kampung dampingan, termasuk di wilayah saya sendiri, termasuk menimpa kawan-kawan saya sendiri.”
Kawannya yang tinggal di Penjaringan mengalami sesak napas selama beberapa hari terakhir. Ia punya riwayat ISPA. Beberapa hari sebelumnya warga Penjaringan ini sempat melayat kawannya sesama pengurus JRMK yang meninggal dunia setelah selama 10 hari mengeluhkan sakit kepala, sakit lambung, dan sesak napas.
Pengurus JRMK ini meninggal dunia di perjalanan pulang dari rumah sakit. Ia membutuhkan oksigen, tetapi rumah sakit hanya meletakkannya di sebuah tenda tanpa penanganan apa-apa. Keluarganya memutuskan untuk membawanya pulang, tetapi nyawanya tidak tertolong di perjalanan.
Pagi (8/7), kawan JRMK ini menelepon Eny dan mengatakan bahwa dirinya sudah tidak kuat lagi. “Sesak sekali napasnya,” katanya kepada Eny. Mendengar kabar itu, Eny mengontak kawan-kawannya untuk meminta informasi kesediaan oksigen. Sang kawan ini sebelumnya sudah mengunjungi sejumlah puskesmas dan rumah sakit untuk meminta pasokan oksigen, mulai dari Puskesmas Kecamatan Penjaringan, Rumah Sakit Husada, hingga Rumah Sakit Duta Indah. Namun, hasilnya nihil.
Pada siang hari, sekitar pukul 11.00 WIB, Eny akhirnya berhasil mendapatkan pinjaman satu tabung oksigen dari upaya Patungan Rakyat, yang diinisiasi aktivis kemanusiaan Sandyawan Sumardi. Itu pun baru bisa diantar sore, setelah Patungan Rakyat selesai antre isi ulang oksigen di Pancoran. “Awalnya, oksigennya buat warga lain di Rawa Barat yang juga mengeluh sesak napas dan tidak berhasil mendapatkan oksigen di mana-mana. Tapi, kondisi yang di Penjaringan lebih memprihatinkan,” tutur Eny.
Hal serupa juga dialami oleh Bahrun, Ketua RW Kampung Muka, Ancol, Jakarta Utara. Sejak Juni 2021 hingga Rabu (7/7), terdapat 43 warganya yang sudah divonis Covid-19. Sebanyak 15 orang di antaranya meninggal dunia.
Serupa dengan kesaksian Eny, Bahrun juga tak menyangka kasus Covid-19 di daerahnya akan meningkat drastis dalam waktu singkat. Kampung Muka terkenal sebagai kampung yang menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, hingga kampung ini digadang sebagai wilayah yang paling berhasil menekan angka penularan Covid-19 se-Kelurahan Ancol.
Setiap malam, Bahrun yang juga merupakan Ketua Gugus Tugas Covid-19 di kampungnya melakukan patroli untuk mengingatkan para warga atas protokol kesehatan: warga dilarang untuk bergerombol, siapapun yang tidak memakai masker ditegur.
Meskipun begitu, varian Delta virus SARS-CoV-2 yang membuat penularan terjadi lebih cepat membuat kasus jadi tidak terbendung. Bahrun melihat situasi saat ini lebih mencekam dibandingkan dengan ketika masa awal pandemi. Virus menjangkit siapa saja tanpa kenal usia, bahkan anak-anak yang masih berusia 10 tahun, 4 tahun, hingga 2 tahun.
Seorang anak berusia 10 tahun dengan riwayat sakit paru divonis Covid-19. Ia mengalami sesak napas, tetapi tidak ada rumah sakit yang mau menerimanya. Bahrun menceritakan orang tuanya sudah berkeliling ke lima fasilitas kesehatan: Puskesmas Kecamatan Pademangan, RSUD Pademangan, RSUD Taman Sari, RSUD Koja, hingga sebuah klinik di Mangga Dua.
“Nggak kebagian,” ujar Bahrun. “Akhirnya dia dibawa ke rumah bersalin di tengah permukiman yang dikelola oleh seorang bidan. Di sana ada penguapan [fisioterapi], dan anaknya diuap selama satu jam. Tertolong, lah.”
Mustahil Isolasi Mandiri
Dengan situasi fasilitas kesehatan yang sudah penuh, kebanyakan warga di kampung yang terkena Covid-19 mesti melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tugas Bahrun sebagai bagian dari tim Gugus Tugas Covid-19 di tingkat RW memantau kondisi warganya yang sedang melakukan isolasi mandiri secara rutin, sembari juga melakukan pelacakan kasus.
Ia menjelaskan bahwa timnya akan mencatat tanggal setiap warga dinyatakan positif berdasarkan hasil tes PCR. Ketika mereka sudah menjalankan isolasi mandiri selama 10 hari, Bahrun akan meminta mereka untuk melakukan tes PCR lagi. Jika hasilnya negatif, surat keterangan hasil tes tersebut akan dikirimkan ke puskesmas setempat untuk kebutuhan pendataan.
Hanya saja, warga Kampung Muka hampir mustahil dapat melakukan isolasi mandiri secara optimal. Kampung Muka termasuk wilayah padat penduduk dengan perkiraan jumlah warga mencapai 10.000 jiwa. Rumah-rumah berjejer berdempetan dengan luas yang terbatas: satu hunian dengan luas 4×4 meter persegi sampai 4×6 meter persegi dihuni oleh setidaknya empat orang anggota keluarga. “Itu paling sedikit, artinya kalau mereka hanya punya dua anak. Ada juga yang punya 3-4 anak,” ujar Bahrun.
Bahrun mengatakan, saking padatnya populasi dan hunian di wilayahnya, ada lelucon bahwa, “Buat napas aja rebutan.”
Situasi ini membuat klaster keluarga banyak terbentuk di Kampung Muka. Bahrun menceritakan terdapat kasus keluarga yang terdiri dari 8 orang yang semuanya terpapar Covid-19.
“Macam-macam kasusnya. Ada yang hanya satu atau dua anggota keluarga yang terpapar, ada yang tiga dari empat anggota keluarga, ada yang semuanya terpapar.”
Untuk itu, setidaknya satu hal yang bisa ditekankan Bahrun dan tim Gugus Tugas Covid-19 saat mengawasi proses isolasi mandiri: memastikan seluruh anggota keluarga memakai masker. Selain itu, memastikan agar anggota keluarga yang positif tidak berkontak fisik dengan yang negatif, termasuk juga tidak makan dan minum berbarengan.
Bahrun dan timnya juga secara rutin menanyakan kondisi mereka, mengingatkan untuk menjaga pola hidup, mengonsumsi vitamin dan obat-obatan, berjemur pada pagi hari, dan membatasi aktivitas. Setiap rumah warga yang sedang menjalani isolasi mandiri beserta lingkungan di sekitarnya juga rutin disiram dengan cairan desinfektan.
“Jujur, memantau yang sedang isolasi mandiri ini justru yang paling berat,” kata Bahrun.
Beberapa hari sebelumnya, timnya sempat kecolongan karena mereka menemukan seorang tunawisma meninggal dunia di gubuknya di Kampung Muka. Ia sempat tergeletak tidak sadarkan diri di sebuah trotoar sekitar Mangga Dua, kemudian warga yang mengenalinya membopongnya pulang ke gubuknya. Selama perjalanan, ia mengalami sesak napas. Warga berinisiatif untuk mengonsultasikan kondisinya ke dokter, dan dokter menganjurkan si tunawisma untuk beristirahat. “Pas tengah malam kami tinggal, sekitar pukul 12 atau 1, ia meninggal.”
“Kami khawatir hal-hal seperti itu terjadi lagi, makanya kami awasi,” jelasnya.
Bocah 10 tahun dengan riwayat sakit paru divonis Covid-19 mengalami sesak napas, tetapi tidak mendapat layanan kesehatan. Orang tuanya sudah berkeliling ke Puskesmas Pademangan, RSUD Pademangan, RSUD Taman Sari, RSUD Koja, hingga sebuah klinik di Mangga Dua.Click To TweetKetimpangan Ekonomi, Ketimpangan Informasi
Tak bisa dipastikan apakah seluruh kematian yang terjadi di 18 kampung dampingan JRMK, termasuk Kampung Muka, disebabkan Covid-19. Banyak warga yang meninggal tanpa sempat melakukan tes PCR. Warno, koordinator pedagang kaki lima (PKL) di JRMK yang tinggal di Ancol Barat, menceritakan temannya sesama koordinator PKL yang meninggal dunia di rumah setelah 10 hari mengeluh sakit kepala dan perut.
“Dia memang ada penyakit bawaan, paru-paru. Saya tanya kabarnya, katanya sakit. Saya minta untuk periksa ke dokter, tetapi katanya ia tidak sanggup berdiri. Anak-anaknya pada bekerja, tidak bisa mengantar. Nggak lama kemudian, 4-5 hari, saya dengar kabar ia meninggal di rumah,” ujar Warno.
Kondisi ekonomi menjadi faktor utama warga enggan untuk melakukan tes PCR. Biaya tes yang berkisar antara Rp600.000 – Rp1,5 juta membuat cekak kantong warga. “Buat makan saja susah,” ujar Eny. “Banyak warga yang merasa lebih baik menahan sakit dibandingkan mengeluarkan biaya.”
Di tengah kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, opsi untuk melakukan tes PCR menjadi semakin tak terbayangkan. Ia mengambil contoh kasus keluarganya sendiri yang kehilangan sumber penghasilan.
“Suami saya kerja di pelabuhan. Dengan adanya PPKM, nggak bisa kerja. Untungnya masih ada anak saya yang kerja di kelurahan, itu pun nggak terpenuhi. Saya perlu mencukupkan uang Rp1,5 juta untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama satu bulan.”
Menurut Eny, puskesmas juga tidak menanggung biaya tes PCR warga. “Nggak ditanggung. Kecuali kalau hasilnya positif. Jadi, kalau negatif, tetap bayar,” paparnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh Bahrun. Mayoritas warga di Kampung Muka bekerja di sektor informal: menjadi karyawan di Mangga Dua hingga pedagang kaki lima di seputaran Ancol dan Fatahillah. Selama PPKM Darurat, mereka tidak memiliki sumber penghasilan.
Bahrun menceritakan pengalaman warga yang mengeluhkan hasil PCR yang masih positif meski telah melakukan isolasi mandiri lebih dari 10 hari. Biaya tes ini juga tidak ditanggung pihak puskesmas. “Dia mengeluh, ‘Saya sudah dua kali bayar [tes PCR]. Sudah lebih dari Rp1 juta, tapi masih begini terus. Saya mesti bagaimana?’” tutur Bahrun. “Maunya memang gratis. Tapi kenyataannya nggak begitu.”
Reporter Project Multatuli mencoba menghubungi Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti, untuk meminta keterangan terkait biaya tes PCR yang tidak gratis di puskesmas. Tetapi, tidak ada respons. Begitu pula dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Lies Dwi Oktavia, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan DKI Jakarta Wening dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. Hingga berita ini diterbitkan belum ada konfirmasi dari mereka.
Faktor lain yang membuat warga enggan untuk melakukan tes PCR adalah mereka khawatir hasil yang positif akan membuat mereka tidak bisa bertemu keluarga. “Kalau dinyatakan positif, lalu karantina, ya sudah itu menjadi hari terakhir kami bertemu dengan keluarga jika kondisi kami memburuk dan meninggal dunia. Keluarga nggak bisa melihat proses pemakaman, apalagi memandikan jenazah,” jelas Eny. “Itulah kenapa banyak warga yang sadar dirinya memiliki gejala yang terindikasi Covid-19, tetapi tidak melapor.”
Gugun Muhammad selaku Koordinator Advokasi Urban Poor Consortium (UPC) mengatakan bahwa ada ketimpangan akses informasi yang membuat pemahaman warga di kampung kota tentang Covid-19 tidak merata. Warga ketakutan dengan kabar kematian yang terus datang, tetapi tidak tahu harus bagaimana. “Pemerintah gagal memberikan pemahaman kepada warga bahwa Covid-19 berbahaya,” tutur Gugun.
Ia mencontohkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang pernah memberikan pernyataan bahwa “Rumah Sakit jangan Meng-Covid-kan Pasien”. “Pernyataan itu muncul di berita dan memperkuat dugaan masyarakat bahwa orang ketika masuk rumah sakit akan di-Covid-kan,” jelasnya. “Tanggung jawab untuk memberikan informasi ada di pemerintah.”
Mayoritas warga di Kampung Muka bekerja di sektor informal: menjadi karyawan di Mangga Dua hingga pedagang kaki lima di seputaran Ancol dan Fatahillah. Selama PPKM Darurat, mereka tidak memiliki sumber penghasilan.Click To TweetPPKM Darurat Diskriminatif
Warga kampung kota kini terjepit di antara pilihan kehilangan nafkah atau kehilangan nyawa. Bahrun khawatir banyaknya warga yang kehilangan pekerjaan membuat angka kriminalitas di wilayahnya meninggi. “Dampak sosialnya justru lebih fatal lagi,” katanya. “Saya akhirnya jadi maklum. Nggak pernah melarang warga yang masih keluar untuk mengamen atau menjadi manusia silver. Itu usaha mereka untuk bertahan hidup.”
Warno mengeluhkan tidak adanya informasi dari pemerintah yang menjelaskan cara menangani pasien Covid-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri. “Kami nggak ngerti ini penyakit apa. Obat-obatan juga susah didapat,” katanya. “Maksud saya, kalau ada informasi, jika nanti ada teman atau rekan saya yang terpapar Covid-19 lagi, saya jadi tahu harus menghubungi siapa, membawanya ke mana, obatnya apa, dan merawatnya bagaimana.”
Eny juga mengeluhkan pemberlakuan PPKM Darurat yang tidak disertai dengan pemenuhan hak-hak dasar warga. “Waktu PSBB tahun lalu masih terbantu dengan sembako, meskipun itu juga nggak menyelesaikan masalah: bagaimana dengan uang sewa kontrakan? Bagaimana memenuhi kebutuhan bayi dan balita? Bagaimana dengan warga dari daerah yang namanya tidak terdaftar bansos?” ujar Eny. “Tapi, setidaknya, ada. Sekarang sama sekali nggak ada.”
Lantas, bagaimana siasat warga kampung kota saat ini untuk bertahan hidup?
“Ya, nggak tahu,” jawab Eny. “Solusi terakhirnya? Ngutang.”
Eny mencontohkan anggota JRMK yang sedang sakit di Penjaringan. “Beliau adalah pencari nafkah utama. Suaminya menganggur. Ia punya dua anak yang masih balita, dan cucu yang masih bayi. Ketika dia sakit seperti saat ini, ekonomi keluarga jadi pincang,” jelasnya.
Gugun Muhammad menyatakan PPKM Darurat yang saat ini sedang ditetapkan bersifat diskriminatif terhadap orang miskin. Kebijakan ini membuat warga kehilangan sumber penghasilan. “Orang dengan gaji bulanan tidak masalah. Sementara, di kampung-kampung, orang mendapatkan uang dengan bertemu langsung, berjualan. Belum lagi kuli harian lepas, misalnya, yang kalau tidak bekerja tidak dapat uang.”
Mestinya, pemerintah memberlakukan lockdown atau karantina, sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang membuat pemerintah wajib memenuhi hak kesehatan dasar warga, kebutuhan pangan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya selama karantina.
Ia mengambil kesimpulan bahwa situasi pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini menjadi yang terparah menimpa warga kampung kota sepanjang masa pandemi. “Terparah. Lebih parah dari tahun lalu,” katanya.
Ekonom Faisal Basri menyatakan pandemi Covid-19 berpotensi semakin memiskinkan masyarakat kelas menengah ke bawah di Indonesia. “Ada kekhawatiran bahwa pandemi ini akan membuat recovery huruf K. Kelas menengah atas, orang-orang yang memapan dan punya sumber daya yang memadai, recovery-nya akan cepat. Sementara, saudara-saudara kita yang di bawah, yang kira-kira pengeluaran per orang per harinya Rp25 ribu, jadi miskin, atau mendekati garis kemiskinan,” jelas Faisal pada Project Multatuli.
“Kira-kira ada 134 juta orang, atau 52,8% dari jumlah penduduk. Mereka tidak masuk kategori miskin, tapi hidup mereka tidak berkecukupan. Proses pemulihan mereka akan butuh waktu lama.”
Tulisan ini adalah bagian dari serial reportase #KamiSesakNapas dan #DiabaikanNegara yang didukung oleh yayasan Kurawal.
Anda bisa berpartisipasi mendukung insiatif Patungan Rakyat untuk warga kampung kota Jakarta melalui kitabisa.com.
