Arus pembangunan modern di Indonesia telah membentuk persepsi bahwa ekonomi harus terus bertumbuh, dan hal-hal yang tidak mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk pelestarian alam dan adat, patut ditinggalkan atau di-modern-kan. Wabah Covid-19, akan tetapi, memperlihatkan banyak hal bisa dipelajari dari kearifan adat dan alam.
“Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik di negara kita Indonesia, dan juga pengalaman-pengalaman dari negara lain. Dan, pemerintah telah memutuskan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah, yaitu komunitas.”
Dua kalimat itu ucapkan Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers, Rabu, 23 Juni 2021 di Istana Bogor. Dua kalimat itu menyampaikan dua hal penting yang selama ini menjadi ciri dari kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah berkait wabah Covid-19 sejak awal 2020.
Hikayat Manusia Modern: Banyolan Covid-19, Sikap Plin Plan, dan Tutup Mata Telinga
Pertama adalah sejumlah pertimbangan untuk mengambil kebijakan PPKM Mikro, yakni kondisi ekonomi, sosial, politik, dan pengalaman negara lain. Empat pertimbangan tidak memuat pertimbangan kesehatan dan keselamatan masyarakat.
Harus diakui, sejak awal prioritas pemerintah dalam penanganan Covid-19 adalah menjaga geliat ekonomi. Ini terlihat pada awal Covid-19 merebak di Tiongkok dan menunjukkan tanda-tanda menyebar ke luar perbatasan, istana kepresidenan justru mengambil kebijakan untuk menggenjot pariwisata. Pemerintah menggelontorkan miliaran rupiah untuk mengongkosi influencer media sosial agar mempromosikan wisata.
Ketika kasus pertama terdeteksi di Indonesia, pemerintah masih juga tidak sigap merespons. Alih-alih bertindak, pemerintah justru menjadikan Covid-19 bahan banyolan. Seperti menteri kesehatan saat itu, Terawan menyebut Covid-19 tidak lebih berbahaya dari flu, atau Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut angka kematian lalu lintas lebih besar dari Covid-19.
Prioritas pemerintah lainnya hajatan pilkada serentak pada Desember 2020. Dalam pilkada tersebut dua kerabat Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka (anak sulungnya) dan Boby Nasution (menantunya) terpilih menjadi wali kota Solo dan wali kota Medan. Pada hari Pilkada digelar, Indonesia mencetak rekor angka kematian dalam satu hari tertinggi (saat itu) akibat Covid-19 yakni mencapai 171 orang.
Kedua, akar masalah. Tanpa tedeng aling-aling Jokowi menuding komunitas sebagai akar masalah pandemi Covid-19 yang tidak kunjung berakhir di Indonesia. Pernyataan Jokowi tidak sepenuhnya keliru; banyak orang sudah mengabaikan protokol kesehatan Covid-19. Padahal pengabaian atas protokol itu juga akibat dari kebijakan plin-plan pemerintah.
Salah satunya ketika pemerintah memberlakukan PPKM, namun membuka jalur penerbangan internasional. Varian B.1617.2 Covid-19 masuk dari luar negeri ke Indonesia berkat ‘karpet merah’ pemerintah: penerbangan dan pelayaran internasional tetap dibuka. Varian yang kelak disebut Delta ini, menurut badan kesehatan internasional WHO, lebih cepat menular ke manusia lain ketimbang varian-varian sebelumnya.
Pada hari Jokowi menyebutkan dua kalimat itu, angka kasus baru Covid-19 di Indonesia sedang ganas-ganasnya. Dalam sepekan terakhir rata-rata angka Covid-19 baru mencapai 12.915 kasus– rata-rata tertinggi yang pernah dicapai Indonesia. Sebelumnya, rata-rata kasus Covid-19 dalam satu pekan tertinggi terjadi pada 1 Februari dengan 12.865 kasus.
Total kasus pun sudah mencapai 2 juta infeksi, dengan kematian sebanyak 55 ribu orang hari itu. Pada tanggal 25 Juni, sudah mencapai 56 ribu. Rumah sakit di beberapa daerah penuh, pasien memenuhi semua ruangan termasuk teras-teras. Pemerintah seperti menutup mata atas kondisi rumah sakit, dan memilih fokus pada angka kesembuhan yang mencapai 1,8 juta orang.
“Angka kesembuhan kita juga sudah mencapai di atas 90 persen, 90,5 persen jauh di atas rata-rata dunia, jauh juga di atas rata-rata Asia. Ini juga harus dijaga,” katanya dalam sambutan Pembukaan Pameran Otomotif Indonesia Internasional Motor Show Hybrid 2021 secara virtual, Kamis 15 April 2021. Padahal, menurut Dicky Budiman, Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia angka kesembuhan bukan indikator keberhasilan penanganan Covid-19.
Hikayat Masyarakat Adat: Gerak Cepat, Tutup Desa, Ketahanan Pangan
Sebagaimana Jokowi membanggakan angka kesembuhan, Jaro Saija, kepala desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, juga bangga karena sampai hari ini tidak ada satupun warganya yang jadi korban virus ini.
“Alhamdulilah di Desa Kanekes nol persen Covid-19,” kata Jaro Saija pada bulan April 2021.
Masyarakat Kanekes yang dimaksud Jaro Saija ini meliputi baik Baduy Dalam maupun Baduy Luar. Seperti Jokowi, Saija, yang juga salah satu tokoh masyarakat Baduy Luar ini, juga bangga karena, selain tidak adanya kasus Covid-19 di Baduy, juga masyarakatnya menunjukkan ketahanan sosial selama menghadapi pandemi.
Baduy terbebas dari kasus Covid-19 ini karena warganya sudah bersiaga sejak wabah ini terdeteksi di Indonesia. Mereka merespons cepat dengan mengisolasi kampung, membuat parit-parit pembatas, lantas membatasi akses masuk orang luar.
Konsekuensi dari keputusan itu, pariwisata di Baduy terpaksa ditutup. Itu berdampak pada ekonomi warga Baduy Luar yang sebagian ditopang dengan pendapatan dari sektor pariwisata. Keputusan ini justru bertolak belakang dengan pemerintah yang sampai saat ini masih mengedepankan pertimbangan ekonomi.
Namun demikian, berkurangnya pendapatan dari sektor wisata ini tidak lantas membuat mereka terpuruk, bahkan menjadi momentum untuk kembali ke pola hidup bertani, yang selama bergenerasi mereka jalani. “Orang Baduy itu menggerakan kerja dengan bertani. Itu pendapatannya di situ. Utamakan bertani,” kata Jaro Saija.
Ketika masa paceklik ataupun pandemi seperti sekarang ini, mereka tetap bisa hidup dengan kecukupan bahan pangan. Tiap keluarga memiliki cadangan gabah, yang mereka simpan di leuit atau lumbung.
Respons cepat juga ditunjukkan masyarakat adat Orang Rimba rombong Tumenggung Grip di Bukit Suban, Air Hitam, Sarolangun, Jambi. Begitu mendengar kabar Covid-19 sudah sampai di area perkampungan Bukit Suban, Prabung, seorang hakim (dukun obat) Orang Rimba rombong Tumenggung Grip, langsung masuk ke hutan untuk menjalani ritual dan memohon petunjuk dari dewa.
Ia mendapat bisikan agar Orang Rimba melakukan besesandingon dengan masuk ke dalam hutan. “Suara itu bilang, suruh menghindar,” kata Prabung saat ditemui di dalam hutan Bukit Duabelas, 7 Mei 2021.
Besesandingon merupakan tradisi yang telah dijalani turun-temurun oleh Orang Rimba dalam menghadapi wabah penyakit menular. Tradisi ini menyerupai praktik menjaga jarak dalam penanganan pandemi Covid-19 yang dipraktikan banyak negara.
Mereka yang menjalani besesandingon harus masuk ke hutan dengan tujuan menghindari interaksi dengan orang luar, termasuk juga melarang orang asing berkunjung. Jika ada anggota komunitas yang sakit demam disertai batuk, maka akan diasingkan atau disebut cenenggo, dengan dibuatkan tempat tinggal secara terpisah. Anggota keluarga yang sakit tetap dirawat namun dengan jarak aman 10-15 meter atau disebut sebagai besesulangon.
Prabung kemudian menyebarkan pesan untuk besesandingon ke komunitasnya. Tanpa banyak cakap, Orang Rimba yang ada di perkampungan langsung masuk ke dalam hutan. Mereka kembali mendirikan rumah-rumah dari kayu beratap terpal di dalam hutan.
Respons cepat ini terbukti efektif membuat mereka terbebas dari Covid-19. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun, sampai tanggal 6 Mei 2021, terdapat 221 kasus Covid-19. Namun dari jumlah tersebut, tak ada satupun Orang Rimba yang terpapar virus mematikan tersebut.
Lari dari Pandemi, Berhadapan dengan Deforestasi
Namun, bagi sebagian Orang Rimba yang sebelumnya telah tinggal di perkampungan, kembali ke hutan untuk menyelamatkan diri dari ancaman pandemi bukanlah hal yang mudah karena hilangnya hutan telah menggerus ketahanan pangan Orang Rimba. Misalnya, Prabung dan Nelitis Orang Rimba dari rombong Tumenggung Grip yang sejak 2015 menempati rumah yang dibangun dinas sosial di Bukit Suban, Sarolangun.
Prabung mengaku kesulitan mencari makanan di hutan. “Kadang tiga hari baru bisa makan,” kata dia.
Nelitis, bapak dengan lima anak juga kembali masuk ke hutan di Bukit Dua Belas sejak sebulan terakhir. Sebagai bagian dari Orang Rimba, ia harus patuh pada adat. Ia tak boleh keluar masuk hutan selama masa besesandingon. Namun, Nelitis harus masuk jauh ke dalam hutan untuk mencari benor (ubi besar) dan umbi gadung, yang semakin sulit didapatkan.
Bila pun mendapatkan benor atau gadung, butuh waktu seminggu buat mengolahnya, hasilnya pun paling cuma sekitar 2 kilogram saja.
“Kadang dapat gadung 2 kg, (seandainya) anak 10 mana cukup,” kata Nelitis saat ditemui di hutan Bukit Duabelas, 7 Mei 2021.
Sejak satu dekade terakhir, semakin banyak Orang Rimba dipaksa keluar dari hutan. Rimba yang dulu menjadi ruang hidup semakin gundul dan diubah menjadi perkebunan sawit. Mereka yang sebelumnya hidup dari berburu dan meramu di hutan, dipaksa hidup menetap di rumah-rumah yang disediakan Kementerian Sosial.
Program modernisasi Orang Rimba lewat program perumahan sosial ini dilakukan sejak 1995. Cara hidup Orang Rimba di dalam hutan dengan rumah kayu dianggap “terbelakang” dan tidak sesuai dengan manusia di kota dan desa pada umumnya. Mereka kemudian didorong untuk tinggal di rumah beton. Kenyataannya, proyek ini justru mempersulit kehidupan Orang Rimba, khususnya pada masa pandemi Covid-19.
“Walau orang mencemeeh (meremehkan) tidak berhasil, program Kementerian Sosial sampai kapan pun akan tetap berjalan. Karena itu amanat undang-undang, memanusiakan manusia,” kaya Usup Suryana, Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil, Dinas Sosial Provinsi Jambi.
Alhasil, Orang Rimba yang dimodernisasi harus hidup dengan mengandalkan bantuan beras. Namun demikian, selama pandemi, bantuan sosial berupa beras dari pemerintah juga sulit diakses. Orang Rimba rombong Tumenggung Aprizal di Singosari mengaku sudah empat bulan ini tidak mendapatkan bantuan beras seperti biasanya.
Usup mengatakan ditemukan data ganda Bantuan Sosial Pangan (BSP) untuk Orang Rimba tahun 2021. Alih-alih sigap memperbaiki data, Usup justru menyalahkan Orang Rimba yang hidup nomaden sebagai penyebab kesalahan data.
“Jadi pindah di sana, didata, pindah sini didata, jadi double… Makanya kita tidak berani mengeluarkan,” kata Usup.
Menolak ‘Dimiskinkan’ dengan Bantuan
Balsasar O.I Benu marah betul dengan cara pandang pemerintah terhadap masyarakat adat. Menurutnya penggunaan tolak ukur manusia modern dan standar hidup orang-orang urban untuk melihat masyarakat adat jelas tidak tepat.
Sebagai kepala Desa Boti, ia berkali-kali memprotes cara pemerintah mengukur kemiskinan dengan kacamata perkotaan untuk melihat masyarakat adat, terutama di kalangan orang-orang Boti di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, masyarakat Boti sudah hidup berkecukupan dan jauh dari kemiskinan.
“Secara ekonomis, desa Boti tidak perlu dibantu. Apalagi dalam masalah pandemi. Masyarakat desa Boti secara alami telah memenuhi kebutuhan sendiri,” tegasnya. “Tidak perlu dibantu, negara tidak perlu pusing dengan desa Boti!”
Sikap keras dari Balsasar ini rasional. Selama ini suku Boti sudah bisa memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Mereka memproduksi bahan pangan sendiri, tanpa bantuan pemerintah. Sikap ini selaras dengan prinsip hidup orang Boti. Mereka merasa malu bila menerima bantuan padahal mereka bisa melakukannya sendiri. Tuhan, demikian yang diyakini suku Boti, sudah memberikan semua panca indra untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan sendiri.
Sikap serupa juga ditunjukkan masyarakat adat Sedulur Sikep di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Para Sedulur Sikep yang mayoritas adalah petani menolak bansos dari pemerintah dengan alasan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Gunretno, salah satu tokoh Sedulur Sikep bilang, secara turun-temurun prinsip “lebih baik memberi” ini diwariskan dari leluhur mereka.
“Pada prinsipnya mbah-mbah kami, lebih baik memberi daripada menerima, pada akhirnya (kami) menolak (bansos). Ada BLT (Bantuan Langsung Tunai), raskin (Beras Rakyat Miskin), kita sampaikan, menolak,” kata Gunretno lewat sambungan telepon, 27 Mei 2021.
Saat awal tahun 2020 warga Sedulur Sikep bahkan menyuplai beras ke Jakarta yang dijual dengan harga bersahabat ke warga kota Jakarta yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota. Truk beras ini datang di saat banyak warga kota Jakarta ketakutan kekurangan pangan karena kebijakan pembatasan sosial skala besar.
Meski menolak, menurut Gunretno, pemerintah daerah masih sering memaksakan bantuan dengan memasukkan beberapa Sedulur Sikep ke dalam daftar penerima bantuan. Di Blora, misalnya, ada Sedulur Sikep yang rumahnya ditandai pemerintah sebagai warga miskin agar mendapat bantuan. Namun, pada akhirnya bantuan yang diberikan juga ditolak.
“Cara memberikannya lucu, padahal di sini tidak mendaftarkan, tidak ingin, tapi sama pemerintah ya dikasih-kasih sendiri. Malah lucu,” ujarnya.
Gunretno dan Sedulur Sikep lainnya tidak kaget dan panik menyikapi pandemi. Mereka terbiasa menggunakan ilmu titeni (menandai) gejala alam, sehingga selalu siap menghadapi kemungkinan buruk, seperti paceklik, bencana alam atau wabah.
Penolakan bantuan sosial pada masa pandemi juga didasari keyakinan bahwa mereka lebih siap. Untuk urusan pangan, mereka memiliki lumbung padi bersama dan milik pribadi yang disiapkan dalam kondisi darurat, sehingga tidak membutuhkan bantuan dari pihak lain karena mereka bisa mandiri.
“Selama pandemi semua Sedulur waras, sehat… Aku melihat, mereka juga kesulitan. Jadi Sedulur ini biasanya aktivitas bertani, jagonya bertani, jadi mengantisipasi sedini mungkin,” kata Gunretno.
Gunretno justru menyayangkan ada aparat pemerintah yang mencari peruntungan di balik penolakan bantuan sosial. “Program seperti itu jadi ‘lahan basahnya’ oknum, jadi Sedulur Sikep bersikukuh menolak, tapi kan potensi sebagai masyarakat minoritas, memenuhi kriteria untuk dibantu. Di situ jadi ‘lahan basah’,” ujarnya.
Omongan Gunretno benar, bantuan sosial pada masa pandemi memang jadi ‘lahan basah’ pejabat untuk memperkaya diri sendiri. Salah satu pelakunya adalah pembantu Jokowi, Menteri Sosial Juliari Batubara. Alih-alih mengelola bansos secara benar, Juliari justru mengambil kesempatan dalam kesempitan; ia menggasak uang rakyat.
Juliari ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi bansos Covid-19 pada 6 Desember 2020. Menurut KPK, dari nilai bansos sebesar Rp300.000 per paket, Juliari menerima fee sebesar Rp10.000 per paket. Rencananya paket bansos ini dibagikan di wilayah Jabodetabek.
Pejabat Publik Miskin Empati dan Anti Sains
Kasus Juliari adalah wujud dari ketiadaan empati pejabat di tengah pandemi. Ketika orang-orang, khususnya kelompok rentan, banting tulang bertahan hidup, pejabat yang sudah disumpah bekerja demi kemaslahatan publik justru gagal menjalankan mandat.
Alih-alih menjadi contoh bagi masyarakat, para pejabat justru seperti tak tahu diri. Sering kali mereka melanggar aturan yang mereka bikin sendiri tanpa merasa bersalah.
Di Jawa Timur, sang gubernur, Khofifah Indar Parawansa justru membuat pesta ulang tahun yang mengundang kerumunan pada 19 Mei 2021. Dalam foto yang menyebar di media sosial, tampak kerumunan dalam acara ulang tahun itu. Namun Khofifah berkilah bahwa tidak ada pesta melainkan hanya 31 orang dan 10 anak anak yatim yang datang ke sana.
Di Jakarta, Gubernur Anies Baswedan juga dilaporkan ke polisi karena diduga melanggar protokol kesehatan saat bertemu dengan Rizieq Shihab. Kasus ini pun berhenti di kepolisian tanpa tindak lanjut.
Masih di Jakarta, Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tampil dalam pesta mewah pernikahan Youtuber Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang ditayangkan langsung di televisi. Padahal banyak kasus pesta pernikahan masyarakat kelas bawah yang dibubarkan polisi dengan alasan melanggar protokol kesehatan.
Selain menunjukkan sikap nirempati lewat tindakannya, pemerintah juga berkali-kali membuat terobosan yang tak masuk akal yang berakhir memicu polemik panjang. Padahal Jokowi sendiri mengklaim bahwa setiap kebijakan terkait pandemi diambil dengan data dan berdasarkan sains.
“… Setiap kebijakan-kebijakan yang kita lakukan berdasarkan pada data sains. Selalu meminta saran kepada para ahli ilmu pengetahuan,” kata Jokowi dalam keterangan pers Juni 2020.
Klaim Jokowi itu tampaknya berlebihnya, sebab yang dihasilkan justru –salah satunya–adalah kalung eucalyptus. Kalung eucalyptus ini merupakan hasil penelitian dari Balitbang Kementerian Pertanian. Menurut klaim pemerintah kalung ini bisa menjadi anti virus Covid-19.
Pertentangan kebijakan berdasarkan sains kembali diuji dalam urusan pembuatan vaksin nusantara yang digawangi oleh mantan menkes Terawan. Dalam satu kesempatan Terawan menjelaskan dan mempraktikkan cara membuat racikan vaksin di gedung parlemen. Dalam sekejap mata, vaksin yang seharusnya menjadi domain sains diubah menjadi bagian dari keputusan politik. Dengan kompak para wakil rakyat di Senayan mendukung dan mendorong vaksin nusantara masuk ke fase uji klinis ketiga.
Keyakinan dan Ingatan Sejarah Masyarakat Adat
Di Kanekes, keputusan untuk mengantisipasi merebaknya Covid-19 bukan berdasarkan data dan sains seperti halnya yang diklaim dilakukan oleh Jokowi. Masyarakat mengambil keputusan antisipasi Covid-19 dengan mengkarantina wilayah mereka berdasarkan pedoman hidup atau pikukuh.
Salah satu pikukuh yang populer yakni: Gunung teu meunang dilebur, lebak teu meunang diruksak, berarti bahwa “gunung jangan diratakan, lingkungan jangan dirusak.” Dalam konteks pandemi, pikukuh itu bisa jadi refleksi atas pandemi yang terjadi. Rusaknya lingkungan, kacaunya ekosistem dan rantai makanan yang akhirnya memunculkan wabah penyakit seperti Covid-19.
Pikukuh lain yang dipegang pada masa pandemi ini adalah bahwa setiap penyakit (sasalan) pasti ada obatnya.
“Kuncinya adalah bisa atau tidak bisa, percaya yang dipegang sama hati sendiri. Semua sakit ada obatnya. Sakit kepala, sakit perut, ada mantra-mantranya. Itu bisa dibeli. Pakai apa? Puasa,” kata Jaro Saija.
Keyakinan warga terhadap adat yang harus dijunjung tinggi dan kepatuhan kepada para pemimpin mereka juga jadi kunci keberhasilan lolos pandemi Covid-19.
Begitu pula dengan Orang Rimba di Jambi, mereka juga taat terhadap adat. Begitu ada perintah melakukan besesandingon, mereka langsung masuk ke hutan, tanpa ada seorang pun berani melanggar aturan. Itu pula yang membebaskan mereka dari wabah.
Ingatan komunal tentang wabah yang pernah dialami di masa lalu, menjadi kekuatan yang menggerakkan mereka untuk mematuhi perintah adat. Tarib Orang Rimba dari rombong Tumenggung Grip, mengatakan, pada tahun 1980-an, wabah campak menewaskan 50 orang Orang Rimba di Air Panas.
“Kalau kena satu itu gak bisa lari, kena semua. Ini mati-mati 50 orang dalam satu minggu,” kata Tarib
Ingatan semacam itu membuatnya menjadi lebih hati-hati. Begitu mendapatkan kabar tentang pandemi Covid-19, tanpa pikir panjang, ia dan rombongnya segera masuk ke hutan. Keselamatan diri dan keluarga menjadi prioritas.
Kontribusi Masyarakat Adat
Sementara para pejabat masih bicara ngawur, Mega Pantow, pemudi kelahiran 16 Juni 1995, salah satu pemuda adat Minahasa mengambil jalan kreatif untuk menangkal virus di komunitasnya. Ia dan beberapa kawannya membuat hand sanitizer yang berbahan dasar minuman tradisional yang dikenal dengan “cap tikus” untuk dibagikan pada masyarakat adat Minahasa.
Cap tikus dibuat dari sadapan air nira atau disebut dalam bahasa lokal saguer yang kemudian disuling hingga menghasilkan sebuah cairan mengandung alkohol bernama cap tikus.
“Kami membuat hand sanitizer berbahan dasar cap tikus karena mudah ditemukan,” ujar Mega, yang bergiat di Komunitas Tonsea, Wanua Wangurer, Kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Sabtu (22/5/2021).
Tak lama setelah kasus Covid-19 pertama diumumkan di awal Maret 2020, Indonesia mengalami kekurangan masker dan hand sanitizer. Kelangkaan ini berlanjut hingga beberapa bulan sesudahnya.
Ide pembuatan hand sanitizer awalnya muncul dari semua anggota komunitas karena melihat kian banyak warga yang meninggal karena Covid-19 dan masyarakat secara umum belum bisa dijangkau hand sanitizer termasuk masyarakat adat kala itu.
Lalu mereka belajar membuat hand sanitizer dibantu beberapa orang dokter dan apoteker. Mereka mendapatkan takaran dan campuran cap tikus untuk membuat hand sanitizer. “Penting bagi kami untuk konsultasikan kepada dokter dan apoteker, karena biarpun produk masyarakat adat dan berbahan dasar cap tikus tetapi tetap takaran medis dan bisa digunakan,” imbuhnya.
Cap tikus sebagai bahan dasar hand sanitizer mereka peroleh dari orang tua yang merupakan petani cap tikus. Hand Sanitizer yang dibuat dalam dua tahapan. Bulan Juni dan Agustus 2020. Sedikitnya 75 liter cap tikus yang dipakai dan menghasilkan 100 botol hand sanitizer.
“Selanjutnya, hand sanitizer dibagikan ke komunitas-komunitas adat Minahasa di Tonsea, Toulour, Tombulu, Tountemboan hingga ke masyarakat Bolaang Mongondow Utara,” tutur lulusan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado.
Kontribusi kecil dari Mega dan teman-temannya ini begitu berarti buat masyarakat adat. Ini adalah kontribusi yang jauh dari peran negara. Tidak hanya kontribusi berbentuk barang, masyarakat adat juga punya sumbangan penting untuk kelangsungan hidup manusia di tengah pandemi, yakni gagasan.
Suatu ketika Raja Boti, Namah Benu ditanya bagaimana solusi buat masyarakat seandainya pandemi terus terjadi tanpa terkendali? Ia menjawab dengan tegas dan lantang, “Kita harus jaga ketahanan pangan. Kita harus menjaga ketahanan pangan, dengan cara sederhana yaitu bersahabat dengan alam.”
Jawaban ini hal dasar kebutuhan hidup manusia, baik yang hidup dalam masyarakat modern atau pun masyarakat adat. Bukan beraneka kebijakan dengan pertimbangan ekonomi, sosial apalagi politik. Sayangnya, hal ini yang dilihat dan sudah dijalani masyarakat adat, tapi luput dari orang-orang modern.
Tulisan ini merupakan bagian dari serial reportase #MasyarakatAdat dan Lingkungan.
