Dari dusun di kaki gunung hingga nelayan di pesisir, warga di tiga desa di Bali memanfaatkan panel surya untuk menerangi rumah dan meringankan biaya operasional dalam bekerja. Namun, kerja sama antara pemerintah daerah, PLN, dan kementerian terkait dibutuhkan untuk menjamin energi terbarukan ini berlanjut dan adil menjangkau masyarakat yang tak terjangkau.
—
NYOMAN SUDI (50) terbiasa mengonsumsi listrik dalam kapasitas kecil. Yang penting lampu dan ponselnya terisi daya, perempuan petani di Banjar Asti, Karangasem, Bali, ini sudah merasa cukup.
Namun belakangan, biaya listrik, bahkan untuk kebutuhan yang minim, membuat ia dan beberapa warga Banjar Asti di Dusun Manikaji ini terbebani.
Di tengah gemerlapnya Bali sebagai destinasi wisata lokal dan internasional, listrik belum sepenuhnya merata. Di Desa Ban, wilayah tinggal Sudi, listrik baru masuk 10 tahun lalu.
Infrastruktur belum merata di Desa Ban, terutama di Dusun Manikaji. Dusun ini terletak di antara lereng Gunung Abang dan Gunung Agung. Membuat ruas jalan di Dusun Manikaji dilapisi tanah kering jenis regosol. Warnanya vulkanik muda, jalan licin dan berdebu di musim kering, serta longsor di musim hujan.
Pada 2017, Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali menyalurkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) off-grid di Banjar Asti. PLTS Banjar Asti terpasang di bawah Merajan Gusti Pemecutan ring Asti. Sebanyak 50 bidang panel surya, dengan 48 unit baterai, yang dipasang cukup menerangi 17 rumah dan 3 pura dengan daya masing-masing sekitar 600 Wh per hari.
Warga hanya perlu membayar iuran Rp10 ribu per bulan. Biaya ini bukan untuk pemeliharaan tetapi tabungan acara-acara besar seperti hari raya.
Sembilan tahun berjalan, performa PLTS menurun. Malam-malam di Banjar Asti kembali gelap total. Juni 2026, Perusahaan Listrik Negara (PLN) masuk ke Banjar Asti. Kali ini, melalui aliran listrik distribusi utama alias bersumber dari Pembangkit LIstrik Tenaga Uap (PLTU).
Sejak kehadiran pasokan listrik PLN, Sudi mengatakan warga membagi sumber penggunaan yakni pagi hingga siang menggunakan PLTS. Sementara, malam hari dengan listrik PLN.
“Nanggen panel kanti setrumne (pakai panel sampai listriknya) mati, kadang-kadang jam 17, kadang-kadang jam 22. Pas mati nganggen PLN,” kata Sudi ketika ditemui di rumahnya.
Nengah Yuni (37), warga Banjar Asti, juga mengandalkan PLTS dan listrik PT PLN sebagai sumber listrik.
Akan tetapi, pengeluaran Yuni mulai membengkak ketika sejak memakai listrik PT PLN. Pasalnya, ia harus terus mengisi pulsa listrik saat kuotanya habis.
“Mangkin misi Rp50.000. Soalne yen PLN kan tetep hidupne, yen panelne nike kadang mati. Jam 7 ampun mati, peteng nika ampun. Ampun mati, nganggen PLN,” jelas Yuni.
(Isi Rp50.000. Soalnya kalau PLN kan tetap hidup listriknya, kalau panel itu kadang mati. Jam 7 sudah mati, gelap. Sudah panelnya mati, pakai listrik PLN)
Yuni tinggal dengan mertua, suami, dan dua anaknya. Sehari-hari ia hanya menggunakan listrik untuk lampu, TV, penanak nasi, dan isi daya ponsel.
***
Perbedaan besar pengeluaran listrik dirasakan juga oleh Nyoman Purna, warga yang juga petugas operasional PLTS di Banjar Asti. Sejak beralih ke PLN, Purna harus membeli token listrik lebih dari Rp100.000 per bulan.
“Baru ngerasain boros. Baru dua bulan udah ngisi token dua kali. Dulu kan senang gratis,” kata Purna.
Purna tinggal dengan dua anaknya. Sehari-hari ia menggunakan listrik untuk lampu penerangan, isi daya ponsel, dan kulkas. Ia mengakui kulkas miliknya cukup boros listrik.
“PLTS cuma untuk lampu saja. Tapi masyarakat kan perlu kulkas, perlu TV, itu nggak bisa. Watt-nya harus gede. Kalau diloskan bisa, tapi cepat rusak. Ini pernah diloskan pakai kulkas bisa, lumayan. Tapi cepat bermasalah,” jelas Purna.
Menurut Purna, menurunnya performa PLTS di Banjar Asti akibat modul yang saat ini kotor tertutup debu tebal sehingga tidak maksimal menangkap sinar matahari. Jalan berdebu membuat modul surya harus sering dibersihkan, sementara tenaga operasional hanya ia seorang diri.
“Kalau sekarang belum sempat memang bersihin modul suryanya karena air sulit dibawa. Harusnya memang ada kompresor. Kalau kompresor itu baru bersih jadinya,” jelas Purna.
Selama ini, metode pembersihan modul surya hanya dilakukan dengan alat pel yang memiliki gagang panjang. Purna hanya bisa membersihkan dari bawah, di sekat-sekat antara modul surya dan pagar pembatas.
“Sulit, lebar soalnya. Harus naik itu. Kadang kan karatan itu merah. Pernah disiram pakai air, kadang-kadang tiga jeriken sudah habis pakai cedok (gayung). Nggak mau hanyut debunya,” jelas Purna.
Modul surya yang lebar tanpa sekat juga menyusahkan Purna untuk membersihkan. Beberapa kali dia nekat naik ke modul surya, tetapi dirinya berujung cedera. Ketika ditemui pun kaki Purna pincang sebelah karena terpeleset di jalan.
***
Pasca-masuknya kabel listrik PLN ke Banjar Asti, warga dan pemerintah setempat mengubah pemanfaatan PLTS untuk mesin pompa yang mengaliri air ke rumah-rumah warga. Sebabnya, Banjar Asti sempat menghadapi krisis air bersih ketika musim kemarau panjang terjadi.
Selama ini, warga hanya bisa mengandalkan penampungan air hujan (cubang) yang ada di tiap rumah. Warga juga bisa membeli air di sumur milik bersama seharga Rp1.000 per jeriken.
Satu-satunya sumber air adalah hujan. Sumber air alami seperti sungai ada jauh di bawah tebing. Itu pun sering kering saat musim hujan. Perusahaan tangki air juga enggan menyalurkan air ke Banjar Asti karena infrastruktur jalan tidak memadai.
Nengah Subagia, Kepala Dusun Manikaji, mengatakan ia berencana menggunakan PLTS untuk mengoperasikan pompa air dari sumber air yang ada di bawah tebing.
“Sekarang airnya sudah mengalir ke sana di timur untuk masyarakat yang di bawah. Rencananya PLTS-nya ini direncanakan untuk pakai ngangkat air yang di bawah, tapi belum ada penampungan,” jelas Subagia.
Namun, debit air yang kecil di sumber air turut menjadi masalah. Rencana pemanfaatan PLTS tersebut masih diajukan ke Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali.
Dukungan Listrik untuk Menekan Biaya Nelayan
Di pesisir Kusamba, Kabupaten Klungkung, panel surya dimanfaatkan sebagai sumber energi mesin listrik perahu nelayan untuk menekan biaya melaut.
Nengah Sudiarta (51) tengah terduduk di sebuah balai kayu, menghadap ke arah laut. Pantai Segara Kusamba hari itu tampak tidak tenang. Ombak besar beberapa kali menyapu ranting-ranting di pesisir.
Gelombang besar membuat Sudiarta hanya melaut di sekitar pantai. Kira-kira sudah enam bulan lamanya Sudiarta dan para nelayan Desa Kusamba tidak mendapatkan hasil tangkapan ikan untuk dijual.
“Melaut, tapi hanya sebulan barang tiga kali, dua kali. Satu pun nggak dapat ikan,” kata Sudiarta ketika ditemui di Pantai Segara Kusamba pada Selasa (11/08/26).
Mayoritas warga pesisir Kusamba bekerja sebagai nelayan. Para nelayan menggunakan jukung tradisional untuk melaut. Jukung tersebut menggunakan mesin motor tempel (<5 GT). Mesin motor tempel memerlukan bahan bakar minyak (BBM), sehingga sering kali nelayan merugi ketika tidak dapat tangkapan ikan.
“Mesin tempel itu dia pakai bensin. Pakai bensin, pakai oli. Cuma kan susah beli pertalite sekarang. Pakai kode segala macam,” ujar Sudiarta.
Dalam satu hari penuh melaut, misalnya dari jam 5 subuh hingga jam 5 sore, bensin yang dihabiskan bisa mencapai 20-25 liter. Harganya sekitar Rp136.000 untuk jenis Solar dan Rp300.000 untuk jenis Pertamax. Jika hanya melaut di seputaran perairan Kusamba, nelayan harus mengeluarkan biaya sekitar Rp100.000 hingga Rp150.000 per hari untuk membeli bensin.
Pada musim ikan sulit didapat, nelayan harus merugi. Penjualan ikan yang kecil hanya bisa menutupi biaya pembelian bensin.
Pada 2024, nelayan di Kusamba mendapatkan bantuan mesin kapal listrik dari Azura Indonesia, inisiatif sosial untuk mendukung listrik ramah lingkungan di Bali. Bantuan mesin ini diberikan melalui program Nelayan Lestari. Nelayan diberikan akses untuk menggunakan MantaOne, mesin kapal listrik berbasis litium-ion ramah lingkungan.
Elena Zatmika Loka (24), dari Azura Indonesia menjelaskan, mesin listrik yang digunakan berkapasitas 2kW dengan baterai berkapasitas 1,4 kW.
“Kita deploy tiga baterai per mesin. Satu baterai itu kurang lebih 1,5 sampai 2 jam paling lama. Tergantung gimana nelayan itu bisa ngatur,” jelas Elena.
Sumber energi listrik menggunakan panel surya yang terpasang di sebelah sentra pemindangan Desa Kusamba. Terdapat 12 bidang panel surya yang terpasang di atap bangunan dengan total kapasitas daya sebesar 6,6 kWp.
Selain digunakan untuk mengisi daya baterai mesin perahu, area panel surya juga dimanfaatkan untuk penerangan, tempat kumpul warga, serta akses Wi-Fi bagi masyarakat sekitar.
Ketika berkunjung ke balai tempat panel surya tersebut berada, tampak sejumlah mesin MantaOne tengah diisi daya. Kata Elena, mesin ini digunakan oleh beberapa kelompok nelayan. Di garis pantai Klungkung, Elena mengatakan ada beberapa mesin MantaOne yang tidak berfungsi karena menurunnya aktivitas nelayan.
Sepanjang pesisir Kusamba ada 11 Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang menaungi nelayan. Penggunaan mesin MantaOne di beberapa KUB tidak aktif karena faktor usia nelayan. Selain itu, masalah abrasi pantai di Pantai Monggalan memaksa nelayan dari tiga KUB di sana memindahkan mesin mereka ke Pantai Segara Kusamba.
***
Meski efektif menekan biaya bahan bakar para nelayan, mesin listrik ini belum cukup kuat dibandingkan mesin tempel biasa. “Kadang-kadang mati ya. Ada sekitar satu bulanan dipakai, pakai tiga kali sudah mati,” kata Sudiarta.
Sudiarta mengaku kebingungan karena mesin hanya mati ketika di laut. Pasalnya, ketika dicek di tempat panel surya berada, mesin tersebut malah hidup.
Selama setahun terakhir, Sudiarta kerap menggunakan mesin listrik untuk melaut di sekitar perairan Kusamba.
Sudiarta menjelaskan, daya tahan baterai mesin listrik cukup terbatas. Tiap perahu nelayan dibekali tiga baterai. Satu baterai bisa habis dalam 1,5 jam. Selain itu, bobot baterai yang sangat berat malah menambah beban perahu.
“Cepat mati baterainya. Ini juga faktor ombak. Bahaya, nggak bisa ngebut dia,” ujar Sudiarta.
Kata Sudiarta, kalau mesinnya mati, perahu bisa terbawa ke pesisir dan celaka terhantam batu. Satu kali, perahunya pernah hancur akibat mesin yang mati di tengah jalan.
Ketika gelombang sudah bersahabat, Sudiarta mengaku berani membawa mesin tersebut untuk melaut cukup jauh. Misalnya, seperti bulan Oktober tahun 2025 lalu. Sebulan penuh ia menggunakan mesin listrik untuk melaut.
“Terus saya pakai itu,” kata Sudiarta.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Nengah Karna (68). Ia hanya menggunakan mesin listrik untuk melaut di sekitar perairan Kusamba.
“Kalau di sini kan dapat ikan dua ekor, tiga ekor yang besar-besar itu kan udah lumayan. Kita nggak ngeluarin apa-apa pakai mesin mantanya,” jelas Karna.
Dengan menggunakan mesin listrik, Nengah Karna hanya perlu mengeluarkan uang untuk membeli rokok, kopi, dan bekal. Biayanya hanya sekitar Rp25.000 hingga Rp50.000. Berbeda dengan menggunakan BBM yang pengeluaran bensin saja bisa mencapai Rp150.000. Itu pun tangkapan ikan tidak bisa dipastikan jumlahnya.
Sudiarta pun menjelaskan tidak ada kendala dalam perawatan panel surya. “Perawatannya di sana cuma bersih-bersih saja,” ujarnya.
Kendala justru datang dari perawatan baterai. Ada beberapa baterai yang sudah rusak sampai kembung dan keluar cairan. “Tapi diperbaiki bisa kok,” kata Sudiarta.
Elena mengakui memang masih ada kendala dalam perawatan mesin dan baterai. Para nelayan masih terbiasa menggunakan mesin konvensional, sehingga terkadang nelayan menyamaratakan cara perawatannya.
“Pelan-pelan kita udah bikin kayak semacam handbook, panduan, terus juga pelan-pelan ngajarin mereka kalau misalnya ada kendala ini, apa yang harus dilakukan. Dan memang susah, bukan susah ya, tapi kayak tantangan utamanya karena mereka itu kan masih terpaku dengan mesin konvensional,” jelas Elena.
Sementara itu, untuk perawatan panel surya, Elena mengaku belum ada pembersihan rutin. Sejauh ini, nelayan baru melakukan pembersihan secara insidental, seperti ketika akan mengadakan pertemuan di balai tersebut.
“Mungkin kalau aku bisa persentasekan sekarang itu tuh udah ada di angka 65% pelan-pelan ngelepas mereka,” kata Elena.
Penggerak Mesin di Tengah Sawah
Lima bidang panel surya terpasang di tengah area Subak Lauh Batu, Desa Keliki, Kabupaten Gianyar. Panel surya itu dihimpit Pura Bedugul dan Pura Bale Timbang di kanan dan kiri.
Subak merupakan organisasi tradisional Bali yang mengatur sistem pengairan atau irigasi sawah. Tujuannya agar petani mendapatkan air secara adil dan demokratis. Sistem subak mengalir dari hulu ke hilir.
Di Desa Keliki ada 8 titik yang terpasang panel surya. Satu titik berada di Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) dengan daya 1.500 kWp menggunakan sistem penyimpanan baterai. Sementara, tujuh titik lain berada di wilayah subak dengan kapasitas masing-masing 2.500 kWp. Bedanya, panel surya di subak bekerja secara langsung tanpa menggunakan baterai.
Panel surya di Desa Keliki sudah terpasang sejak 2022 melalui program Desa Energi Berdikari, program tanggung jawab sosial lingkungan PT Pertamina Patra Niaga. Beberapa kali Desa Keliki menjadi percontohan praktik energi terbarukan di Bali.
Seluruh panel surya di Desa Keliki dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Yowana Bakti Keliki. I Wayan Sumada (49), Kepala BUMDes Keliki menjelaskan panel surya di subak digunakan untuk menggerakkan mesin sumur bor dan lampu penerangan di pura.
“Satu kesulitan kita di masing-masing subak itu umumnya pura yang ada di Desa Keliki itu ada di tempat jauh, tempat-tempat terpencil, di kedalaman karena di sawah kan. Sehingga akses air bersih, akses listrik itu tidak ada,” jelas Sumada.
Sebelum ada sumur bor, petani di Desa Keliki masih harus menjinjing air bersih dari rumah, terutama ketika ada upacara keagamaan di Pura Bedugul yang lokasinya di subak.
Sejak ada panel surya, sumur bor dibangun dengan kedalaman 70 meter. Kata Sumada, air dari sumur bor ini masih layak konsumsi. Mesin sumur bor pun digerakkan dengan listrik dari panel surya.
Saklar mesin ada di luar bangunan pura, sehingga masyarakat yang membutuhkan air sumur bor bisa menghidupkan saklar mesin ketika membutuhkan air.
“Air ini dimanfaatkan oleh petani kita untuk air minum, sehingga para petani ke sawah itu dia tidak perlu bawa air minum, sehingga dia bawa botol saja,” jelas Sumada.
Barug (65), salah satu petani di Subak Lauh Batu mengatakan, air sumur bor itu memang benar dimanfaatkan petani untuk air minum.
“Sai mealih nike. Men wenten sinar mangkin kan terus wenten yeh. Men rame nike subak di carik e, drika ampun nunas (sering diambil airnya. Kalau sekarang ada sinar matahari kan terus ada air. Kalau subaknya lagi rame, di sana biasanya orang ambil air),” jelas Barug.
Sayangnya, di Subak Lauh Batu, air dari sumur bor tersebut tidak digunakan irigasi sawah. Debit air di Subak Lauh Batu sangat kecil, sehingga aliran air sumur bor pun tidak bisa membantu pengairan sawah.
“Ten, amen napi je nike (nggak bisa, nggak seberapa airnya),” kata Barug.
Kata Sumada, penggunaan air dari sumur bor untuk irigasi paling banyak digunakan di Subak Bangkiangsidem dan Subak Umelikode. Dua subak ini berlokasi di hilir, sehingga debit air sering kali kecil. Di dua wilayah subak itu mesin sumur bor beroperasi 24 jam.
“Kalau pas kita musim kemarau panjang sampai 1 tahunan itu kecil banget airnya,” kata Sumada.
Sementara itu, di TPS3R yang lokasinya tak jauh dari Subak Lauh Batu, panel surya digunakan untuk menggerakkan mesin pengolah sampah.
Per hari, Desa Keliki memproduksi sampah 7 ton. Jumlah timbunan sampah yang tinggi membuat BUMDes Keliki menginisiasi unit usaha pengolahan sampah pada tahun 2020. Sayangnya, selama dua tahun program yang berjalan hanya angkut buang, tanpa ada pemilahan.
Tahun 2022, unit pengolahan sampah dibuat dalam bentuk TPS3R. Di sana terdapat mesin pencacah, mesin pengayak, dan mesin press plastik. Banyaknya operasional mesin membuat biaya listrik membengkak.
Ketika baru-baru beroperasi, BUMDes Keliki harus mengeluarkan Rp2 juta per bulan untuk biaya listrik. “Mesin pencacahnya aja tiga, belum lagi lampu-lampunya. Tapi sekarang sudah sama sekali nggak pakai listrik PLN. PLN-nya pakai cadangan aja,” jelas Sumada.
Panel surya pun digunakan sebagai sumber listrik utama operasional mesin di TPS3R Desa Keliki. Listrik dari aliran PLN hanya digunakan sewaktu-waktu, misalnya ketika musim hujan. Kata Sumada, penggunaan panel surya dapat menekan biaya operasional listrik secara signifikan.
Penggunaan panel surya di Desa Keliki sejauh ini masih terbatas untuk fasilitas umum dan kegiatan sosial. “Untuk tingkat bisnis kita belum berani masuk ke sana karena masih ada aturan-aturan dalam sebagainya yang belum kita pahami,” jelas Sumada.
Memetakan Kendala
Bali memiliki potensi energi surya yang sangat besar. Dokumen Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) menyebut potensi energi surya di Bali sebesar 1254 MW. Sementara, kebutuhan energi listrik pada beban puncak sebelum pandemi 980 MW.
Selain energi surya, juga ada potensi energi terbarukan dari sumber lain, yaitu tenaga air 208 MW, mini dan mikrohidro 15 MW, angin 1019 MW, energi laut 5119 MW, biomassa 146,9 MW, biogas 44,7 MW, dan panas bumi 262 MW. Total potensi energi terbarukan dalam RUED lebih besar dari kebutuhan energi masyarakat Bali.
Desa Ban, Desa Kusamba, dan Desa Keliki masing-masing menunjukkan pola yang sama dalam pemanfaatan energi surya. Energi surya membuka akses yang sebelumnya menjadi kendala. Namun, keberlanjutannya goyah dalam perawatan dan usia pakai baterai.
Saat dipasang, PLTS di Banjar Asti ditafsir dapat digunakan selama 25 tahun. “Kalau memang benar pengelolaannya, tapi nyatanya 10 tahun udah drop,” kata Purna.
Hal yang sama juga terjadi di Desa Keliki. Selama hampir 5 tahun berjalan, Sumada mengatakan tantangan terberat ada pada perawatan baterai di TPS3R. Satu baterai masa pemakaiannya hanya bertahan 3-4 tahun. Harga penggantiannya pun cukup mahal.
Faktor cuaca juga memengaruhi penyerapan energi surya. Desa Keliki berada di Kecamatan Tegallalang dengan kelembapan udara yang relatif tinggi. “Sinar surya itu kadang-kadang dia terganggu oleh cuaca. Musim dingin saja dia sudah berkurang (penyerapannya),” kata Sumada.
Suriadi Darmoko, dari 350 Indonesia, organisasi nirlaba yang fokus pada energi terbarukan, mengatakan PLTS seharusnya tidak ditelantarkan ketika jaringan listrik PLN masuk ke desa, seperti yang dialami Desa Ban. Sebaliknya, jaringan ini perlu diintegrasikan (on-grid).
Melalui sistem ini, PLTS komunal terhubung langsung dengan jaringan listrik milik PLN dan bahkan bisa bekerja tanpa menggunakan baterai. Jika terdapat kelebihan produksi listrik dari PLTS, kelebihan listrik ini bisa diekspor ke jaringan PLN. Ekspor listrik ini nantinya dihitung untuk mengurangi beban tagihan listrik atau pengelola pembangkit komunal.
“On-grid itu hanya ketika produksi listriknya turun atau produksi sampai sore, ketika matahari radiasinya turun,” kata Darmoko, saat dihubungi, Jumat (26/9).
Sayangnya, regulasi tentang PLTS yang berubah-ubah menghambat pemasangan PLTS Atap di Indonesia. Peraturan Menteri ESDM No. 2/2024 membuat ekspor listrik ke jaringan PLN tidak lagi diperhitungkan sebagai kompensasi tagihan. Imbasnya, PLTS Atap tidak lagi menarik secara ekonomi.
Selain itu, pengajuan PLTS Atap kini dibatasi kuota dan hanya bisa diajukan 2 kali setahun.
“Bahkan, ketika kebijakan bagus di pemerintah, PLN-nya yang menghambat. Jadi membatasi kuota pemasangan hanya 10-15 persen dari kapasitas listrik terpasangnya PLN. Nanti kalau listrik rumahnya cuma 900, 10 persennya cuma 90 watt, nggak seberapa, lampu aja kurang,” ujar Darmoko.
Darmoko menilai pemda seharusnya bisa bernegosiasi dengan PLN untuk mengadvokasi skema on-grid. Langkah ini juga dapat membantu pemda mencapai target bauran energi terbarukan di masing-masing daerah.
“Dalam keadaan hujan pun matahari kan tetap ada radiasi matahari dan listrik. Panel surya tetap memproduksi listrik, bisa levelnya sekecil apa pun, bahkan hanya untuk satu lampu,” jelas Darmoko.
Berbeda dengan energi angin yang memiliki tingkat intermitensi tinggi, tidak stabil sepanjang tahun.
“Istilahnya, di mana-mana ada matahari,” tukasnya.
Liputan ini didukung lembaga penasihat kebijakan publik independen Think Policy.
