Enam dekade silam, ratusan sekolah Tionghoa ditutup paksa sebagai dampak lanjutan tragedi 1965. Tak hanya kehilangan pendidikan, banyak orang Tionghoa pun terputus dari bahasa, budaya, dan identitasnya sendiri.
—

Eva Chan masih ingat betul apa yang terjadi pagi itu, Rabu, 6 April 1966.

Di satu ruang kelas SMA Pah Tsung, sekolah Tionghoa ternama di Jakarta, Eva dan kawan-kawan sedang asyik menyimak penjelasan Rao Meizhen, guru geometri ruang, saat tiba-tiba seorang staf administrasi sekolah datang.

Rao dan staf itu berbisik sebentar, sebelum menyuruh para murid berkemas dan meninggalkan sekolah. Mereka diwanti-wanti agar tidak membuat gaduh dan tidak berkeliaran sembarangan.

“Sebelum pergi, para guru juga memperingatkan kami untuk benar-benar menjaga keselamatan,” tulis Eva, yang saat itu kelas 2 SMA, dalam bahasa Mandarin di sebuah unggahan blog. Ia mengizinkan Project Multatuli untuk menerjemahkan artikel blog tersebut.

Eva dan beberapa temannya bersepeda bersama meninggalkan sekolah. Keluar dari Gang Kebon Kelapa, mereka belok kanan, melalui pintu lintasan rel kereta api, lalu menyusuri Jalan Mangga Besar ke arah Jalan Hayam Wuruk. Tidak seperti biasanya, jalanan dan gang-gang tampak sangat sepi.

Saat mereka hampir tiba di persimpangan Jalan Hayam Wuruk dekat Bioskop Olimo, tampak puluhan truk berjalan pelan sambil mengangkut rombongan pelajar.

Para pemuda di truk, sebagian membawa batang besi dan tongkat kayu, meneriakkan slogan-slogan anti-komunis dan anti-Tiongkok dengan penuh amarah.

Tadinya, Eva dan kawan-kawan berniat bersepeda ke Kedutaan Besar Tiongkok di Jalan Gajah Mada. Namun, melihat rombongan truk berisi pelajar tersebut, mereka menyadari gentingnya situasi. Mereka putar arah, dan segera mengayuh sepeda pulang ke rumah.

Bertahun-tahun kemudian, barulah Eva mendapat gambaran lebih lengkap soal apa yang terjadi di sekolahnya hari itu.

Menurut cerita eks asisten pengajar di Pah Tsung, setelah para murid dipulangkan, pihak sekolah segera mengevakuasi guru-guru perempuan serta mereka yang lanjut usia dan berkondisi fisik lemah.

Tak lama kemudian, gerombolan pemuda merangsek masuk sekolah sambil membawa pisau dan pentungan. Mereka disebut merusuh, dan bahkan sempat memukul salah satu staf sekolah tanpa alasan jelas.

Hal serupa terjadi di Sekolah Pah Tsung di Gang Lilin, Gunung Sahari. Berdasarkan cerita yang dikumpulkan Eva, gerombolan pemuda juga menyerbu sekolah ini pada hari yang sama.

Mereka disebut merusak tangki air dengan membabi buta, mengumpulkan guru dan siswa di satu ruang kelas, mengancam dengan pisau, dan memaksa staf menyerahkan kunci sekolah. Setelah para perusuh mendapat kunci tersebut, barulah para guru dan siswa diperbolehkan kembali ke asrama.

Para perusuh, kata Eva, lalu “berpesta pora” hingga pagi keesokan hari. Dari sana, guru-guru meminta seluruh siswa meninggalkan sekolah.

Sejak itu, para murid Pah Tsung resmi putus sekolah, termasuk Eva.

Apa yang terjadi pada SMA Pah Tsung di Jakarta adalah bagian dari gelombang pengambilalihan dan penutupan sekolah-sekolah Tionghoa di Indonesia sejak Maret 1966.

Gelombang ini muncul di tengah pergolakan politik setelah penculikan dan pembunuhan enam jenderal serta seorang perwira pertama TNI Angkatan Darat pada 30 September hingga 1 Oktober 1965.

Angkatan Darat di bawah Mayjen Soeharto menuding Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalang di balik peristiwa tersebut. Militer kemudian memburu para anggota PKI, juga mereka yang dianggap simpatisannya. Penangkapan dan pembunuhan massal terjadi di seantero negeri.

Orang Tionghoa lalu kena getahnya. Mereka dicurigai dekat dan loyal pada Tiongkok, yang dituduh militer mendukung aksi 30 September. Warga Tionghoa pun sering diasosiasikan dengan PKI, meski mereka memiliki latar belakang dan orientasi politik yang beragam.

Setelah Soeharto mengambil alih kendali keamanan (dan pemerintahan) dengan bekal Surat Perintah 11 Maret 1966 alias Supersemar, sentimen anti-Tionghoa menguat sehingga terjadilah penutupan paksa semua sekolah Tionghoa.

Eva sudah melihat tanda-tanda jauh sebelumnya. Apalagi, saat itu rumahnya tak jauh dari Kali Sentiong di Galur. Daerah ini jadi tempat tinggal sejumlah petinggi PKI. Di bulan-bulan setelah peristiwa 30 September 1965, aparat berulang kali melakukan “operasi pembersihan” di sana.

“Hampir tiap malam terdengar raungan sirene yang mencekam, disertai pemadaman listrik bergilir selama jam malam, dan sesekali terdengar suara tembakan,” kata Eva.

“Tentara yang bersenjata lengkap bertindak sewenang-wenang. Kapan saja dan di mana saja mereka seenaknya memukul dan menangkap orang, merampas harta benda, bahkan membakar rumah.”

Karena itu, bagi Eva, penutupan Pah Tsung tidak sepenuhnya mengejutkan.

“Angin telah berhembus, badai datang tinggal menunggu waktu.”

Pendidikan Tionghoa di Indonesia

Sejarah pendidikan orang Tionghoa di Indonesia, terutama pada abad ke-20, nyaris tidak pernah lepas dari pergulatan politik, identitas, dan pertanyaan tentang loyalitas.

Seperti dicatat sinolog Leo Suryadinata, pemerintah kolonial Hindia Belanda awalnya cenderung mengabaikan pendidikan anak-anak Tionghoa. Orang Tionghoa dan bumiputra, misalnya, sempat dilarang masuk sekolah-sekolah Belanda yang mulai didirikan pemerintah pada 1816.

Larangan itu dicabut pada 1864. Namun, dalam praktiknya akses tetap sangat terbatas. Hingga akhir abad ke-19, anak-anak Tionghoa yang dapat masuk sekolah pemerintah Belanda kebanyakan berasal dari keluarga Tionghoa yang berlatar pejabat atau pengusaha kaya.

Ini menimbulkan keresahan di kalangan elite Tionghoa peranakan. Dari sana, pada 17 Maret 1900, sekelompok warga keturunan Tionghoa di Batavia mendirikan Tiong Hoa Hwe Koan (THHK), yang secara harfiah berarti “perkumpulan orang-orang Tionghoa”. Salah satu tujuan THHK: merintis sistem pendidikan modern bagi komunitas Tionghoa.

Setahun berselang di tanggal yang sama, THHK mendirikan Sekolah Tiong Hoa Hak Tong di Batavia, tepatnya di Jalan Patekoan (kini Jalan Perniagaan). Ia kemudian berganti nama jadi Sekolah Tiong Hoa Hwe Koan, dan pada akhirnya lebih dikenal sebagai Pa Hoa.

Berbeda dengan sekolah tradisional Tionghoa yang menekankan hafalan kitab klasik konfusianisme, Pa Hoa menggunakan buku pelajaran modern dan menjadikan Mandarin sebagai bahasa pengantar. Alih-alih bahasa Belanda, di fase awalnya Pa Hoa juga mengajarkan bahasa Inggris yang dianggap lebih berguna dan luas pemakaiannya.

Kehadiran THHK di Batavia lantas menginspirasi pembentukan THHK dan sekolah-sekolah serupa Pa Hoa di berbagai daerah lainnya. Pada 1908, setidaknya 54 sekolah THHK telah berdiri di Nusantara. Misal: ada Shi Hoa di Serang, Lung Hoa di Bandung, juga Chih Hua di Tegal.

Di tengah perkembangan sekolah-sekolah THHK, Tiongkok menggencarkan upaya merangkul komunitas Tionghoa di berbagai negara, termasuk di Nusantara. Para emigran ini dipandang sebagai aset penting, sumber dukungan ekonomi dan politik yang perlu dijaga ikatannya dengan tanah leluhur.

Tak heran, seorang pejabat Tiongkok sempat dikirim untuk meninjau sekolah-sekolah Tionghoa di Jawa pada 1906. Sejumlah lulusan sekolah THHK pun sempat mendapat beasiswa untuk studi di Tiongkok.

Ini semua membuat resah pemerintah Hindia Belanda. Mereka khawatir orientasi politik dan loyalitas komunitas Tionghoa peranakan semakin bergeser ke Tiongkok.

Karena itu, pada 1908, pemerintah Hindia Belanda mulai mendirikan Hollandsch-Chineesche School (HCS), SD berbahasa Belanda untuk anak-anak Tionghoa. Mengikuti model Europeesche Lagere School (ELS), sekolah pemerintah yang utamanya diperuntukkan bagi orang Eropa, HCS tidak mengajarkan bahasa ataupun kebudayaan orang Tionghoa.

Pada 1910, pemerintah kolonial menetapkan Tionghoa peranakan sebagai subjek hukum Belanda. Beberapa tahun kemudian, ELS dibuka untuk orang Tionghoa, sementara lulusan HCS diberi akses untuk melanjutkan ke sekolah menengah Belanda, Hoogere Burgerschool (HBS).

Semua itu dilakukan untuk membendung gerakan nasionalisme Tionghoa yang berkembang melalui kehadiran sekolah-sekolah THHK di berbagai daerah.

Jumlah pelajar Tionghoa di sekolah Belanda kemudian terus meningkat, dari 8.060 pada 1915 menjadi 27.802 pada 1926. Pada periode yang sama, jumlah murid di sekolah Tionghoa juga naik dari 16.499 menjadi 32.668. Namun, pertumbuhannya jauh lebih lambat.

Ini bisa terjadi karena kelompok Tionghoa peranakan, terutama dari kalangan kaya, lebih memilih memasukkan anak-anaknya ke sekolah Belanda, yang dianggap menjanjikan peluang kerja dan gaji lebih baik dibandingkan sekolah THHK.

Di sisi lain, kelompok Tionghoa totok, yang masih memegang teguh kebudayaan Tionghoa dan berorientasi kuat pada Tiongkok, cenderung tetap memilih sekolah Tionghoa untuk anak-anak mereka.

Populasi Tionghoa totok terus membesar seiring derasnya gelombang imigrasi dari Tiongkok sejak akhir abad ke-19. Perlahan, mereka masuk ke jajaran pengurus dan mengambil alih pengelolaan sejumlah sekolah THHK.

Di sejumlah kota, kelompok Tionghoa totok bahkan mendirikan sendiri sekolah berbahasa Mandarin.

Empat guru senior Pa Hoa, misalnya, mengundurkan diri pada 1938 dan mendirikan sekolah baru bernama Hua Chung setahun berselang. Mereka tidak puas dengan sistem pendidikan Pa Hoa yang dianggap lebih menekankan pelajaran bahasa Inggris dan kebarat-baratan.

Salah satu dari empat guru senior itu adalah Zhang Guoji (Chang Kuo Chi), yang lantas menjabat wakil kepala sekolah Hua Chung. Zhang adalah mantan teman sekolah Mao Zedong, yang memimpin Partai Komunis Tiongkok dari 1943 hingga meninggal pada 1976.

Selain itu, ada Sekolah Pah Tsung yang juga berakar kuat di kalangan Tionghoa totok. Berdiri pada Oktober 1945, ia merupakan hasil penggabungan tiga sekolah yang masing-masing dikelola komunitas totok berbeda.

Tiga sekolah itu adalah Sekolah Kwong Djin milik komunitas Kanton, Sekolah Hokkian milik komunitas Hokkian, dan Sekolah Hoa Kiauw milik komunitas Hakka.

“Sekolah [Pah Tsung] menjadi simbol persatuan etnis Tionghoa dalam menghadapi kehancuran pasca-Perang Dunia II dan pendudukan militer Jepang,” tulis Nouval Murzita, pemerhati sejarah sekolah Tionghoa, dalam studinya.

Setelah Indonesia merdeka, sekolah-sekolah Tionghoa memasuki babak baru penuh tekanan. Ini terjadi utamanya karena pergolakan politik dalam negeri dan persaingan antara Beijing dan Taipei, yang sama-sama mengklaim sebagai pemerintah sah Tiongkok dan berebut dukungan komunitas Tionghoa perantauan.

Pada 1957, di tengah pergolakan bersenjata di sejumlah daerah (yang kelak berkembang menjadi pemberontakan PRRI/Permesta), pemerintah melakukan pembatasan dan pengawasan ketat terhadap sekolah-sekolah Tionghoa, baik yang pro-Beijing maupun pro-Taipei. Mereka dikhawatirkan jadi sarana penyebaran pengaruh politik asing di Indonesia.

Pelajar yang telah berstatus WNI tidak boleh masuk sekolah Tionghoa. Tidak boleh ada sekolah Tionghoa baru. Sekolah yang ada, juga guru-gurunya, mesti mengurus ulang izin-izinnya. Buku pelajaran yang digunakan pun harus mendapat persetujuan pemerintah.

Karena itu, sejumlah pengurus Pa Hoa mendirikan sekolah dengan badan hukum baru bernama Jajasan Pendidikan dan Pengadjaran (JPP) pada 1957.

Sekolah JPP mengambil alih murid-murid Pa Hoa yang berstatus WNI dan beroperasi di Jalan Patekoan. Sementara itu, para pelajar WNA lanjut bersekolah di Pa Hoa, menggunakan gedung di Jalan Blandongan.

Pada 1958, tekanan semakin keras setelah beredar laporan bahwa senjata yang digunakan kelompok pemberontak berasal dari Taiwan. Pemerintah kemudian melarang sekolah-sekolah Tionghoa pro-Taipei.

Serangkaian kebijakan itu membuat jumlah sekolah Tionghoa turun drastis, dari sekitar 2.000 sekolah dengan 425.000 siswa pada November 1957 menjadi 629 sekolah dengan 272.782 siswa pada tahun ajaran 1965/1966.

Kebanyakan yang bertahan adalah sekolah-sekolah pro-Beijing, termasuk Hua Chung, Pah Tsung, dan Pa Hoa. Dua sekolah terakhir, menurut sinolog Leo, mulanya belum berorientasi ke Beijing, tapi belakangan beralih ke kubu tersebut.

Namun, ini toh tak bertahan lama.

Seperti disaksikan langsung Eva Chan, sekolah-sekolah Tionghoa yang tersisa akhirnya tersapu gelombang penutupan, ikut menjadi tumbal lahirnya rezim Orde Baru di bawah Soeharto.

Setelah Putus Sekolah

Tadinya, ayah Eva Chan punya harapan besar agar anaknya jadi dokter. Profesi dokter tampaknya punya arti khusus bagi sang ayah. Apalagi, ia kerap sakit-sakitan, sehingga sebagian besar uang hasil jerih payahnya habis untuk berobat.

Harapan itu seakan buyar saat Pah Tsung, sekolah Eva, ditutup paksa pada 6 April 1966. Mendadak, Eva mesti menjalani hari-hari tanpa bel masuk dan pulang sekolah.

Namun, orang tua Eva tak menyerah begitu saja. Mereka bertanya ke sana-sini, mencari cara agar anaknya tetap bisa melanjutkan pendidikan.

“Orang tua saya saat itu merasa tidak ada harapan untuk saya bersekolah lagi di Indonesia, sehingga akhirnya mereka memutuskan mengirim saya ke Tiongkok demi mewujudkan cita-cita,” kata Eva, yang kelahiran 1949.

Tak butuh waktu lama bagi Eva mengurus paspor. Yang sulit adalah mencari tiket pesawat ke Tiongkok.

Saat itu, tak ada penerbangan langsung dari Indonesia ke Tiongkok. Maskapai Air France, misalnya, menyediakan rute ke Tiongkok dengan transit di Kamboja. Itu pun hanya terbang dua kali sepekan.

Intinya, kursi pesawat yang tersedia jauh lebih sedikit dibanding peminatnya. Terlebih lagi, keluarga sejumlah tokoh komunitas Tionghoa yang ingin keluar dari Indonesia mendapat prioritas. Karena itu, Eva baru dijadwalkan berangkat ke Tiongkok pada pertengahan 1967.

Sambil menunggu keberangkatan, Eva mengisi hari-hari salah satunya dengan menjadi guru les privat. Kakak perempuannya yang mantan guru Laoping, sebuah SD Tionghoa di daerah Senen yang ikut kena tutup paksa pemerintah, merekomendasikan Eva pada orang tua mantan murid Laoping.

Biasanya, guru les hanya memberi pelajaran tambahan dan membantu siswa mengerjakan tugas. Namun, karena murid-murid Eva tak lagi bersekolah, les itu justru jadi pengganti sekolah bagi mereka.

Jadilah Eva mengajar bahasa Mandarin, matematika, dan pengetahuan umum tiga kali seminggu kepada tiga anak dari jenjang berbeda. Sebelum putus sekolah, mereka duduk di kelas 1, 3, dan 5 SD Laoping.

“Ini adalah pekerjaan pertama dalam hidup saya, dan saya bersungguh-sungguh melakukannya,” kata Eva.

Mengajar Mandarin, meski secara privat, sebenarnya berisiko. Apalagi, sentimen anti-Tionghoa meningkat tajam setelah peristiwa 30 September 1965. Penggerebekan rumah dan penangkapan orang-orang Tionghoa, terutama yang dicurigai terkait PKI, seakan jadi pemandangan sehari-hari.

Lie Ping masih ingat, rumah keluarganya dan orang-orang Tionghoa lain di Mangga Besar, Jakarta, sempat ditandai dengan warna merah dan kuning.

Ayah Lie Ping adalah Lie Boen Goan, yang mengajar di Sekolah Hua Chung  sejak 1943 hingga penutupan paksa pada April 1966.

Khawatir rumahnya digerebek, Lie Boen Goan membakar sebagian buku-bukunya yang berbahasa Mandarin. Sebagian lain ia sembunyikan di bawah genteng.

Ia tidak salah. Satu hari, rombongan tentara datang dan menggeledah rumahnya.

“Untung mereka tak menemukan apa-apa,” kata Lie Ping. Ayahnya pun selamat, tidak ditahan atau mengalami kekerasan.

Tekanan terhadap komunitas Tionghoa kemudian diformalkan lewat serangkaian aturan asimilasi yang terbit sejak Juli 1966 hingga Desember 1967.

Pada periode itu, pemerintah memberi landasan resmi bagi penutupan sekolah-sekolah Tionghoa yang telah lebih dulu berlangsung, membatasi media berbahasa dan beraksara Mandarin, mendorong pergantian nama Tionghoa menjadi nama Indonesia, serta melarang kegiatan keagamaan dan adat Tionghoa ditampilkan di ruang publik.

Pada 1968-1976, pemerintah memang mengizinkan komunitas Tionghoa mendirikan apa yang disebut Sekolah Nasional Proyek Chusus (SNPC).

Namun, ada sejumlah batasan. SNPC harus mengikuti kurikulum nasional dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar, sementara Mandarin hanya boleh diajarkan dua jam sehari.

Di luar SNPC, anak-anak Tionghoa terpaksa belajar Mandarin sembunyi-sembunyi.

Ini terjadi pada Ahao, bukan nama sebenarnya. Ia masih kelas 6 SD saat sekolahnya, Sin Min di Surakarta, Jawa Tengah, ditutup paksa pada April 1966.

Setelah sekolah ditutup, Ahao dan teman-temannya diam-diam ikut les bahasa Mandarin.

“Guru-guru organisir sendiri untuk memberi les bahasa Mandarin untuk tiga sampai empat orang murid tanpa perlu biaya,” kata Ahao, yang kelahiran 1953.

Selama tiga tahun, les Mandarin itu jadi satu-satunya pendidikan Ahao. Setelah ia dan keluarga pindah ke Jakarta, barulah Ahao masuk sekolah bahasa Indonesia.

Ahao tidak mengalami kesulitan berarti mengikuti pelajaran dalam bahasa Indonesia. Namun, ia malu karena lebih tua tiga tahun dari teman-teman seangkatannya. Ia pun mengaku sempat mendapat perlakuan rasis.

Pengalaman Ahao mirip dengan Vera, yang putus sekolah saat duduk di kelas 5 SD Hua Chung di Jakarta. Vera kemudian pulang ke Rangkasbitung, Banten, dan mengisi hari-hari dengan les Mandarin selama dua tahun.

Namun, beda dengan Ahao, Vera menolak melanjutkan pendidikan di sekolah bahasa Indonesia karena takut harus mengulang atau turun kelas.

Orang tuanya kemudian mengirim Vera kembali ke Jakarta untuk belajar berbagai keterampilan, seperti menjahit, menggunting rambut, dan merias wajah.

“Mendingan sekolah baju karena bisa mendapat uang dari menjahit baju,” kata Vera, yang kelahiran 1953.

Bertahun-tahun kemudian, Vera menikahi laki-laki keturunan Tionghoa asal Jakarta. Suaminya juga tidak melanjutkan pendidikan setelah putus sekolah, terutama karena tidak bisa mengikuti pelajaran dalam bahasa Indonesia.

Kini, Vera bilang anak-anaknya tidak bisa berbahasa Mandarin dan kesulitan menggali akar budayanya sendiri.

Dari sana, bisa dilihat bahwa apa yang terjadi enam dekade silam bukan sekadar penutupan sekolah. Ia adalah bagian dari rangkaian kekerasan negara yang memutus komunitas Tionghoa dari bahasa, budaya, dan identitasnya sendiri.

Siklus Kekerasan

Sejarah komunitas Tionghoa di Indonesia nyaris tak pernah lepas dari sejarah kekerasan. Mereka berulang kali jadi kambing hitam, terutama saat terjadi krisis yang mengusik stabilitas politik dan ekonomi nasional.

Tak heran, bagi banyak keluarga Tionghoa yang jadi sasaran perburuan setelah 30 September 1965, yang anak-anaknya terpaksa putus sekolah, kekerasan macam itu bukan yang pertama mereka alami. Bukan pula yang terakhir.

Keluarga Lenah Susianty, misalnya. Lenah bercerita ibunya lahir di Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, lalu pindah ke Kota Sukabumi setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 10/1959 yang melarang orang Tionghoa berjualan eceran di perdesaan.

Kebijakan ini lahir di tengah menguatnya sentimen negatif terhadap orang Tionghoa, yang dianggap kelewat dominan dalam bidang perdagangan. Pelaksanaannya melibatkan militer dan kemudian memicu kekerasan, pengusiran, serta gelombang pengungsian besar-besaran warga Tionghoa.

Empat tahun berselang, orang tua Lenah kembali terjebak dalam pusaran kekerasan massal terhadap orang Tionghoa.

Bentrokan antara mahasiswa Tionghoa dan mahasiswa yang menyebut diri “pribumi” di Bandung pada Mei 1963 berkembang menjadi pengerahan massa dan serangan terhadap rumah, toko, serta kendaraan milik orang Tionghoa. Kerusuhan lalu menjalar ke daerah-daerah lain di Jawa Barat, termasuk Garut dan Sukabumi.

Lenah sendiri baru lahir pada 1965, tahun terjadinya malapetaka yang berujung pada perburuan orang-orang Tionghoa yang dicurigai terkait PKI dan penutupan sekolah-sekolah berbahasa Mandarin.

Kedua orang tua Lenah bekerja sebagai guru di Chung Hua, sekolah Tionghoa di Kota Sukabumi. Ayahnya, Liau Hwei, mengajar berbagai mata pelajaran, dari bahasa Mandarin hingga olahraga renang. Ibunya, Gan Kim Lian, mengajar musik dan menggambar.

“Sewaktu sekolah ditutup, Papa ditangkap bersama beberapa orang lain, termasuk seorang guru orang Jawa yang mengajar bahasa Indonesia. Guru orang Jawa itu hilang, tak pernah kembali lagi,” kata Lenah.

Entah apa alasan ayahnya ditangkap. Apalagi, ia tidak pernah ikut organisasi apa pun. “Jadi, kemungkinan besar ia ditangkap karena mengajar di Chung Hua,” ujar Lenah.

Selewat beberapa bulan, ayahnya dilepas. Lenah menduga itu karena campur tangan orang militer yang kebetulan dekat dengan keluarganya.

Awalnya, orang tua Lenah tak pernah membicarakan penangkapan tersebut. Mereka trauma berat.

Mereka baru bercerita saat Lenah bertanya soal satu hal yang begitu membekas di kepalanya: memori seorang tentara memegang senapan saat ia masih bocah, mungkin baru berusia satu atau dua tahun. Orang tuanya kaget Lenah masih ingat soal itu.

Berdasarkan cerita orang tua, kemungkinan itu adalah ingatan saat ibunya membawa Lenah menjenguk sang ayah di tahanan.

Nancy Widjaja juga melalui kekerasan berulang pada 1960-an.

Saat kerusuhan Mei 1963, rumah Nancy di Garut dijarah. Barang-barang Nancy ludes, termasuk koper dan baju musim dingin yang rencananya bakal ia bawa saat berangkat kuliah ke Tiongkok setahun berselang.

Karena itu, Nancy batal ke Tiongkok. Setelah lulus SMA Hua Chiao di Bandung pada 1964, ia melanjutkan pendidikan di Universitas Res Publica (Ureca) di Jakarta. Ini adalah perguruan tinggi yang dikelola Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki), organisasi Tionghoa-Indonesia.

Tak lama setelah peristiwa September 1965, Ureca jadi sasaran amuk massa dan ditutup pada Oktober. Nancy terpaksa berhenti kuliah.

Perempuan kelahiran 1945 itu lalu kembali ke Garut dan mengajar murid SD dan SMP di Ya Hoa, almamaternya. Namun, pada Maret 1966, Ya Hoa diserbu militer serta kelompok yang mengatasnamakan pelajar dan mahasiswa. Ya Hoa tutup, dan Nancy pun mengakhiri kariernya sebagai guru yang baru seumur jagung.

Pergolakan politik juga memutus pendidikan King Gunawan, yang sedang menjalani masa SMA di Hua Chung Jakarta saat peristiwa 30 September 1965. Di tengah gelombang demonstrasi mahasiswa, sekolahnya sering diliburkan. Para siswa pun diberi tahu tidak perlu membayar uang sekolah.

Mulanya, King senang karena libur. Lama-kelamaan, ia merindukan aktivitasnya di sekolah, terutama saat bermain pingpong atau sepak bola bersama teman-teman.

“Saya jagoan dan hobi olahraga [di sekolah],” kenang pria kelahiran 1949 ini.

April 1966, Hua Chung resmi ditutup. Sejumlah guru berinisiatif mengumpulkan para murid dan sembunyi-sembunyi mengajarkan mereka bahasa Mandarin.

“Sekitar lima, enam orang berkumpul, tak berani banyak-banyak,” kata King.

Setelahnya, King tak pernah kembali ke bangku sekolah. Ia memilih mendalami sejumlah keterampilan. Ia kursus bahasa Inggris, juga belajar musik dan fotografi.

Ia kemudian meneruskan usaha mebel keluarga. Semua tampak berjalan baik-baik saja, hingga kekerasan massal kembali menyasar komunitas Tionghoa pada Mei 1998 di tengah krisis ekonomi dan gelombang demonstrasi yang menuntut mundurnya presiden otoriter Soeharto.

Saat terjadi kerusuhan, massa menjarah dan membakar showroom King di daerah Gajah Mada dan Glodok Plaza, juga gudang dan kantornya di daerah Pintu Besar, Jakarta Barat.

“Semua habis jadi abu,” ujar King.

King sangat terpukul. Ia tak mau lagi melanjutkan bisnis mebel.

Di tengah keterpurukan, King diundang ke Amerika Serikat oleh David, kawan sesama alumnus Hua Chung, untuk belajar fotografi aura. Ini adalah teknik pemotretan yang diyakini dapat merekam aura atau pancaran energi di sekitar tubuh seseorang. Warna yang terekam lantas ditafsirkan untuk membaca emosi atau kepribadian.

Awalnya King ragu. Namun, David terus berusaha meyakinkannya, hingga King mengiyakan. Jadilah ia mempelajari fotografi aura selama beberapa bulan di Negeri Paman Sam.

Sekembalinya ke Indonesia, King membuka studio foto aura. Usahanya sempat booming, dan terus bertahan sampai hari ini.

”Itulah kekuatan persahabatan,” kata King. “Tuhan memakai David ini untuk mengontak saya.”

Sementara bagi Nancy, rangkaian pengalaman pahit yang ia alami justru mendorongnya aktif dalam berbagai organisasi Tionghoa.

Tak lama setelah kerusuhan Mei 1998, Nancy bergabung dengan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) dan menjadi bendahara. Setahun kemudian, ia ikut mendirikan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), yang memperjuangkan penghapusan diskriminasi dan mendorong kesetaraan bagi warga Tionghoa.

INTI, seperti dikatakan Nancy, menjadi wadah untuk “memperjuangkan hak politik” orang Tionghoa-Indonesia.

Harapan di Tanah Leluhur

“Sampai jumpa di tanah leluhur.”

Eva Chan berulang kali mendengar kata-kata itu saat mengantar teman-temannya pergi ke Tiongkok. Berapa kali pun kalimat itu terucap, Eva tetap selalu merasa sesak saat mesti berpisah. Ia pasrah menunggu gilirannya meninggalkan Indonesia, yang dijadwalkan pada pertengahan 1967.

Tak disangka, Eva bisa berangkat lebih cepat. Pada 10 Agustus 1966, kira-kira empat bulan setelah Eva putus sekolah, seorang agen perjalanan datang ke rumahnya, memberi tahu ada yang batal berangkat ke Tiongkok karena masuk rumah sakit.

Maka, ada satu tiket pesawat yang mendadak bisa digunakan Eva. Penerbangannya esok hari, dengan tujuan Guangzhou via Saigon dan Phnom Penh.

“Biro perjalanan memberikan kami dua jam untuk memutuskan apakah kami akan membeli tiket tersebut,” kata Eva.

Kakak laki-laki Eva menghubungi ayah mereka, yang kemudian menyuruhnya segera membeli tiket tersebut. Sementara itu, kakak perempuan Eva diminta membantu Eva berkemas.

Pada 11 Agustus, Eva berangkat ke Tiongkok dengan barang seadanya, tanpa sempat berpamitan kepada ibu, kerabat, dan teman-teman. Ia pun tak sempat mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai guru les privat.

Dengan penuh harapan akan masa depan yang lebih baik, Eva meninggalkan Indonesia.

Sayangnya, kenyataan tak seindah harapan.

Mei 1966, di tengah gelombang migrasi orang Tionghoa-Indonesia ke Tiongkok, Mao Zedong selaku ketua Partai Komunis Tiongkok melancarkan Revolusi Kebudayaan.

Ini adalah gerakan sosial-politik yang bertujuan menyingkirkan unsur-unsur yang dianggap borjuis dan kontra revolusioner, sekaligus meneguhkan kembali kekuasaan Mao di tubuh partai dan masyarakat Tiongkok.

Saat Revolusi Kebudayaan, yang berlangsung pada 1966-1976, Mao memobilisasi pelajar untuk ikut dalam perjuangan politik. Banyak sekolah dan universitas terdampak, sehingga kegiatan belajar dihentikan. Tak jarang, mereka yang punya keluarga di luar negeri menjadi sasaran kecurigaan massa.

Nancy Widjaja, yang putus sekolah dan kehilangan pekerjaan di Indonesia, sempat berniat melanjutkan kuliah di Tiongkok, tapi mengurungkan niat setelah mendengar temannya bunuh diri di tengah Revolusi Kebudayaan. Kabarnya, temannya itu dituduh sebagai mata-mata setelah menerima paket dari kerabat di Hong Kong.

Mao juga menggencarkan kebijakan mengirim pemuda kota ke perdesaan untuk bekerja dan menerima “pendidikan ulang” dari para petani. Tionghoa perantauan yang kembali ke Tiongkok, termasuk Eva dan banyak orang Tionghoa-Indonesia lainnya, kemudian ikut terseret dalam mobilisasi tersebut.

Misalnya saja Ling Ling, teman seangkatan Eva di SMA Pah Tsung Jakarta. Ia meninggalkan Indonesia ke Tiongkok pada Oktober 1967, kira-kira satu setengah tahun setelah berlangsungnya Revolusi Kebudayaan.

Pada 1968, Ling Ling dikirim ke Pulau Hainan untuk berkebun dan bertani. Ia menghabiskan dua sampai tiga tahun di sana dengan bekerja mengambil getah pohon karet, menanam padi, dan sebagainya.

“Jam 5 pagi harus sudah pergi membawa pacul,” kata Ling Ling, bukan nama sebenarnya. “Pulangnya jam 5-6 sore. [Kami] sengsara bekerja di bawah terik matahari.”

Setelah beberapa waktu, Ling Ling tak perlu lagi bekerja di kebun setelah diminta mengajar anak-anak polisi yang ditempatkan di Hainan. Ia mengajar 20 anak sekaligus, dari kelas 1 hingga 6 SD.

Pada awal 1970-an, para Tionghoa-Indonesia mulai diperbolehkan meninggalkan Tiongkok. Banyak dari mereka pergi ke Hong Kong, termasuk Ling Ling dan Eva.

Ling Ling, yang kelahiran 1948, kemudian menjadi buruh pabrik, banting tulang mencari nafkah di sana, sebelum memutuskan kembali ke Indonesia pada pertengahan 1970-an.

Ia berpisah jalan dengan Eva, yang membangun ulang kehidupan dan hingga kini menetap di Hong Kong.

Kenangan yang Bertahan

Pada 28 Maret 2026, sekitar 700 lansia berkumpul di sebuah restoran di kawasan Tsim Sha Tsui, Hong Kong, untuk merayakan Imlek yang jatuh enam pekan sebelumnya.

Suara obrolan dalam bahasa Kanton dan Indonesia riuh memenuhi restoran, bercampur dengan bunyi cangkir, mangkuk, dan sendok yang beradu.

Mereka adalah alumni lebih dari 30 sekolah Tionghoa di Jakarta, yang usianya kini berkisar dari akhir 60-an hingga 90-an. Setiap tahun, biasanya tak lama setelah Imlek, mereka rutin menggelar reuni.

Di luar reuni gabungan semacam ini, alumni setiap sekolah Tionghoa pun berulang kali mengadakan acara sendiri.

Oktober 2025, misalnya, ratusan alumni Pah Tsung berkumpul di restoran yang sama di Hong Kong untuk memperingati ulang tahun ke-80 sekolah mereka. Sebagai catatan, Pah Tsung kembali dibuka di Jakarta pada 2012.

Beberapa bulan kemudian, pada Juli 2026, ratusan orang pun menghadiri peringatan 100 tahun SD Lao Ping di Jakarta.

Pa Hoa, yang kembali dibuka pada 2008 dengan lokasi baru di Tangerang, Banten, juga sempat mengadakan “pameran sejarah” pada Maret-April 2026. Acara itu menjadi sarana bagi sejumlah alumni untuk berkumpul dan bernostalgia.

Dalam semua reuni itu, para alumni terlihat sangat senang bisa bertemu teman-teman lama, sekaligus merayakan dua negeri yang sama-sama membentuk hidup mereka: Tiongkok dan Indonesia.

Saat reuni Maret 2026 di Hong Kong, paduan suara alumni Pah Tsung sempat membawakan lagu pop patriotik berjudul “Tiongkok Besar” dan lagu Maluku “Ayo Mama”. Sementara itu, kelompok alumni Hua Chung kebagian menari dengan iringan lagu Batak “Sengko Sengko”.

Di sela hiburan, mereka saling bertukar kabar, terutama soal keluarga dan kesehatan masing-masing.

Beberapa alumni sempat bercerita, mereka sebenarnya masih ingin mengunjungi Jakarta. Namun, usia lanjut membuat banyak dari mereka ragu untuk terbang begitu jauh. Terlebih lagi, hampir semua saudara mereka di Jakarta sudah tiada.

Ketika ditanya tentang 1966, mereka masih ingat bagaimana mereka membakar atau menyembunyikan buku-buku berbahasa Mandarin karena takut ditemukan aparat. Ada pula yang mengenang bagaimana mereka belajar Mandarin diam-diam setelah sekolahnya ditutup paksa.

Namun, tak semua bersedia membuka diri, apalagi setelah tahu bahwa kisahnya akan dimuat dalam laporan jurnalistik.

Hari itu, mereka lebih memilih tenggelam dalam kenangan yang menyenangkan.

Kata-kata Eva Chan rasanya tepat untuk menggambarkan hal ini:

“Ada cerita-cerita yang hanya bisa disimpan untuk saya nikmati sendiri.”