Babi-babi kami sudah habis. Ikan-ikan kami sudah mati. Laut-laut kami dicemari. Gunung-gunung kami digusur.
Siapa yang merusak alam kami di Kalimantan? Siapa yang akan bertanggung jawab soal ekosistem kami, soal laut kami, soal hutan kami yang hancur?
Yang bikin kita waswas, status kita ndak jelas. Sementara di kota-kota yang sertifikat rumahnya sudah lengkap saja tetap masih digusur. Kita mau melawan juga ndak bisa.
Kita kekuatannya itu apa? Sedangkan yang di kota-kota masih kalah. Mau melawan pakai apa kita?
Kami anggap tanah adalah ibu kami. Aset yang Tuhan sudah berikan. Ketika PSN masuk gusur tanah kami, hutan kami, kami jadi duka. Kami rasa sedih. Kami mau cari makan bagaimana untuk kasih makan anak-anak kami?
Jangan gusur kampung tua kami, Pak. Yang lain kami tak minta, Pak. Kami tak menolak pembangunan. Kami hanya ingin tempat leluhur kami, tumpah darah kami.
Januari 2016, rezim Joko Widodo memperkenalkan skema Proyek Strategis Nasional (PSN), yang memberi setumpuk keistimewaan pada proyek-proyek yang dianggap “strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan”.
Pada praktiknya, skema PSN justru jadi jalan bebas hambatan bagi mereka yang punya uang dan akses ke kekuasaan. Tanpa partisipasi publik, aturan diutak-atik untuk mengebut proyek-proyek berlabel PSN, yang lantas memicu kerusakan lingkungan, konflik lahan, pelanggaran HAM, kriminalisasi, korupsi, dan berbagai masalah lainnya.
Dari sana, publik menggaungkan satire #ProyekSengsaraNasional, yang kami gunakan sebagai judul serial reportase ini.
Di periode pertama pemerintahannya pada 2014-2019, Jokowi terobsesi membangun infrastruktur dengan mimpi mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.
Mulanya Jokowi menggenjot proyek-proyek perhubungan, utamanya jalan, kereta, dan pelabuhan, juga membangun berbagai bendungan. Setelah kena “demam hilirisasi”, ia banyak membangun kawasan industri.
Saat Jokowi undur diri pada Oktober 2024, ada total 244 proyek dan program dalam daftar PSN.
Catatan: Dalam skema PSN, “program” biasanya menjadi payung yang mencakup lebih dari satu proyek atau intervensi di banyak lokasi sekaligus, bukan satu proyek fisik tunggal.
Ratusan PSN butuh investor. Investor butuh kepastian, termasuk soal lahan. Pemerintah menjawab dengan pemaksaan dan kekerasan. Konflik lahan tak terhindarkan.
Komnas HAM menerima 114 aduan pelanggaran HAM terkait PSN pada 2020-2023, entah yang terkait konflik lahan, kekerasan saat unjuk rasa, ataupun ketenagakerjaan. Yang paling banyak dilaporkan: pemerintah sendiri.
PSN adalah bagian dari upaya Jokowi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, yang ia harapkan menyentuh 7% selewat tiga tahun pertama berkuasa. Bukan hanya target ini tak pernah tercapai, pertumbuhan ekonomi yang tercipta pun tidak berkualitas. Salah satu indikatornya adalah lapangan kerja.
Sejak Jokowi memperkenalkan skema PSN pada 2016 hingga mengakhiri rezimnya pada 2024, penambahan jumlah tenaga kerja formal per tahun berulang kali kalah oleh tenaga kerja informal atau prekariat yang penuh kerentanan seperti ojek online, kuli bangunan, dan buruh sawit harian. Pengecualian hanya terjadi di beberapa tahun, termasuk tahun-tahun pemilu.
Presiden Prabowo Subianto melanjutkan skema PSN warisan Jokowi. Pada September 2025, ia menambah sembilan PSN baru, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat.
Di saat yang sama, Prabowo menghapus dua PSN Jokowi dari daftar: proyek PIK 2 dan program pengolahan sampah menjadi listrik. Sementara itu, proyek lumbung pangan dan energi Merauke diubah statusnya menjadi program.
Desember 2025, Prabowo kembali memasukkan program baru ke daftar PSN. Pertama, pengembangan kawasan swasembada pangan, energi, dan air di lahan hasil penertiban kawasan hutan. Kedua, pembangunan sentra industri garam di NTT.
Di luar itu semua, ada 26 proyek/program lain yang kini berstatus “indikatif”, alias berpeluang masuk daftar PSN ke depannya.
Sebanyak 67 warga Desa Wadas ditangkap polisi setelah menolak penambangan batu andesit untuk Bendungan Bener di Jawa Tengah. Total 518…
Warga sekitar Kawasan Industri Bantaeng tiap hari bergumul dengan debu dan deru smelter nikel yang menggerus lingkungan dan kesehatan mereka.…
Impian bahwa PSN bakal membawa kita sejahtera ternyata gagal. Ia justru mewariskan lingkungan yang hancur dan berantakan.
Bila pembangunan PLTU captive terus berlanjut dan tidak ada upaya serius untuk menekan emisi gas rumah kacanya, ini menegaskan bahwa…
Di atas kertas, Danantara yang digagas Presiden Prabowo Subianto punya misi mewujudkan “pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan”. Kenyataannya, ia jadi…
“Saya meminta ke atasan agar pelaku pelecehan seksual diberhentikan karena sudah melanggar hukum. Tapi kami justru disuruh tutup mulut.” DIANDRA…
Kami menyusuri pesisir Kampung Masiran, Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Senin, 2 Mei 2025. Jalan…
Pada tahun 2024, Indonesia mencatat 295 konflik agraria yang mencakup lebih dari 1,1 juta hektar lahan, berdampak pada 67.436 keluarga…
PSN adalah proyek berbagi kekuasaan. Demi memuluskannya, Jokowi dan para menterinya mengakali peraturan. Dilanjutkan oleh pemerintahan baru Prabowo. CABUT Proyek…
Proyek strategis nasional kawasan pariwisata Borobudur menyingkirkan ratusan PKL yang menolak direlokasi. Para PKL yang mau direlokasi ke Pasar Seni…
Upaya kolektif warga menolak proyek geothermal di Gunung Ciremai pernah membuat perusahaan mundur. Sepuluh tahun berlalu, tetapi ancaman eksploitasi tetap…
Permata Adinda (pengembang peta interaktif), Irma Garnesia (periset), Viriya Singgih & Fahri Salam (editor), Mohammad Ikbal (ilustrator), Nona Agave (konsultan UI/UX), Wawan (pengembang web)
