Ibu Kota Nusantara (IKN) mengumbar banyak janji manis, utamanya pemerataan pembangunan. Tetapi benar kah begitu kenyataannya? Serial ini menyoroti proyek IKN dibangun di atas peminggiran dan eksploitasi ruang hidup masyarakat setempat, proses kebijakan yang ugalan-ugalan termasuk pembuatan undang-undangnya yang super kilat, serta minim konsultasi publik yang terbuka dan berkeadilan untuk sebuah kebijakan besar yang akan mengubah lanskap politik kenegaraan Indonesia. Tersentralisasi sepenuhnya di tangan Presiden Jokowi dan para pembantu setianya, kami mengulas bagaimana megaproyek ambisius yang menelan proyeksi dana hampir Rp500 triliun ini menjadi kebijakan sarat kepentingan oligarki, yang skema pembiayaan dan tata kelolanya nyaris sepenuhnya diserahkan kepada para pengusaha dan jaringan utang internasional. (Project M/Adrian Mulya)
Dukung kami untuk terus menyajikan serial liputan yang melayani masyarakat terpinggirkan dan mengawasi kekuasaan agar tidak ugal-ugalan.
Pemerintahan Jokowi obral insentif gila-gilaan agar ada yang mau investasi ke IKN, termasuk lewat tax holiday serta izin hak guna bangunan sampai 160 tahun. SETIAP KALI Presiden Joko Widodo berkehendak memobilisasi cuan untuk membangun sesuatu yang ambisius dan meminta bantuan…
GRUP WHATSAPP GEMPAR. Foto seorang pria yang setengah badannya dimakan buaya beredar. Si pria, warga Desa Sepaku, sedang mengumpulkan umpan untuk memancing ketika tiba-tiba buaya keluar, menyambar dan menyeret tubuhnya ke tengah sungai, lalu beberapa buaya lain turut menyantap tubuh…
Suatu malam, ada pesan janggal menembus alam mimpi warga: Ratu Sungai datang membawa peringatan. Jika sungai terus diusik, manusia akan jadi korbannya. Ratu menagih manusia untuk mengembalikan “selendang” yang telah dirampas manusia. Mimpi itu hadir tak lama setelah pembangunan proyek…
Kehadiran proyek Ibu Kota Nusantara semakin menyisihkan masyarakat Suku Balik Warga cuma dilihat sebagai penonton atas beragam proyek raksasa yang menghancurkan ruang hidup mereka Sungai Sepaku sebagai urat nadi sosial dan ekonomi warga telah sekarat, sekarang warga harus membeli air…
Ibu Kota Negara tidak boleh menjadi bungker segelintir orang yang menguasai negara (oligarki) atau tempat perlindungan pejabat negara dari partisipasi warga yang demokratis. Kenapa? KOTA modern adalah kota yang inklusif dan partisipatif. Ini persyaratan yang serius dan memiliki sejarah perjuangan…
