Creative Commons License

Masyarakat Adat: Dibicarakan Hanya Saat Konflik atau Bajunya Dipakai Pejabat

Kendeng
Kendeng

Ditulis oleh Foto & Teks oleh Video oleh Ditulis oleh Audio oleh
Yuyun Kurniasih

06/09/2021

Sejumlah perempuan dari pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, membenamkan kaki mereka ke dalam semen saat berunjuk rasa di depan Istana Merdeka di Jakarta untuk memprotes pemberian izin bagi pabrik semen di wilayahnya. (Project M/Jerry Adiguna)

Kasus Masyarakat Adat Laman Kinipan, Kalimantan Tengah meledak ke permukaan. Effendi Buhing, Ketua Komunitas Laman Kinipan ditangkap oleh aparat kepolisian di rumahnya sendiri karena dituduh memprovokasi warganya menghadang buruh PT Sawit Mandiri Lestari (SML) menghancurkan hutan-hutan adat mereka. Effendi diseret bak teroris dan diangkut oleh petugas bersenjata lengkap. 

Kasus ini viral. Video yang diambil istri Effendi tersebar dengan cepatnya ke media sosial. Perlakuan tak manusiawi itu mengundang solidaritas warga netizen hingga membuatnya menjadi buah bibir. Di sinilah media-media baik cetak dan terutama online berlomba menaikkan isunya. Mulai dari berita bacaan sampai televisi nasional mengangkat kisahnya.

Pertanyaannya siapakah Effendi Buhing dan Masyarakat Adat Laman Kinipan di mata media sebelum kasus ini merebak?

Nyaris tak ada pemberitaan tentang Laman Kinipan yang mengatakan mereka sebagai Masyarakat Adat yang sedang berjuang atas penghidupannya dan pekerjaannya sehari-hari yang sangat menyumbang banyak sekali manfaat bagi kita semua. Mereka dikenal hanya karena berkonflik perihal wilayah adat mereka yang digundul menjadi konsesi perkebunan kelapa sawit.

Apa yang saya maksud di sini jelas bahwa pemberitaan media-media terhadap Masyarakat Adat hanya berdasarkan kondisi tertentu salah satunya ketika terjadi konflik. Media-media nasional umumnya tak menjangkau Masyarakat Adat untuk melihat dari dekat dan memahami kami sebagai narasumber pemberitaan.

Sebagai perbandingan, pemberitaan media terhadap para perempuan adat Rendu Butowe yang sedang berjuang mempertahankan wilayah adatnya dari rancangan pembangunan Waduk Lambo hanya diberitakan sangat sedikit kalau bukan tidak ada. Padahal jika melihat lebih dekat, apa yang diminta perempuan adat Rendu sangat sederhana dan dapat dikatakan menyetujui pembangunan, sesuatu yang disukai pemerintah, yaitu mereka menerima pembangunan waduk, hanya lokasinya dipindah ke lokasi yang relatif kosong tidak mengganggu pemukiman dan tempat-tempat sakral Masyarakat Adat.

Sampai saat ini, saya belum melihat pemberitaan media yang dapat membantu perjuangan ibu-ibu tangguh di Rendu. Demikian juga di wilayah-wilayah adat lain di nusantara, pemberitaan tentang mereka sangat minim. 

Pendekatan konflik pada akhirnya hanya menempatkan Masyarakat Adat sebagai objek pemberitaan yang menguntungkan sepihak yaitu korporasi media itu sendiri. Masyarakat Adat dianggap tidak menyokong keberlanjutan medianya sebab isu Masyarakat Adat di Indonesia masih sangat marjinal, tidak menjadi perhatian orang-orang kota. Negara sendiri pun masih belum sepenuhnya mengakui istilah Masyarakat Adat, tapi justru menggunakan istilah Komunitas Adat Terpencil. 

Selain konflik, Masyarakat Adat sesekali menghiasi pemberitaan di media ketika terdapat acara baik perayaan maupun aksi turun ke jalan. Perayaan sepertinya paling disorot khususnya yang diselenggarakan secara nasional. Contohnya, perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) yang sering dirayakan dengan pawai budaya nusantara di Bundaran Hotel Indonesia, Taman Ismail Marzuki, dll. Perayaan HIMAS yang diselingi dengan diskusi-diskusi yang menghadirkan beberapa narasumber nasional cukup menjadi perhatian untuk diberitakan.

Di samping HIMAS, perayaan-perayaan besar lainnya adalah Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara yang diselenggarakan setiap 17 Maret, kemudian ada Rapat Kerja Nasional, dan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) di mana KMAN merupakan kongresnya Masyarakat Adat untuk memilih Sekretaris Jenderal AMAN setiap lima tahun.

Ada yang mencolok tapi ironis dalam pemberitaan media, contohnya ketika Presiden Joko Widodo menggunakan baju adat Masyarakat Adat Timur Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) saat perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Di saat yang sama, terjadi konflik di komunitas adat Pubabu, Besipae TTS, NTT. Masyarakat Adat Pubabu digusur dan dipukuli oleh aparat. Miris, menghargai warisan tapi tak menghargai manusianya di mana sumber pakaian adat yang dikenakan kepala negara berasal. 

Lalu hal yang mirip berulang saat Presiden mengenakan baju adat Baduy di Banten saat perayaan hari Kemerdekaan ke-76. Beberapa orang berkomentar, mengapa presiden gemar pakai bajunya tapi tidak peduli hak Masyarakat Adat?

Jika tadi adalah soal konflik dan perayaan, lalu bagaimana dengan kerja-kerja luas Masyarakat Adat yang terlihat sepele namun kesehariannya justru menjaga dan merawat bumi? Apakah media menaruh perhatian dengan porsi yang besar? Ini juga menunjukkan bahwa pemberitaan tentang kerja-kerja berkelanjutan Masyarakat Adat jarang sekali mendapat sorotan pemberitaan.

Sekadar menyegarkan pemahaman, Masyarakat Adat menurut kami di AMAN, adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.

Kerja-kerja kami, Masyarakat Adat, tidak hanya mengurusi konflik. Konflik adalah salah satu kenyataan pahit yang harus kami hadapi akibat tidak adanya pengakuan dan penghormatan atas kami dari negara. Sebaliknya negara justru menganggap kami sebagai pengganggu atau penghalang atas program yang disebutnya pembangunan. Padahal, Masyarakat Adat sehari-hari menjaga wilayah adat dengan penuh perlakuan arif dan mengedepankan aspek berkelanjutan.

Sayangnya, negara sejak dulu sampai sekarang, terus-menerus ditunggangi oligarki. Kaum inilah yang merampas segala-galanya dari tangan kami. Wilayah adat hancur diobrak-abrik jadi perkebunan monokultur, jadi HPH/HTI, jadi tambang dan sebagainya. Semua perusahaan yang didatangkan ke wilayah adat yang disebut pembangunan itu sifatnya sangat merusak dan rakus.

Masyarakat Adat yang di dalamnya terdapat pemuda adat, perempuan adat, penyandang disabilitas juga tak terdengar di pemberitaan media-media nasional dan daerah. 

Jelas ada ketimpangan informasi di sini, padahal pemuda dan perempuan adat, misalnya sehari-hari berinovasi dengan caranya masing-masing. Ada yang menjalankan aksi menelusuri jejak leluhur, ada yang melakukan pendataan sosial, ada yang menekuni suatu praktik turun-temurun seperti menganyam, mencari dan mengumpulkan benih-benih lokal dan banyak lagi lainnya, tapi tidak disorot media. Media hari ini memang belum ramah terhadap cerita-cerita Masyarakat Adat. Jika ada yang mengenal kata adat, maka yang terlintas adalah tradisinya, makanan, atau wisatanya. Atau tentu sekali lagi, bajunya.

Hilang Bak Ditelan Bumi

“Hilang bak ditelan bumi.” Kalimat ini terpikirkan dalam diri saya ketika menulis artikel ini. 

Lemahnya pemahaman dan pendekatan media dalam memberitakan kehidupan Masyarakat Adat berujung pada pemberitaan konflik semata. Selain kasus yang saya sebutkan di atas, contoh lain PT Toba Pulp Lestari (TPL) Sumatera Utara, Kendeng Jawa Tengah, Tumpang Pitu, Jawa Timur, dan masih banyak kasus lainnya belum menjadi masalah bersama melainkan masih hanya masalah Masyarakat Adat sendiri. 

Saya pernah menghadiri satu webinar bersama dengan mahasiswa yang membicarakan tentang pemuda adat dalam menjaga sumber daya alam. Kemudian ada yang bertanya, seorang penduduk kota, apa saja yang sudah dilakukan Masyarakat Adat, terutama perempuan adat dan pemuda pemudi adat, dalam melestarikan bumi? Sepintas tak ada yang salah dari pertanyaan ini, tapi dari cara bertanya, si penanya tampaknya berpikir bahwa seluruh tanggung jawab menjaga bumi ada di tangan Masyarakat Adat, sementara orang-orang kota bisa “business as usual”. Kesan yang ditimbulkan dari si penanya ini membuat saya tertegun, menimbulkan emosi dan harus meredamnya. 

Pertanyaan peserta webinar tersebut membuat saya menyimpulkan pemberitaan tentang Masyarakat Adat di banyak media belum menciptakan pengetahuan menyeluruh tentang Masyarakat Adat. Media masih sering menyodorkan berita yang sifatnya konflik atau seremonial semata. 

Kasus-kasus yang diangkat oleh media tak mengalami keberlanjutan pemberitaan. Sebatas mana yang menjadi trending atau tidak, hanya mengejar klik untuk cuan-cuan perusahaan media. Jika pun ada, akan kalah dengan berita populer tentang artis atau boyband BTS yang mengeluarkan varian baru di kedai makanan cepat saji. 

 


Editor: Evi Mariani

Yuyun Kurniasih adalah pengurus Divisi Organisasi di Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN).