Tidak ada yang lebih relevan berbicara dan menuntaskan masalah Papua selain Orang Asli Papua. Para perempuan Papua ini membuktikan mereka memiliki andil yang tak kalah penting.
DI NABIRE, seorang perempuan relawan pendamping orang dengan HIV/AIDS (ODHA) memanifestasikan kerja-kerja lapangannya sebagai jalur berpartisipasi dalam politik praktis.
Namanya Paula Pakage. Usianya beranjak 41 tahun.
Sudah 14 tahun, Paula melakukan pendampingan terhadap ODHA. Ia melakukan sosialisasi, mengunjungi ODHA beserta keluarganya untuk memberikan edukasi soal pencegahan dan perawatan. Ia turut memastikan ODHA tidak mendapatkan diskriminasi dan menguatkan kepercayaan diri ODHA untuk memperjuangkan haknya.
Kegigihannya dalam kerja pendampingan meluas, Paula turut merangkul anak-anak jalanan dan pecandu aibon. Pengabdiannya ditentang keluarga karena tidak berbuah upah layak.
Paula menampik keluarganya dengan jawaban pendek,
“Saya tahu upah saya di akhirat.”
Ketika proses pencalonannya untuk Pemilu 2024 dimulai, keluarga juga menyangsikan kemampuannya.
“Keluarga dari almarhum suami tanya untuk apa. Tapi saya tidak menyerah, saya petarung. Kali ini saya punya tujuan dan rencana yang jelas. Saya percaya dengan ucapan, ‘usaha tidak akan mengkhianati hasil’ dan saya sudah bekerja dari jauh-jauh hari, bukan 1-2 bulan ini,” kata Paula.
Persoalan HIV/AIDS di Papua, menurut Paula, memiliki simpul yang rumit untuk dibenahi karena hanya dibebankan kepada ODHA, keluarga, dan relawan-relawan pendamping.
Tekadnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Papua Tengah semakin membulat, mengadopsi keniscayaan bahwa suara perempuan adalah suara Tuhan yang tak memandang warna kulit.
“Dari awal saya terjun untuk [isu] HIV/AIDS ini, tidak pernah ada bantuan dari pemerintah untuk kami relawan-relawan yang kerja mati-matian untuk pendampingan ODHA,” katanya.
Pada 2013, Paula pernah maju sebagai caleg untuk DPRD Kabupaten Nabire, sebelum pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), melalui Partai Gerindra. Pengalaman pertamanya getir.
Paula mencermati dinamika Pemilu di Nabire. Menurutnya, kebijakan afirmatif 30 persen itu justru dijadikan sebagai pemanis dalam kampanye tetapi implementasinya jauh dari kenyataan.
“Kami hanya dijadikan satu isu penyemangat. [Keharusan] Ada perempuan untuk melengkapi persyaratan saja, tidak ada tindak lanjutnya. Itu hanya semacam iklan,” katanya.
Kali ini Paula memilih Partai Buruh sebagai moda politiknya. Ia menempati nomor urut terakhir setelah dua laki-laki caleg. Paula sudah mengenal Partai Buruh semenjak namanya masih berwujud Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD).
Saat itu, almarhum suaminya menjadi anggota DPR merepresentasikan PBSD. Ia tertarik dengan pola konsolidasi yang dikerjakan Partai Buruh dengan melibatkan kelompok-kelompok akar rumput, misalnya pekebun, buruh harian, maupun nelayan.
“Partai Buruh ini memang partai kecil, tidak mengusung capres dan cawapres manapun sehingga kami justru kampanye lepas bersama masyarakat. Kekuatan kami bukan modal uang untuk kampanye, tapi militansi. Kalau ada [uang] saya taruh pinang di situ, baru bicara-bicara dengan masyarakat,” kata Paula.
Selain itu Paula menimbang janji Deki Nawipa, Ketua Executive Community (ExCo) Partai Buruh Papua Tengah, yang menjamin perjuangan keterwakilan perempuan di DPR RI. Komitmen ini menguatkan Paula untuk lebih percaya diri terhadap karya-karya pelayanannya.
“Partai Buruh harus berhadapan dengan partai-partai besar, yang sudah masuk sistem dan lebih dulu dari [pembentukan DOB] Papua Tengah. Tapi kami percaya bahwa suara ada di masyarakat, bukan dari atas,” tukasnya.
Bertekun untuk Keberlanjutan Kerja-kerja
Sebuah foto buram muncul di deretan pencarian caleg DPRD Kabupaten Jayapura dapil 1, di situs resmi KPU.
Meski tak terlalu kentara secara visual, bagi kelompok masyarakat yang akrab menyambangi Dinas Perempuan dan Pemberdayaan Anak (DP3A) Kabupaten Jayapura di daerah Gunung Merah pasti mengenal namanya.
Ia adalah Maria Bano (64).
“Saya tidak pasang baliho, karena tidak ada uang,” jawabnya terkekeh.
Maria percaya diri dengan kerja-kerja yang telah dilakukan sebelumnya di kantor dinas selama 19 tahun.
Tahun 1996, Maria adalah calon pegawai di kantor Polisi Pamong Praja (Pol PP) dan Pemadam Kebakaran. Empat tahun berselang, pemimpin kantor menawarkan posisi di Organisasi Perempuan dan Peran Aktif Masyarakat lantaran mengamati kerja-kerjanya yang bersinergi dengan kelompok perempuan. Ia mendapatkan pujian karena menangani audiensi bersama pedagang-pedagang di Pasar Lama yang lenyap terbakar dengan mulus.
Tahun 2003, Maria menempati jabatan kepala seksi, lantas dipercayai untuk menjadi pelaksana kantor karena pimpinannya pindah ke tingkat provinsi. Nama kantornya berubah, ditambah fokusnya kepada kelompok anak, menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana pada tahun 2008.
Perubahan ini hanya sementara. Maria melihat alokasi dana untuk bidang keluarga berencana cukup besar maka diputuskan transformasi, bahwa urusan perempuan dan anak harus terpusat di bawah payung yang sama. Mulai dari tahun 2016-2019, Maria menjadi kepala untuk DP3A.
Ia mengakui tak memiliki modal material untuk promosi pencalonannya melalui cetak baliho, stiker, selebaran, maupun media lainnya. Ia hanya percaya bahwa masyarakat menilai dan mengakui rekam jejaknya.
“Saya kemarin pergi ada yang tanya, “Ibu calon kah? Nanti ktong (kami) pilih ibu.” Saya bilang, iyo, kamu sudah tahu to saya punya muka (wajah), kamu tahu juga sa punya kerja-kerja. Itu saja,” katanya.
Masyarakat kampung di Kabupaten Jayapura mengenalnya baik, terutama perempuan. Ia menggagas pembentukan Ikatan Perempuan Adat Kampung dan mengalokasikan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk pengelolaannya. Nyaris 139 kampung di Kabupaten Jayapura memiliki ikatan-ikatan adat ini. Anggotanya mencakup perempuan adat setempat maupun perempuan dari luar kampung yang kawin, menikah, dan tinggal di kampung tersebut.
Maria tinggal bersama anak dan seorang kerabatnya di sebuah rumah berhalaman luas, tepat di pertigaan menuju Pasar Pharaa Sentani. Posisi rumahnya strategis, di tepi jalan yang riuh kendaraan. Tak heran jika kini, pekarangan rumahnya berpagar baliho-baliho caleg dari ragam partai.
“Ada satu teman dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) juga pasang di situ,” telunjuknya mengarah pada sisi timur.
Maria berucap, ketika bangun pagi selalu ada baliho baru. Hanya satu kali Maria mengetahui proses pemasangannya, sekitar pukul 01.00 dini hari. Ia sempat keluar dan mengingatkan para pekerjanya untuk tidak bikin ribut dan semestinya meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik rumah.
***
Maria mengaku awalnya tidak tertarik untuk masuk partai politik. Ketika masih bekerja di DP3A, ia berkesimpulan DPR adalah tempat barang panas. Sempat kantornya bersitegang untuk didorong melaksanakan pembangunan fisik.
“Selama saya bekerja di dinas, saya tahu pasti situasi di dalam, ada permainan-permainan. Kalau mereka [DPRD] meloloskan satu program di OPD (Organisasi Perangkat Daerah), mereka akan dapat [uang] dari situ,” kata Maria.
“Saya bilang, kami [di DP3A] tidak ada pembangunan fisik. Kami [fokus] untuk penguatan kapasitas. Bahkan ATK pun tidak.”
Dalam kurun waktu setahun, tiga partai besar, yakni Hanura (Hati Nurani Rakyat), Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) dan PSI (Partai Solidaritas Indonesia), sempat melamarnya untuk turun dalam pencalonan DPRD di tingkat provinsi. Maria menolak.
“Saya kalau di provinsi untuk apa. Kerja-kerja saya sudah di kabupaten ini.”
Di sisi lain, Maria tak ingin jauh dari rumah dan komunitas gerejanya.
“Kalau saya di provinsi sana, saya akan tinggalkan pelayanan karena saya [anggota] majelis. Saya mau utamakan itu,” imbuhnya.
Maka, ketika PKB menawarkan untuk dapil di Kabupaten Jayapura, ia tidak menolaknya. Ia juga berdiskusi dengan anak laki-lakinya yang menanggapinya secara enteng.
“Itu tawaran yang baik, siapa tahu ada kesempatan,” Maria mengulang perkataan anaknya.
Maria mengingat lagi hal-hal baik yang sudah ia lakukan ketika di DP3A tetapi berubah setelah masa jabatannya usai.
“Saya mau di situ untuk lihat dan pertahankan bantuan Otsus untuk perempuan. Orang kalau asal maju tidak tahu mekanismenya tidak bisa bikin apa-apa!” ucap Maria.
Selama bertugas di DP3A, Maria kerap geram dengan kepongahan sistem pemerintah yang amat maskulin. Mulai dari Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) di tingkat kampung yang kerap menepikan suara perempuan meskipun secara fisik mereka hadir. Begitu juga ketika dana kampung turun.
“Saya jengkel. Dana dikasih ke ibu ketua PKK oleh kepala kampung, ambil foto, kemudian diambil kembali. Ini bagaimana?!” ucapnya.
Maria menjabarkan, alokasi dana Otsus untuk perempuan senilai Rp100 juta. Pembagiannya, Rp50 juta untuk PKK, Rp25 juta diterima Posyandu, sisanya untuk pengelolaan PAUD. Nyatanya, dana ini tidak digunakan sebaik mungkin.
“Kepala kampung dan pendamping kampung bermain di dalam itu!” Maria melanjutkan.
Melalui kursi legislatif tingkat kabupaten, Maria ingin melakukan pengawasan dan memastikan bahwa dana Otsus perempuan tetap dipertahankan. Adanya partisipasi perempuan untuk mengutarakan kebutuhan-kebutuhan kelompok perempuan dan anak melalui Musrenbang harus didukung dengan pengawasan ketat, mulai dari Bamuskam (Badan Musyawarah Kampung), distrik, hingga kabupaten. Sebab, di tingkat kabupaten perencanaan-perencanaan kampung akan diseleksi oleh Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah), lalu melalui tahap hearing dari DPRD untuk menerima masukan maupun penolakan.
Maria menyatakan diri bukan bagian dari partai politik, meski pencalonannya berasal dari PKB. Ia menyimpulkan nomor urutnya kelima, paling akhir, lantaran posisinya terlepas dari keanggotaan partai.
Ia menyadari rekrutmen perempuan sebagai caleg seringkali dilakukan untuk memenuhi kewajiban kuota 30 persen sehingga minim pengetahuan terkait politik. Maka, dalam satu kegiatan pembekalan di PKB, Maria menggugat Orgenes Kaway, salah satu pemateri dan anggota aktif DPRD Papua.
“Kami ini awam, tolong berikan kami tips-tips untuk bisa bertahan dan menang dalam Pemilu ini. Saya juga tidak mau kami perempuan hanya menjadi pancangan mengejar kuota 30 persen. Jangan!” katanya.
Pihak PKB merespons dengan menjanjikan adanya keterwakilan perempuan mencapai garis lolos ke kursi legislatif dan para caleg laki-laki harus legowo memberikan kesempatan kepada perempuan.
Maria juga menuntut supaya PKB maupun parpol lainnya untuk serius memperluas kesempatan kepada perempuan agar terlibat dalam politik praktis sehingga dapat merumuskan kebijakan yang berpihak kepada sesamanya.
“Perempuan yang potensial harus direkrut. Jangan merekrut perempuan oleh karena, oleh karena kantongnya tebal sehingga bisa beli kotak suara. Lihat juga perempuan-perempuan yang berjuang,” tukas Maria.
Perempuan Berkualitas yang Merepresentasikan Identitas
Tineke Hana Fingkreuw (48) menerima panggilan telepon dan berpamitan ke bawah, menuju halaman rumah kakak laki-laki tertuanya.
Ia tengah sibuk mempersiapkan kampanye bersama caleg-caleg Partai NasDem, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Papua, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) NasDem Jayapura, serta masyarakat di Kampung Nafri, Distrik Abepura.
Ada empat calon legislatif (caleg) Partai NasDem dari Kampung Nafri. Satu tidak tinggal di kampung, lainnya bermukim di Nafri, termasuk Tineke.
Ia sibuk merancang susunan tempat duduk untuk pejabat partai maupun hadirin, membongkar kursi plastik, menggelar beberapa taplak meja, hingga mengomandoi pemasangan dua baliho ukuran 3 x 1,5 meter. Satu baliho dipakai sebagai latar area duduk pejabat partai, lainnya untuk menghalau sinar matahari.
Ini kali kedua Tineke maju sebagai calon anggota legislatif. Keputusannya memilih mencalonkan melalui Partai NasDem lantaran hubungan kekeluargaan antara marganya, Fingkreuw, dengan marga Awoitauw. Mathius Awoitauw adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Papua.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura menyatakan secara umum terjadi peningkatan jumlah perempuan caleg di wilayah Kota Jayapura antara Pemilu 2019 dan 2024, baik perempuan Papua maupun perempuan non-Papua.
“Kalau kami lihat, jumlah pencalonan lebih banyak di tahun ini karena banyak perempuan di Kota Jayapura telah menyelesaikan pendidikan di tingkat perguruan tinggi, sudah wisuda, dan banyak juga perempuan-perempuan yang datang dari dunia aktivis,” ucap Fiktor Wanane, salah satu anggota KPU Kota Jayapura.
Namun, KPU mengatakan belum dapat memberikan perincian jumlahnya dengan alasan data Pemilu 2024 terpencar pada catatan yang berbeda.
Merujuk pada perhitungan manual melalui laman KPU, tercatat ada 192 perempuan dari 635 caleg di Kota Jayapura yang meliputi daerah pilih (dapil) 1-4. Dari hampir dua ratus perempuan itu, 95 di antaranya adalah perempuan Papua.
Pemberlakuan kebijakan afirmasi 30 persen yang diamanatkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 membuka jalan bagi upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam ruang politik praktis. Begitu juga dengan penerapan sistem zipper yang, menurut UU Nomor 10 Tahun 2008, mengatur dalam setiap tiga bakal calon, harus terdapat sekurang-kurangnya satu calon perempuan.
Namun, implementasi kedua instrumen politik ini hanya setia hingga tahap pendaftaran calon anggota legislatif oleh parpol. Sebab, capaian perempuan caleg yang terpilih dalam parlemen masih rendah. Di DPRD Kota Jayapura, misalnya, dari 40 anggota yang dilantik untuk masa jabatan 2019-2024 hanya ada 4 perempuan Papua.
Peluang lainnya untuk perempuan Papua terlibat dalam ruang politik dapat dilakukan melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Peluang itu dijamin dalam UU Otonomi Khusus (Otsus) Nomor 2/2021 yang memberi kuota Orang Asli Papua (OAP) sebesar ¼ kali dari jumlah anggota yang terpilih melalui pemilu.
Lagi-lagi, aturan tersebut belum mampu mengakomodasi keterlibatan perempuan secara adil. Pada periode 2019-2024, dari 14 orang Papua yang diangkat melalui jalur Otsus untuk DPRP Papua hanya ada 1 perempuan. Di Papua Barat pun serupa, 1 perempuan dari 11 pengangkatan unsur orang asli Papua untuk kursi legislatif tingkat provinsi.
***
“Kami perempuan, ada 18 caleg [dari Partai Nasdem]. Total caleg dari Nasdem di Papua ada 35 orang,” kata Wilhelmina Helena Warwe (58), perempuan caleg yang mengikuti kampanye bersama Tineke.
Wilhelmina maju untuk merebut peluang kursi di DPRD Provinsi Papua melalui Dapil Papua 1 yang meliputi Abepura, Muara Tami, dan Heram.
Helena menyempatkan diri bercerita di sela-sela kesibukannya bersama Tineke dan Suzanna Armhart Burdam, perempuan caleg dari Partai NasDem lainnya, meranting cemilan dan minuman hangat dari dapur menuju meja saji.
Seorang perempuan tengah baya mengenali Helena, lalu menjabat tangannya, menyapa dengan hangat.
“Ibu, kita PW (Persekutuan Wanita) satu suara pilih ibu,” ucapnya sembari terkekeh.
Tanpa disadari Helena punya peluang untuk menggalang suara lewat keaktifannya sebagai salah satu pengurus PW di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Sion Abepura. Lokasi gerejanya terletak di dapilnya. Helena mengakui tak punya strategi kampanye khusus untuk jemaat lainnya, terutama untuk PW dan para anggotanya.
“Mungkin nanti hanya ibadah bersama dan memohon doa saja,” katanya.
Helena baru saja purna tugas dari Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua di bulan Mei 2023. Ia memutuskan masuk dalam politik praktis lantaran komitmennya untuk tetap bekerja di isu pangan.
Pilihannya memilih Partai Nasdem karena partai politisi Surya Paloh ini konon tidak meminta mahar untuk pencalonan. Lalu, saat pendaftaran pun ia harus melalui proses seleksi wawancara oleh ketua DPW dan ketua DPP (Dewan Pimpinan Partai).
Secara lugas ia menyampaikan tujuan pencalonannya di depan warga Kampung Nafri.
“Ibaratnya, Papua itu surga yang jatuh ke Bumi. Tapi kenapa komoditi itu masih datang dari luar?” tuturnya.
Helena tak perlu memaksakan diri untuk promosi lewat isu-isu superior, cukup bertumpu pada pengalamannya bekerja dan mencermati bahwa isu pangan merupakan bagian dari kebutuhan mendasar yang mendukung kesehatan dan pendidikan.
“Buat saya, kalau pangan tidak tercukupi [maka] masyarakat tidak bisa sehat. Bagaimana dengan anak-anak ke sekolah kalau dari rumah belum tercukupi kebutuhan makannya?” imbuh Helena.
Perjuangan Hak-Hak OAP
Partisipasi perempuan Papua dalam Pemilu 2024 menjadi harapan untuk perjuangan hak-hak dasar OAP.
Zandra Mambrasar, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua, mengatakan persoalan-persoalan yang dihadapi OAP amat kompleks, terutama kelompok perempuan.
Salah satunya adalah akses pendidikan yang setara antara anak perempuan dan laki-laki. Berkembangnya pusat-pusat kota mendukung pengetahuan yang transformatif dan keterjangkauan akses pendidikan, sehingga memungkinkan anak perempuan dan anak laki-laki mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Namun, jika menepi ke wilayah-wilayah pinggiran maupun terpencil, hal yang berbeda akan terasa.
“Saya pikir penting untuk kita dorong bersama agar akses pendidikan untuk anak perempuan sama dengan anak laki-laki, terutama berkaitan dengan budaya di keluarga. Jadi anak perempuan itu juga harus diutamakan, bukan anak laki-laki saja,” kata Zandra.
Ia berpendapat, perempuan Papua mampu mengenali dan memiliki wawasan mendalam terhadap persoalan prioritas yang dihadapi OAP.
“Misalnya, hak ekonomi untuk mama-mama di pasar, hak kesehatan dengan melihat kasus angka kematian ibu yang tinggi di Tanah Papua, lalu hak atas akses sumber daya alam yang semakin sempit untuk perempuan. Kalau kita taruh suara kita untuk laki-laki, kadang-kadang bisa terlewat,” tambahnya.
Elvira Rumkabu (37 tahun), akademisi Universitas Cenderawasih, menggarisbawahi harapan lainnya menyoal keterwakilan perempuan Papua dalam Pemilu 2024.
“Representasi identitas itu amat penting, karena [situasi] Papua ini ongoing conflicts. Konfliknya tidak pernah selesai. Maunya yang muncul, ya, orang-orang Papua, apalagi perempuan Papua,” kata Elvira.
Amatannya, beberapa tahun terakhir situasi di Tanah Papua bukan hanya sarat konflik bersenjata, juga penuh kewaspadaan dengan corak rivalitas identitas. Narasi yang bertarung bukan hanya OAP dan non-OAP, malah sesama OAP ditandingkan, antara orang-orang gunung dan orang-orang pantai.
“Kita lihat baik-baik, 2-3 tahun terakhir semakin kencang potensi-potensi konfliknya. Menurut saya, pendidikan representasi tidak harus nomor satu, yang penting punya pemahaman, keberpihakan terhadap masalah-masalah di Papua, dan punya solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada,” papar Elvira.
Keberadaan caleg-caleg OAP berkualitas juga bergantung dengan orang-orang di sekitarnya. Elvira menyebutnya sebagai pembisik, yang semestinya memiliki kemampuan memahami dan pro terhadap persoalan yang dihadapi OAP.
“Yang menggelisahkan, ada kemarahan laten untuk orang-orang Papua dengan melihat baliho-baliho politik karena secara visual mudah ditebak ini bukan orang-orang Papua,” katanya, seraya khawatir Pemilu 2024 menjadi babak repetisi dari perseteruan identitas.
Terlebih pada Pemilu 2019, anggota legislatif dan parlemen di kota-kota seperti Jayapura, Merauke, dan Sorong didominasi orang-orang non-OAP.
“Konsekuensi ke depannya akan lebih pelik untuk Papua.”
Konsolidasi Keluarga Menguatkan Keberanian
Adriana Yogi (28), tertawan dua pilihan: melanjutkan pendidikan S2 di Rusia atau mengiyakan ajakan kerabatnya, Esebius Gobay, untuk mencalonkan diri di gelanggang legislatif nasional, mewakili daerah Papua Tengah bersama dengan Partai Ummat.
Proses pendaftarannya ia lakoni secara mandiri, sehingga harus melelang kamera digitalnya guna membiayai kebutuhan administrasi sebagai persyaratan pencalonan. Pengorbanannya berhasil, ia mendapat nomor urut 1 untuk pencalonannya.
“(Saya mempertimbangkan) di pusat jarang ada orang asli, apalagi perempuan yang bicara tentang Papua, perempuan, dan anak. Kalau bukan kita perempuan Papua yang bicara baru siapa lagi?” kata Adriana.
Ini merupakan langkah terbesar buatnya. Pasalnya Adriana mempertaruhkan peluang beasiswanya untuk cita-cita politis yang bersimpul dengan kepentingan orang lain, bukan impian personal.
Ia bahkan mencantumkan motivasi dan program usulan di profil calon dalam website infopemilu.kpu.go.id, masing-masing sebanyak lima kalimat, menceritakan kepeduliannya terhadap kelompok mama Papua yang berdagang di pasar tradisional. Biasanya, kedua kolom ini terlewatkan atau isinya menyalin dari visi misi partai pendukungnya.
“Tahun 2018, saya pulang ke Nabire. Saya lihat mama-mama jualan noken, makanan. Berpanas-panasan, tidak ada atap, sampai sekarang. Sementara orang-orang Amber (non-OAP) jualan bebas di dalam [ruko], bisa tidur, taruh sayur,” cerita Adriana menyoal awal mula kepeduliannya terhadap persoalan yang dihadapi mama Papua di pasar.
Ia merenungi makna noken yang dijual oleh mama-mama Papua sebagai simbol perjuangan. Noken merupakan kantung tradisional yang mengandung nilai budaya luhur sehingga harus dijaga dan dirawat, termasuk para pengkaryanya.
Niatnya memperjuangkan hak-hak mama Papua yang berdagang ternyata belum cukup. Adriana lantas berhadapan dengan dunia politik mula-mula yang ternyata memualkan.
“Ada orang dalam jadi, jalannya mulus,” selentingan bermunculan.
Keluarga besar bahkan berupaya menjegal dengan mempertanyakan kelayakan dirinya sebagai perempuan dan orang muda.
“Ko tu (kamu itu) perempuan. Belum ada pengalaman, mau sampaikan apa nanti?”
“Kamu itu perempuan kalau sudah wisuda, sarjana, baiknya pulang, menikah! Jangan tinggi-tinggi kerjanya, [cukup] jadi PNS saja”
“Politik itu laki-laki punya, perempuan tra (tidak) tahu apa-apa”
“Awalnya saya pikirkan, tapi lama-lama malas tahu. Cukup dengar saja,” kata Adriana, yang menambahkan bahwa dukungan paling kuat datang dari keluarga inti.
Modal Adriana yang cukup kuat berasal dari pengalamannya mengenyam pendidikan ilmu politik saat berkuliah. Sementara pengetahuannya terhadap isu-isu politik lokal menumpuk dari obrolan-obrolan keluarga.
“Di sini obrolan politik macam makanan sehari-hari,” katanya.
Ia juga kerap berdiskusi dengan anak-anak muda setempat tentang isu-isu perempuan, kasus-kasus KDRT, seksisme, dan tindakan-tindakan diskriminatif terhadap orang Papua.
Melalui konsolidasi keluarga, perempuan muda Papua mendapatkan keberanian lebih untuk melihat dirinya sebagai sosok yang layak berpartisipasi dalam ruang politik praktis, tambah Adriana.
***
“Kamu harus bisa!”, kata mereka,” Hoerlina Pahabol (29) mengisahkan kemujurannya berada dalam lingkungan keluarga yang bebas dari belenggu diskriminasi gender.
Hoerlina mengamini bahwa maskulinitas ruang politik hanya salah satu rupa ketidakadilan. Dalam amatannya kepada budaya sekitar, laki-laki mendapat tempat utama sehingga peran perempuan kalah kentara dan tak bernilai. Ia mengakui bahwa perempuan harus melakukan pembuktian berulang untuk mendapat penghargaan.
“Istilahnya, saya harus memantaskan diri untuk diakui. Padahal tanpa harus memantaskan diri, perempuan sama pentingnya dengan laki-laki,” kata Hoerlina.
Setelah lulus dari sebuah perguruan tinggi di Australia, Hoerlina menekuni bisnis kontraktor yang lekat dengan dominasi laki-laki. Kemudian ia berinisiatif memperkuat akses pendidikan di kampung halamannya, Distrik Sobaham di Kabupaten Yahukimo, dengan membangun sebuah yayasan yang menaungi sekolah dari tingkat PAUD hingga SMP, bernama Sekolah Kristen Anugerah.
“Nah, di sinilah perempuan baru dilihat dan diakui. Oh…dia sudah pantas karena karyanya ini,” imbuhnya.
Hoerlina tampaknya menginternalisasi pertanyaan soal kelayakan dirinya dengan cara yang berbeda. Ia harus berhadapan dengan kekeruhan birokrasi akibat tumpang tindih kepentingan partai politik.
Pemerintah Kabupaten Yahukimo menjanjikan bantuan dana untuk mendukung pembangunan asrama di Sekolah Kristen Anugerah agar anak-anak yang berasal dari kampung-kampung terpencil dapat tinggal tak jauh dari lingkungan sekolah. Sayangnya perencanaan ini tak kunjung terealisasi. Dugaannya lantaran perbedaan arah politik.
Bapak dari Hoerlina merupakan politisi dari Partai Demokrat yang pernah menjabat sebagai Bupati Yahukimo selama dua periode, antara tahun 2005-2016. Konflik kepentingan yang sebenarnya tak terpaut dengan kerja-kerja Hoerlina di Sekolah Kristen Anugerah membuatnya geram. Ia lantas membayangkan menjadi bagian dari kelompok yang memiliki fungsi legislatif.
“Lama-lama saya pikir, kalau kita jadi pengambil keputusan mungkin banyak program yang terealisasi dan saya ambil kesempatan ini. Saya sudah siap,” Hoerlina berteguh.
Pada pencalonannya di kali pertama ini, Hoerlina berniat untuk menguatkan pembangunan di kampung. Menurutnya, dengan menyediakan akses pendidikan, pengadaan klinik maupun tenaga kesehatan yang cekatan, serta menguatkan pemberdayaan perkebunan dan peternakan maka hal ini dapat menahan urbanisasi masyarakat ke kota.
Perjalanannya menuju kursi DPR RI mengendarai Partai Demokrat tampak mulus. Ia mendaftar menjadi kader Partai Demokrat pada Januari 2023, kemudian mengajukan dokumen-dokumen untuk aplikasi caleg DPR RI pada pertengahan tahun 2023. Prosesnya terlampaui tanpa kendala.
Namun begitu, ia tetap menyimpan kekhawatiran terkait representasi orang Papua di lembaga legislatif meski terdapat jaminan dari Deklarasi MRP untuk keberpihakan dan perlindungan hak politik OAP serta kebijakan Partai Demokrat di Provinsi Papua Pegunungan.
***
Pada akhirnya, para perempuan caleg Papua ini berharap keterwakilan perempuan hingga pelantikan dalam lembaga legislatif di tingkat daerah maupun pusat dapat melahirkan kebijakan yang berpihak pada OAP, khususnya perempuan Papua.
Mereka menaruh harapan besar bahwa masa depan Papua tak lagi ditentukan sepihak oleh pemerintah pusat. Termasuk pendekatan keamanan yang dipilih pemerintah pusat dalam penyelesaian konflik di Papua.
“Orang mau masuk ke rumah, harus permisi dulu. Kalau tidak itu pencuri. [Bahkan] mama bawa kunci, bapak tidak mungkin bongkar pintu atau lewat jendela,” tutur Paula Pakage.
Elvira dari Universitas Cenderawasih mengkritik pendekatan keamanan dan solusi pembangunan selalu dikedepankan dan pada akhirnya mendominasi cara pandang Indonesia terhadap Tanah Papua. Di sisi lain, penawaran dialog terus-menerus diabaikan Pemerintah Indonesia.
“Kalau masih percaya pendekatan keamanan artinya mereka akan selalu menggunakan instrumen-instrumen keamanan, misalnya deployment aparat, peningkatan anggaran, memperkuat status TPNPB-OPM, bahkan memunculkan istilah baru,” kata Elvira, merujuk KKP atau Kelompok Kriminal Politik (KKP), sebutan operasi terbaru kepolisian di Pegunungan Cartenz.
Para perempuan caleg yang berasal dari wilayah sarat konflik bersenjata ini berharap keterwakilan mereka menjadi simbol perlawanan atas dominasi narasi dan cara pandang terhadap Papua.
“Kita juga tidak mungkin baku tunggu (saling menunggu) orang lain yang membantu kita. Siapa lagi kalau bukan kita?” kata Adriana.
