MENJELANG magrib, Zen segera menyalakan genset di sebuah gubuk kecil, di Pulau Panjang, Galang, Kota Batam. Di pulau itu, listrik tidak menyala 24 jam. Cahaya hanya singgah lima jam sehari, dari pukul enam sore hingga sebelas malam. Karena itu genset menjadi andalan untuk menerangi kampung yang dihuni 240 kepala keluarga.
“Jam enam kurang lima sudah harus dipanaskan dulu,” kata Zen, juru kunci mesin genset di Pulau Panjang.
Tepat pukul 17.55, Zen menghidupkan mesin. Lima menit kemudian, ia menyalakan gardu utama. Cahaya mulai menerangi rumah-rumah warga kampung.
Untuk menyalakan genset lima jam setiap malam, dibutuhkan sekitar dua setengah jeriken solar. Satu jeriken berisi 29 liter dengan harga Rp260 ribu, membuat biaya operasional harian cukup besar bagi warga. Jika mesin harus menyala 12 jam, maka setidaknya dibutuhkan lima jeriken solar.
Warga Pulau Panjang membayar listrik berdasarkan kapasitas daya yang digunakan. Untuk sambungan 2 ampere, iuran per malam sebesar Rp7.000, sedangkan 4 ampere dibayar Rp9.000. Ada juga yang hanya membayar Rp5.000 untuk yang lanjut usia dan ibu tunggal.
“Kalau PLN 24 jam kan bayarnya segitu juga, tapi kami cuma lima jam,” keluh Zuhrin, Ketua RT di Pulau Panjang.
Zuhrin mengingat, sebelum ada genset kampung, warga mengandalkan mesin dompeng pribadi. Mesin kecil yang dipasang dinamo itu hanya mampu menerangi lima atau enam rumah, dengan durasi tiga sampai empat jam. Listrik kampung mulai masuk pada 2004 lewat program Wali Kota Nyat Kadir, dan baru diganti genset pada 2020 dari bantuan program Kepri Terang.
“Dulu bapak saya yang urus mesin pertama kali,” katanya. “Sesekali dapat untung, sekali juga keluar modal. Karena kalau rusak, kami tanggung sendiri.”
Zuhrin sudah tiga periode menjabat RT dan mengaku setiap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) selalu menyuarakan hal yang sama: listrik 24 jam. Janji demi janji datang dari pejabat yang berganti, termasuk ketika Gubernur Kepri kala itu dijabat Nurdin Basirun, “Insyaallah tahun depan semua hinterland terang.” Tapi janji itu tinggal janji.
Baru pada pertengah 2025, warga kembali mendapat kabar adanya rencana pembangunan jaringan listrik permanen lewat APBD 2025 dan pelaksanaan tahun 2026. Kabel akan ditarik dari daratan menuju Pulau Panjang lewat kabel bawah laut. Namun, warga masih ragu. “Sudah terlalu banyak janji tak ditepati,” kata Zuhrin di depan rumah panggung sederhananya, ditemani lampu depan yang temaram.
Terang yang Mahal dan Singkat
Sekitar 17 km dari Pulau Panjang, terdapat pulau lain dengan nasib serupa. Namanya Pulau Mubut, dihuni 105 kepala keluarga. Di sana, listrik juga menyala dari pukul enam sore hingga sebelas malam dengan tarif sama seperti di Pulau Panjang.
Mesin genset pertama kali tiba di Pulau Mubut pada 2009. Pada 2021, warga mendapat bantuan mesin baru dari Pemerintah Provinsi Kepri. Setahun setelahnya, warga mengusulkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Dua tahun kemudian, tiang dan kabel dipasang. Namun, hingga kini, panel surya yang dijanjikan tak pernah datang.
“Kami disuruh sabar, tapi sudah setahun takada kabar,” kata Guntur, Ketua RW Pulau Mubut.
Warga sebenarnya telah menyediakan lahan seluas 2.500 meter persegi untuk lokasi panel surya. Area tersebut telah mereka bersihkan sejak setahun silam. Namun, karena tak kunjung dikerjakan, kini lahan itu kembali ditumbuhi semak belukar. Tiang-tiang besi yang dipasang pun mulai berkarat, menjadi saksi bisu janji yang belum ditepati.
“Waktu itu kami gotong royong, pungut iuran Rp100 ribu per kepala keluarga untuk bersihkan lahan. Total lima juta habis. Rupanya cuma janji,” kata Guntur tertawa.
Gelap di Kampung Suku Laut
Pulau Caros di Galang dan Air Mas di Nongsa dihuni komunitas Suku Laut. Di sana, hanya ada satu mesin dompeng kecil untuk 17 rumah tangga. Itu pun hanya menyala jika ada solar. Begitu bahan bakar habis atau mesin rusak, warga rela hidup dalam gelap berhari-hari, bahkan berminggu-minggu.
“Bergelap itu kadang-kadang suntuk juga,” ujar Minggu, 40 tahun, sembari tertawa. Ia sudah terbiasa hidup dengan jadwal malam yang singkat: lampu menyala pukul enam sore, lalu padam sekitar pukul sembilan atau sepuluh malam.
Untuk semalam, mereka butuh tiga botol solar, sekitar Rp45 ribu. Jumlah yang terasa berat bagi sebagian warga yang hidup dari hasil laut yang tak menentu. Mesin itu pun sering rusak, kadang dua bulan sekali. “Ada aja yang rusak,” kata Minggu.
Sementara di Air Mas, Nongsa, ceritanya juga sama. Di kampung itu, Suku Laut bergantung pada empat mesin dompeng untuk menerangi 42 rumah. Warga harus iuran rutin untuk menutupi biaya listrik dari dompeng. Setiap rumah yang hanya menyalakan lampu akan dikenai iuran Rp5.000, tapi yang memiliki televisi diminta Rp8.000.
“Kalau kami hidup dari jam enam [petang] sampai jam sebelas [malam],” ujar Muhammad, 34 tahun, warga asli Air Mas.
Namun, masalah mereka tak berhenti pada listrik. Kampung Air Mas kini terancam hilang akibat proyek besar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Sauh. Salah satu proyek itu akan membangun PLTU captive dan PLTS untuk memasok listrik bagi kawasan industri. Ironisnya, bukan aliran listrik yang mereka dapatkan, melainkan ancaman penggusuran.
Terang yang Semakin Meredup di Mecan
Di pulau Mecan, Belakang Padang, cahaya tidak selalu datang bersama senja. Terkadang lampu-lampu rumah tak kunjung menyala, bergantung pada tabiat langit. Bila hari cerah, panel surya bekerja. Namun, begitu hujan mengguyur, listrik pun melemah. “Kadang cuma sampai jam sembilan [malam]. Kalau panas seharian bisa sampai pagi,” kata Zamri.
Pulau kecil yang dihuni sekitar 70 kepala keluarga ini pernah hidup ditemani deru genset pribadi saban malam. Listrik hanya hadir sebentar, itu pun dengan biaya bahan bakar yang tak murah. Hingga pada 2018, PLTS komunal bantuan pemerintah tiba di sana.
Awalnya kehidupan berubah drastis. Kulkas berdengung, mesin cuci berputar, televisi menyala hampir tiap malam. Lebih dari itu, biaya listrik terasa ringan: Rp40 ribu sebulan. “Awal-awal enak sekali, semua alat bisa dipakai,” kenang Ida saat menceritakan awal masuknya PLTS.
Sejak beberapa bulan terakhir kapasitas PLTS melemah, tak lagi sanggup menopang kebutuhan rumah tangga. “Kulkas, mesin cuci enggak bisa lagi. Nonton TV saja harus berhemat,” ujar seorang warga lain.
Menurut warga, persoalannya tidak sesederhana cuaca. Mereka menyebut melemahnya energi juga disebabkan panel surya yang pecah, serta baterai penyimpanan yang menua.
Pulau-pulau dalam Peta Gelap Terang
Mecan, Mubut, Pulau Panjang, Caros dan Air Mas, hanyalah sepotong cerita dari ratusan pulau lain di Kepulauan Riau. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, masih ada tujuh pulau di Batam yang belum tersentuh listrik. Menariknya, Pulau Caros dan Air Mas tidak masuk daftar itu, meski warganya juga hidup dalam keterbatasan.
Di luar Batam, situasinya lebih mencolok. “30 pulau berpenghuni di luar Kota Batam yang belum berlistrik,” kata Robinson Ketaren, Kabid Kelistrikan ESDM Provinsi Kepulauan Riau, 6 Oktober 2025.
Sementara itu, ada sebelas pulau dengan aliran listrik hanya 14 jam sehari. Dua belas pulau lain bertahan dengan genset yang hidup 4 sampai 5 jam, termasuk Pulau Panjang dan Mubut. Ada sepuluh pulau yang menggunakan PLTS komunal atau Solar Home System, dalam catatan, mereka menyala 24 jam, tetapi praktiknya tidak sesederhana itu.
Kami juga mencoba menanyakan persoalan listrik di Pulau Mecan dan Mubut, mulai dari masalah PLTS yang melemah dan rencana masuknya PLTS di Mubut. Robinson hanya menyebut, ia hanya mendengar ada permintaan penambahan kapasitas.
“Soal cuaca juga sangat berpengaruh. Kalau hujan memang nggak bisa maksimal untuk PLTS. Jadi harus hemat energi,” katanya mengomentari masalah daya yang dihadapi masyarakat.
Ia kemudian menyinggung soal Pulau Mubut yang masih menunggu pemasangan PLTS. Menurutnya, proyek tersebut menggunakan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) yang disalurkan ke PT PLN. Artinya, pembangunan tetap menunggu giliran sesuai alokasi anggaran. “Itu sama seperti daerah lain yang sudah masuk roadmap PLN,” katanya.
Warga pulau-pulau kecil ini tidak meminta kemewahan. Mereka hanya menginginkan listrik yang stabil, cukup untuk kebutuhan dasar: menyimpan ikan di kulkas atau membuat es untuk kebutuhan nelayan, mencuci pakaian, menonton televisi tanpa harus menunggu petang menghampiri.
Di Mecan, harapan itu sederhana: agar PLN benar-benar masuk, membawa pasokan listrik yang tak lagi bergantung pada cuaca. “Kalau PLN masuk, kami bisa hidup normal,” ucap seorang warga.
Jejak Rencana Ekspor Energi Hijau ke Singapura
Di tengah kondisi warga Batam yang masih kesulitan mengakses listrik, pemerintah justru merencanakan ekspor setrum bersih dari Batam ke Singapura. Rencana ini dimulai pada 2021, ketika Singapura menargetkan impor hingga 4 gigawatt (GW) listrik rendah emisi pada 2035, yang kini telah naik menjadi 6 GW.
Letak geografis Batam yang berdekatan dengan Singapura, serta potensi energi surya melimpah di pulau-pulau Kepri menjadikannya wilayah paling potensial. Bagi Batam, proyek ini menjadi peluang besar, tak hanya untuk mendukung transisi energi, tetapi juga memperkuat posisi strategisnya dalam peta energi nasional.
Langkah awal dimulai pada 19 Juli 2021. Kepala BP Batam kala itu, Muhammad Rudi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Co-founder and CEO Sunseap Group Pte. Ltd., Frank Phuan sebuah perusahaan energi surya berbasis di Singapura.
Kesepakatan itu menyangkut pembangunan PLTS terapung (Floating PV) di Waduk Duriangkang, waduk air baku utama masyarakat Batam. Nilai investasinya mencapai Rp29 triliun. Proyek ini diklaim akan menjadi yang terbesar di dunia, dengan target luas panel surya 1.600 ha, kapasitas 2,2 gigawatt-peak (GWp) dan sistem penyimpanan energi lebih dari 4.000 megawatt-hour (MWh). Listrik itu nantinya akan diekspor ke Negeri Singa melalui kabel bawah laut.
Pada 25 Oktober 2021 di Singapura, giliran Bright PLN Batam bersama PT Trisurya Mitra Bersama (Suryagen) dan Sembcorp Utilities Pte. Ltd. (SCU) Singapura, menandatangani perjanjian bersama pengembangan PLTS berkapasitas 650 MWac, dengan porsi ekspor ke Singapura sebesar 600 MWac.
Namun, dua rencana besar itu kandas sebelum sempat berdiri. Proyek Sunseap gagal berlanjut setelah BP Batam melelang penggunaan genangan waduk Duriangkang untuk penyediaan infrastruktur PLTS pada September 2022. Perusahaan asal Singapura itu kalah dalam lelang tersebut. Lelang dimenangkan PT Batam Sarana Surya, anak usaha Adaro, salah satu raksasa batu bara Indonesia.
Sementara kerja sama PLN Batam dan Sembcorp tak pernah sampai ke tahap konstruksi. Dalam rilis resmi Semcorp, 27 Maret 2023, semua pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian secara resmi. Meski sempat diumumkan sebagai langkah konkret menuju ekspor listrik hijau. Dalam draf RUPTL 2025-2034, tak ada disebutkan rencana ekspor listrik PLTS ke Singapura, perusahaan penyedia setrum itu akan fokus memenuhi kebutuhan Batam.
“Filosofinya, grid Batam harus andal dulu, harus surplus dulu, baru kita bisa bicara ekspor. Kalau kondisi Batam masih terbatas, ya prioritasnya tetap untuk Batam,” katanya Manager Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) PT PLN Batam, Yoga Perdana Sulastama, Kamis, 30 Oktober 2025.
Pada 25 Oktober 2021, Medco Power juga mengumumkan kerja sama besar bersama konsorsium PacificLight Power Pte. Ltd. dan Gallant Venture Ltd., bagian dari Salim Group. Dalam rilis resminya, mereka menyatakan akan mengembangkan proyek percontohan impor listrik tenaga surya dari Indonesia ke Singapura. Lokasi yang dipilih adalah Pulau Bulan, Kecamatan Bulang, Kota Batam, setelah menerima izin prinsip dari Energy Market Authority (EMA), sebuah otoritas pasar energi di bawah Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura.
Proyek ambisius ini dirancang memiliki kapasitas terpasang 670 MWp pada fase awal. Dari jumlah itu, sekitar 100 MW akan dipasok ke Singapura dalam bentuk listrik non-intermittent.
Direktur Utama Medco Energi Internasional, Hilmi Panigoro, menyebut, Pulau Bulan memang telah lama dipersiapkan sebagai sumber tenaga listrik bersih yang akan diekspor ke negara tetangga. Listrik akan dikirim melalui kabel bawah laut yang menghubungkan pulau Bulan dengan Singapura.
Sistem interkoneksi kabel bawah laut itu bukan sekadar proyek energi, tetapi bagian dari inisiatif besar Asian Power Grid, sebuah gagasan membangun jaringan listrik lintas negara di Asia.
“Dengan pembangunan kabel laut antara Pulau Bulan dan Singapura, berarti koneksi Asian Power Grid sudah terhubung ke Indonesia. Ini bukan hanya soal teknis, tapi juga politis, sehingga wajar jika pemerintah mempertimbangkannya secara matang,” kata Hilmi, mengutip wartaekonomi.co.id, yang diterbitkan pada 27 Juni 2025.
PT TBS Energi Utama Tbk. (Toba), milik Luhut Binsar Panjaitan juga melirik Batam sebagai lokasi membangun PLTS. Toba memenangkan lelang penggunaan permukaan waduk Tembesi untuk pengembangan PLTS Terapung pada 1 Desember 2022.
Setahun berselang, pada 17 April 2023, PT TBS Energi Utama menggandeng PT PLN Nusantara Power dan PT PLN Batam untuk mewujudkan PLTS Terapung Tembesi berkapasitas 46 MWp hingga 125 MW di lahan 864 ha. Proyek ini bernilai Rp481 miliar. Dari sisi kepemilikan, 51 persen saham dimiliki PLN Nusantara Power dan 49 persen sisanya dikuasai PT TBS Energi Utama Tbk.
Rencana awal mereka akan menyelesaikan pembangunan pertama pada Desember 2024, selanjutnya akan diselesaikan Desember 2025, pertengahan 2026 direncanakan akan mulai beroperasi. Namun, hingga kini takada terlihat konstruksi mulai dibangun, Toba baru merampungkan pembiayaan PLTS pada Kamis, 6 Maret 2025.
Listrik hijau dari Tembesi rencananya seratus persen diperuntukkan untuk Batam dan masuk ke dalam jaringan PLN, kemudian digunakan oleh industri, termasuk data centre yang sudah menyiapkan diri membeli listrik hijau. Namun, tidak menutup kemungkinan juga akan diekspor ke Singapura, sebab Toba menjadi satu dari lima perusahaan yang telah mendapat persetujuan untuk mengekspor listrik rendah karbon ke Singapura.
“Nanti pada saatnya kami akan sampaikan juga perkembangan terkait dengan ekspor listrik ke Singapura,” kata SVP Corporate Strategy and Investor Relations TOBA, Mirza Hippy, mengutip Kumparan yang terbit 20 Juni 2025.
Menurut BP Batam, secara teknis Toba sudah mulai menyiapkan jalur darat, titik launching dan mengurus berbagai perizinan. Kontrak dengan PLN pun sudah diteken. Namun, tantangan terbesar proyek ini ada pada aspek lingkungan, sebab Waduk Tembesi merupakan salah satu sumber air baku utama masyarakat Batam.
“Kita minta bikin kajian Amdal. [Waduk] Tembesi itu, katanya [Amdal] sudah standar British,” ujar Irfan Syakir Widyasa, Direktur Pengembangan KPBPBB dan KEK BP Batam, Kamis, 8 Oktober 2025 saat ditemui di kantornya.
Bergeser ke selatan Batam, Pulau Galang juga disiapkan untuk megaproyek lain: Galang Maritim City. Luasnya mencapai 3.580 ha, dengan 2.600 ha di antaranya direncanakan menjadi solar farm on ground. Sisanya untuk kawasan industri, termasuk smelter pasir silika, manufaktur baterai, dan industri energi terbarukan lain.
Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Pulau Galang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nama proyek Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park. Galang yang berdekatan dengan Rempang ini akan dikelola Wiraraja Group milik politisi Golkar, Ma’ruf Maulana melalui dua perusahaan PT Galang Bumi Industri dan PT Marubeni Global Indonesia. Dalam lima tahun ke depan, proyek ini diproyeksikan akan mengundang investasi sebesar 17,6 miliar dolar AS.
Galang diproyeksikan bukan hanya sebagai kawasan industri baru, tapi juga lumbung energi hijau yang ditujukan untuk pasar luar. Dana sebesar 1 miliar dolar AS telah mereka kantongi dari GreenBank Corporation yang berbasis di Jepang. Dukungan dana investasi ini disepakati dalam forum bisnis bertajuk Regional Infrastructure Investment Opportunities for Economic Transformation yang digelar di Paviliun Indonesia, World Expo 2025 Osaka, Jepang, pada Kamis, 22 Mei 2025.
80 Persen Listrik Hijau untuk Singapura
Di atas kertas, rencana ekspor listrik hijau dari Batam ke Singapura tampak menjanjikan. Sederet proyek besar digadang-gadang mampu mengubah wajah Batam menjadi pusat energi terbarukan: PLTS Terapung Duriangkang dengan kapasitas mencapai 2,2 GWp, PLTS Terapung Tembesi tahap pertama 46 MWp dan tahap kedua 250 MWp, PLTS Pulau Bulan 670 MWp hingga megaproyek PSN Galang yang akan dikembangkan Wiraraja Group. Namun, tak semua kapasitas itu diperuntukkan bagi Batam. “Kalau yang di Duriangkang 80 persen buat ekspor ke Singapura, 20 persen buat Batam,” kata Irfan.
Angka ini menunjukkan siapa yang lebih diuntungkan dalam skema transisi energi lintas batas ini. Batam hanya mendapat serpihan, sementara Singapura menanti pasokan listrik murah tanpa harus menanggung dampak sosial-lingkungan dari megaproyek energi.
Singapura memang agresif mencari sumber listrik hijau dari luar negeri. Meski tender dibuka lebar ke berbagai negara, Irfan menilai Batam tetap menjadi lokasi paling realistis: dekat secara geografis, memiliki lahan luas, dan paling mudah untuk dikoneksikan lewat kabel bawah laut. “Dari Batam cuma 20 km. Kalau dari Australia 3.800 km,” kata Irfan, menyiratkan betapa efisiennya jalur Batam-Singapura.
Rencana kerja sama energi bersih antara Indonesia dan Singapura semakin jelas arahnya. Pada 13 Juni 2025 di Jakarta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia dengan Menteri Perdagangan dan Industri (MTI) Singapura, Tan See Leng, menandatangani nota kesepahaman, senilai 50 miliar dolar AS atau sekitar Rp815 triliun.
Kesepakatan ini mencakup sejumlah bidang, mulai dari pembangunan zona industri berkelanjutan atau Sustainable Industrial Zone (SIZ), perdagangan listrik lintas batas, pengembangan teknologi energi rendah karbon, efisiensi energi, hingga penangkapan dan penyimpanan karbon lintas negara.
Bahlil menyebut, Singapura akan menanamkan investasi di atas 10 miliar dolar AS untuk membangun kawasan industri hijau di Kepulauan Riau, tepatnya di Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Kawasan itu diproyeksikan menjadi basis produksi energi terbarukan sekaligus pusat industri berkelanjutan.
Dari sisi kapasitas, pemerintah memperkirakan ekspor listrik ke Singapura mencapai 3,4 GW. Untuk mencapainya, dibutuhkan sekitar 18,7 GW produksi panel surya dan 35,7 GWh kapasitas baterai.
Pada awal Oktober 2025, Bahlil memberi sinyal ekspor listrik bersih dari Indonesia ke Singapura akan segera diwujudkan. Menurut Bahlil, pembicaraan jual beli listrik lintas negara sudah mengerucut. Kepentingan kedua belah pihak kini sama-sama terakomodasi, sehingga tinggal menunggu waktu untuk penandatanganan resmi.
“Kita sudah menandatangani MoU, kesepakatan yang sebentar lagi terjadi,” kata Bahlil di Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2025, mengutip Bloomberg Technoz.
***
Upaya membangun poros industri hijau di perbatasan Indonesia-Singapura ditindaklanjuti Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, kala bertemu Minister of State for Foreign Affairs and Trade & Industry Singapura, Gan Siao Huang, di Sands Expo and Convention Centre, Rabu, 29 Oktober 2025.
Pertemuan itu untuk mematangkan rencana pengembangan Sustainable Industrial Zone yang dinilai akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru bagi kawasan BBK. Rencana ini telah ditetapkan dalam rencana strategis BP Batam 2025-2029.
BP Batam sebelumnya, pada 7 Oktober 2025 di Osaka, Jepang, telah menyaksikan penandatangan MoU, antara PT Rempang Energi Sentosa, PT Mustika Elok Graha (MEG), PT Karya Mineral Sentosa, dan Keppel Energy, perusahaan asal Singapura untuk pengembangan SIZ di kawasan Rempang dan Galang.
“Singapura antusias untuk bisa segera mengkonkretkan ide yang telah ditandatangani oleh kedua negara,” kata Amsakar dalam rilis resmi BP Batam. Menurut Amsakar, pertemuan itu juga menjadi bagian dari upaya mempercepat kebijakan nasional di bidang energi baru dan terbarukan (EBT) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Bagi BP Batam, proyek ini bukan sekadar agenda investasi, tapi juga strategi jangka panjang untuk meneguhkan Batam sebagai pusat industri hijau di Asia Tenggara. Dengan memanfaatkan posisi geografis, infrastruktur logistik, dan hubungan dagang yang telah terbangun dengan Singapura, Batam diharapkan mampu menjadi simpul baru rantai pasok energi bersih dan teknologi rendah karbon.
Rempang dan Rencana Ekspor Listrik Saling Berkaitan
Sebuah laporan riset berjudul, “Bayang-Bayang JETP dalam Konflik Rantai Pasok Energi Hijau Pulau Rempang,” yang dirilis pada 26 September 2024, mengungkap wajah lain dari ambisi ekspor energi hijau di Batam. Laporan yang disusun Trend Asia bersama Transparency International Indonesia (TII) menyajikan benang merah rencana ekspor listrik hijau dari Batam ke Singapura, dan megaproyek Rempang Eco City yang hingga kini menuai penolakan warga.
“Kami melihat keterkaitan yang sangat erat antara rantai pasok energi terbarukan di Rempang dengan kaitannya ekspor listrik ke negara-negara ASEAN, khususnya Singapura,” kata Beyrra Triasdian, Manajer Portofolio Energi Terbarukan Trend Asia, melalui pesan singkat, Kamis, 30 Oktober 2025.
Rempang ditetapkan sebagai PSN pada Agustus 2023 dengan nama Rempang Eco City. Proyek ini dipromosikan sebagai kawasan industri hijau, padahal inti utamanya membangun rantai pasok panel surya global.
“Kebutuhan listrik bersih nyatanya telah menjadi peluang bisnis yang sangat menarik bagi investor,” kata Beyrra.
Aktor utamanya Xinyi Group, raksasa kaca asal Tiongkok yang menguasai lebih dari 80 persen rantai pasok fotovoltaik dunia. Xinyi berencana membangun pabrik kaca surya di Rempang dengan investasi Rp174 triliun, diklaim akan membuka 30 ribu lapangan kerja hingga 2080. Kaca menjadi komponen vital panel surya, pelindung sel photovoltaic dari air, debu, dan kerusakan eksternal. Panel surya yang dihasilkan Xinyi digunakan membangun PLTS Batam. Dengan demikian, Rempang berfungsi sebagai pusat industri hulu, sementara Batam menjadi pusat hilir produksi listrik. Keduanya lalu dihubungkan dalam satu skema: listrik hijau dari Batam, yang ditopang industri panel di Rempang, diekspor ke Singapura.
Namun, ironisnya, Xinyi justru berencana menopang pabrik itu dengan PLTU batubara berkapasitas 2 hingga 2,5 GW. Transisi energi yang digadang-gadang hijau tetap bertumpu pada energi fosil. Trend Asia menegaskan, “tidak ada energi bersih dari rantai pasok yang melanggar hak-hak warga.”
Dalam laporan itu juga dipaparkan para aktor yang masuk ke dalam proyek PLTS. Mereka bukanlah orang baru di sektor energi bersih, justru sebagian merupakan pemain besar energi kotor. Adaro misalnya, yang masih sangat bergantung pada batubara dan menguasai pasar ekspor batubara dunia. Medco, konglomerasi energi yang mengelola minyak dan gas. Begitu pula Toba, yang namanya melekat pada industri batubara. Dengan demikian, proyek energi terbarukan di Batam pada praktiknya dikuasai perusahaan yang masih kuat bercokol di bisnis energi fosil.
Manajer Riset Trend Asia, Zakki Amali, menilai, keterlibatan perusahaan energi kotor dalam pembangunan PLTS memperlihatkan wajah transisi energi yang penuh ironi. Di satu sisi, mereka masih mengeruk keuntungan dari batu bara, minyak dan gas. Di sisi lain, mereka menempelkan label hijau lewat proyek PLTS yang sekaligus membuka jalan masuk untuk ekspor listrik ke Singapura.
“Ini menunjukkan watak oligarki di Indonesia,” kata Zakki, Jumat, 24 Oktober 2025.
Dengan demikian, keterkaitan antara PLTS di Batam dan proyek Rempang bukan soal teknis pasokan panel dan listrik, tetapi juga memperlihatkan paradoks besar. Satu sisi diklaim sebagai wajah energi hijau untuk pasar regional, sisi lain menyimpan konflik agraria, ketidakadilan sosial, dan dominasi perusahaan energi kotor yang mendandani diri dengan baju hijau.
Menimbang Dampak PLTS di Atas Waduk
Di satu sudut waduk Duriangkang, sebuah papan peringatan berdiri mencolok. Cat merahnya menyampaikan pesan keras: dilarang mandi, berenang, memancing, apalagi membuang sampah. Semua aktivitas manusia dibatasi demi menjaga kualitas air baku yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Batam.
Ironisnya, waduk yang selama ini dijaga ketat dari aktivitas sederhana justru akan ditutupi panel-panel surya berskala raksasa. Ruang perairan yang seharusnya steril dari aktivitas akan berubah fungsi menjadi proyek energi. Kontras ini menegaskan betapa ketimpangan pembangunan kerap menyingkirkan prinsip perlindungan terhadap sumber air yang vital bagi masyarakat.
Hendrik Hermawan, aktivis lingkungan Akar Bhumi Indonesia menilai, transisi energi bukan sekadar wacana. Di tengah krisis iklim, mencari sumber alternatif adalah sebuah keharusan. Tenaga matahari pun menjadi salah satu primadona. Namun, membangunnya membutuhkan ruang yang cukup luas. Ketika pembangunan diarahkan ke atas waduk air baku utama masyarakat, ia melihat ada konsekuensi besar yang harus dipertimbangkan.
Waduk di Batam dinilai merupakan suatu yang vital dan tak tergantikan. Sejak lama Akar Bhumi mendorong agar BP Batam menetapkan waduk sebagai obyek vital. Ia mengingat satu perbincangan dengan pejabat BP Batam beberapa tahun silam. “Pernah ada yang bercanda, waduk dijadikan wisata. Saya langsung jawab: waduk ya fungsinya waduk. Kalau ada kegiatan lain, mestinya untuk memperkuat daya dukung waduk, bukan mereduksi,” kenang Hendrik.
Aktivitas lain di waduk, termasuk memasang panel surya dikhawatirkan menimbulkan dampak berlapis, mulai aktivitas manusia, limbah yang mengintainya hingga kerentanan ekosistem yang membutuhkan cahaya matahari penuh. Menurutnya perlu kajian lingkungan yang betul-betul independen, bukan pesanan oligarki.
Batam hanya bergantung pada waduk sebagai sumber air baku. Tidak ada cadangan air tanah. Sedangkan sumber-sumber kecil seperti tali air di Muka Kuning dan Piayu makin menyusut akibat alih fungsi lahan. “Kalau listrik mati, orang masih bisa hidup. Tapi kalau air habis, tiga minggu saja orang bisa mati,” kata Hendrik.
Hendrik menilai, proyek PLTS di atas waduk perlu dipikirkan secara matang. Terlalu banyak aspek yang harus ditimbang, mulai dari keberlanjutan air, dampak ekologis hingga posisi strategis Batam yang tak punya alternatif sumber air lain. “Kalau di tempat lain, mungkin perlu satu-dua pertimbangan. Kalau di Batam, banyak sekali pertimbangannya. Waduk itu obyek vital. Air tidak bisa digantikan,” kata Hendrik.
Batam Didominasi Fosil
Mengacu data PLN Batam hingga akhir 2024, listrik di Kota Batam masih didominasi energi fosil. Pembangkit berbahan bakar gas menyumbang porsi terbanyak mencapai 83,94 persen, disusul batubara 15,86 persen, energi surya hanya 0,11 persen dan sisanya 0,09 persen berasal dari Marine Fuel Oil (MFO) serta B35, campuran 35 persen biodiesel dengan 65 persen solar yang dikenal sebagai Biosolar B35.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2023–2032 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 93.K/TL.01/MEM.L/2023, PLN Batam menargetkan tambahan pasokan listrik sekitar 860 MW. Sebagian besar tambahan daya hingga sembilan tahun ke depan itu masih bersumber dari bahan bakar fosil.
Pembangunan itu mencakup Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) sebesar 50 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap PLTGU 159 MW, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas PLTMG sekitar 125 MW. Sementara pembangkit surya, yang kerap disebut sebagai simbol transisi hijau, hanya direncanakan sebesar 126 MW, tersebar di beberapa titik termasuk waduk air baku seperti Duriangkang dan Tembesi.
Dalam dokumen yang sama, Batam disebut memiliki potensi EBT hingga 35 persen dari total bauran energi pada 2032. Namun, target ambisius itu tampak kontras dengan rencana riil pembangunan pembangkitnya.
Ketimpangan Energi
Kisah Pulau Panjang, Mubut, Caros, Air Mas dan Mecan sesungguhnya bukan sekadar potret keterbelakangan lokal. Namun, cerminan dari persoalan lebih besar, yakni gagalnya negara memastikan keadilan energi di wilayah kepulauan. Di saat kampung nelayan di Batam masih menyalakan genset lima jam sehari, investasi miliaran dolar justru mengalir untuk ekspor listrik hijau ke Singapura.
“Kalau dilihat secara politik, proses transisi energi kita itu sebenarnya belum berjalan,” ujar Rina Mardiana, Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Jumat, 31 Oktober 2025.
Menurutnya, logika ekspor listrik hijau ke Singapura sebenarnya masuk akal secara bisnis, karena kabel bawah laut lebih efisien dibanding mengirim listrik ke pulau-pulau terpencil di Indonesia. Namun dalam konteks keadilan energi, keputusan itu keliru. Idealnya, transisi energi itu justru memprioritaskan kebutuhan dalam negeri dahulu.
Rina juga menyoroti ketimpangan antara proyek industri dan kebutuhan rakyat. Ia justru melihat saat ini transisi energi jadi peluang bisnis bagi segelintir oligarki. “Yang main itu-itu juga. Mereka pemain energi fosil yang ganti baju jadi hijau,” ucapnya.
Bagi Rina, peta energi di Indonesia masih dikuasai logika pasar, bukan kedaulatan rakyat. Ketika negara sibuk menjual listrik hijau ke Singapura, masyarakat kepulauan justru menjadi penonton dari proyek besar yang tidak menyentuh kehidupan mereka.
Ia menegaskan, transisi energi yang ideal harus berangkat dari pemetaan potensi lokal dan partisipasi masyarakat. Setiap wilayah menurutnya punya sumbernya masing-masing. Di timur bisa panas, di selatan angin, di hulu sungai bisa mikrohidro. Masyarakat harus dilibatkan untuk tahu potensi apa yang paling sesuai.
Kesenjangan yang dipaparkan Rina memperkuat ironi Batam hari ini: di satu sisi, pemerintah dan korporasi beramai-ramai membangun citra hijau untuk memenuhi target investasi; di sisi lain, masyarakat di pulau-pulau kecil masih hidup di bawah cahaya genset yang berisik dan mahal.
Liputan ini didukung program fellowship Transisi Energi Berkeadilan oleh Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara.
